Jakarta-Humas: untuk mendukung upaya pemerintah dalam memerangi narkoba, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung, Herri Swantoro memerintahkan kepada seluruh Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia untuk mengkoordinir seluruh aparatur pengadilan negeri untuk melakukan pemeriksaan/tes narkoba bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) di daerah masing-masing.

Laporan hasil pemeriksaan narkoba tersebut harus dilaporkan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum maksimal akhir tahun 2017.

Surat Perintah
u ntuk melaksanakan pemeriksaan narkoba

• Indeks Berita Mahkamah Agung Republik Indonesia

  • Plt Sekretaris Ma Tekankan Integritas Dan Keberlanjutan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wbk

  • Ma Perkuat Sistem Merit, 203 Peserta Ikuti Asesmen Seleksi 24 Jabatan Pimpinan Tinggi

  • Ma Dan Kpai Dorong Upaya Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak Pascaperceraian

  • Ketua Ma Terima Audiensi Pp Ipaspi

  • Di Hadapan Ketua Ma, Nyoman Dan Khaidir Resmi Ucapkan Sumpah Sebagai Anggota Bpk

• Indeks Pengumuman Mahkamah Agung Republik Indonesia

  • Pelaksanaan Ujian Dinas Elektronik (e-exam) Tahun 2026 Gelombang Ii

  • Permintaan Data Dukung Untuk Pelaksanaan Peresmian Operasional, Gedung Kantor, Dan Flat Rumah Dinas Hakim

  • Penyesuaian Jadwal Serta Pelaksanaan Tahapan Assessment Center Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Dan Pratama Pada Mahkamah Agung Ri Tahun Anggaran 2026

  • Responden Survei Inovasi Instansi Pemerintah (iip) Tahun 2026

  • Surat Edaran Tentang Larangan Penggunaan Jabatan Hakim Untuk Kepentingan Komersial Dalam Seleksi Calon Hakim Dan Calon Pegawai Negeri Sipil

• Indeks Pengumuman Badan Peradilan Umum

  • Pemberitahuan Pergantian Kata Sandi (password) Pada Aplikasi Direktori Putusan

  • Revisi Pemanggilan Peserta Uji Substansi Hakim

  • Pemanggilan Peserta Koordinasi Media Dandapala Digital Tahun Anggaran 2026

  • Ditjen Badilum Bekali Para Pengelola Keuangan Dengan Sosialisasi Langkah-langkah Akhir Tahun Anggaran 2026

  • Pemanggilan Peserta Uji Substansi Bagi Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Di Lingkungan Peradilan Umum