Berikut ini adalah berita terbaru Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Berita Terbaru Mahkamah Agung

  • Ketua Ma Pimpin Upacara Peringatan Hut Kemerdekaan Ri Ke " 73

    jakarta-humas. Ketua Mahkamah Agung Ri, Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, Sh., Mh. Minggu (17/8) Pagi Tepat Pada Pukul 07.30 Wib Menjadi Pembina Upacara Dalam Rangka Memperingati Hari Ulang Tahun (hut) Kemerdekaan Negara Republik Indonesia Ke-73 Dengan Mengusung Tema "kerja Kita Prestasi Bangsa" Dihalaman Depan Gedung Mahkamah Agung Ri, Jakarta. Upacara Tersebut Diikuti Oleh Para Pimpinan, Hakim Agung, Para Pejabat Eselon I Sampai Iv Dan Seluruh Pegawai Pada Lingkungan Mahkamah Agung Serta Pengurus Dan Anggota Dharmayukti Karini Mahkamah Agung Ri.

    prosesi Upacara Diawali Dengan Penghormatan Umum Kepada Pembina Upacara Kemudian Laporan Pemimpin Upacara Kepada Pembina Upacara Di Lanjutkan Dengan Pengibaran Bendera Merah Putih Oleh Pasukan Pengibar Bendera.

    mengheningkan Cipta Di Pimpin Pembina Upacara, Dilanjutkan Dengan Pembacaan Naskah Pancasila Oleh Pembina Upacara Yang Di Ikuti Oleh Seluruh Peserta Upacara Kemudian Dilanjutkan Dengan Pembacaan Naskah Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 Dan Panca Prasetya Korpri.

    kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Zainal Agus Mutaqin. Membacakan Surat Keputusan Dari Presiden Republik Indonesia Dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Penghargaan Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya Dan Sewindu.

    1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Dengan Nomor 73/tk/tahun 2018 Tanggal 30 Juli 2018 Tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya. Tanda Kehormatan Yang Dianugerahkan Satyalencana Karya Satya Tiga Puluh Tahun Kepada Untung Suharto, S.sos., Mm. (kepaniteraan Mahkamah Agung Ri), Tanda Kehormatan Yang Dianugerahkan Satyalencana Karya Satya Dua Puluh Tahun Kepada Sutarno, S.i.p., Mm. (pada Dirjen Badilag). Dan Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya Sepuluh Tahun Kepada Mila Karima, Se. (pada Biro Perencananaan Dan Organisasi Bua Mari).

    2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dengan Nomor 107/kma/sk/v/ 2018. Tentang Penganugerahan Piagam Satya Karya. Kepada Dr. Candra Boy Seroza, S. Ag., M. Ag. (pada Biro Hukum Dan Humas Bua Mari. Dengan Tanda Kehormatan Yang Dianugerahkan Piagam Satya Karya Sewindu. Dan Kepada Fajar Ardiansyah, St. (pada Biro Kepegawaian Bua Mari) Dengan Kehormatan Yang Dianugerahkan Piagam Satya Karya Dewindu.

    pada Kesempatan Ini, Ketua Ma Hatta Ali Secara Simbolis Menyematkan Tanda Jasa Satyalancana Karya Satya" 30 Tahun Kepada Untung Suharto, S.sos., Mm. (kepaniteraan Mahkamah Agung Ri), Satyalancana Karya Satya 20 Tahun Kepada Kepada Sutarno, S.i.p., Mm. (pada Dirjen Badilag). Dan Satyalancana Karya Satya 10 Tahun Kepada Mila Karima, Se. (pada Biro Perencananaan Dan Organisasi Bua Mari).

    ketua Ma Juga Memberikan Piagam "satya Karya Sewindu Kepada Dr. Candra Boy Seroza, S. Ag., M. Ag. (pada Biro Hukum Dan Humas Bua Mari. Dan Satya Karya" Dwiwindu Kepada Fajar Ardiansyah, Pada Biro Kepegawaian Bua Mari.

    pemberian Penghargaan Tersebut Sebagai Bentuk Kesetiaan Dan Ketekunan Dalam Melaksanakan Tugas Sebagai Pejabat Dan Pegawai Negeri Sipil (pns) Di Lingkungan Mahkamah Agung, Sehingga Dapat Dijadikan Tauladan Bagi Pegawai Lainnya.

    usai Penyematan Prosesi Upacara Di Tutup Dengan Pembacaan Doa Dan Foto Bersama.(ds,rs)

    by zenorss

  • Ketua Mahkamah Agung Hadiri Acara Pidato Kenegaraan Presiden Ri Pada Sidang Tahunan Mpr 2018

    jakarta " Humas : Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, Sh., Mh Menghadiri Acara Pidato Kenegaraan Presiden Ri Pada Sidang Tahunan Mpr 2018 Di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis,16/8/2018.

    dalam Pidatonya, Presiden Ri Joko Widodo, Mengapresiasi Capaian Yang Telah Dilakukan Oleh Mahkamah Agung Dalam Pembangunan Bidang Hukum. Mahkamah Agung, Menurut Jokowi Dalam Pidatonya, Terus Berinovasi Guna Meningkatkan Kemudahan Bagi Masyarakat Untuk Memperoleh Keadilan Dan Layanan Publik. Salah Satunya Yaitu Penerbitan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik. Melalui Perma Itu, Penyelanggaraan Administrasi Peradilan Diubah Dari Yang Sebelumnya Bersifat Konvensional Menjadi Sistem Elektronik Melalui Aplikasi E-court. Dengan Begitu, Pencari Keadilan Memperoleh Berbagai Kemudahan Dan Efesiensi Yang Cukup Signifikan, Mulai Dari Biaya Pengajuan Gugatan, Waktu, Dan Lain " Lain.

    acara Pidato Kenegaraan Ini Juga Dihadiri Oleh Wakil Presiden Ri, Para Ketua Dan Wakil Ketua Lembaga Negara, Para Menteri Kabinet Kerja, Para Mantan Presiden Dan Wakil Presiden Dan Para Duta Besar Negara " Negara Sahabat. (humas)

    by zenorss

  • Mahkamah Agung Keluarkan Keputusan Perihal Akreditasi Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Mediator Non Hakim

    jakarta"humas: Untuk Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Mediasi Di Indonesia, Khususnya Mediasi Di Pengadilan (court Connected Mediation) Yang Lakukan Oleh Mediator Non Hakim, Mahkamah Agung Mengeluarkan Ketupusan Ketua Mahkamah Agung Mengenai Tata Cara Pemberian Dan Perpanjangan Akreditasi Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Mediator Bagi Mediator Non Hakim. Keputusan Bernomor 117/kma/sk/vi/2018 Ditetapkan Berdasarkan Hasil Rapat Pimpinan Pada Tanggal 26 Juni 2018 Yang Lalu.

    sesuai Dengan Ketentuan Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Untuk Dapat Menjalankan Fugsinya Sebagai Mediator, Setiap Mediator Harus Mengikuti Dan Dinyatakan Lulus Pelatihan Sertifikasi Mediator Yang Diselenggarakan Oleh Lembaga Sertifikasi Terakreditasi. Akreditasi Itu Sendiri Dilakukan Mahkamah Agung Atau Tim Yang Ditunjuk Oleh Mahkamah Agung.

    dengan Ketentuan Ini, Maka Persyaratan, Prosedur Dan Tata Cara Pengajuan Serta Perpanjangan Akreditasi Sudah Diseragamkan Dan Diproses Melalui Satu Pintu Sekretariat Yang Ditunjuk Oleh Keputusan Tersebut. Nantinya Biro Hukum Dan Humas Mahkamah Agung Akan Membawahi Sekretariat Tersebut, Ujar Dr. Abdullah, Sh., Ms, Kepala Biro Hukum Dan Humas Mahkamah Agung Sekaligus Sekretaris Tim Akreditasi, Rabu (15/08/2018).

    lima Aturan Pokok

    secara Substansi, Keputusan Tentang Akreditasi Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Mediator Tersebut Memuat Setidaknya Lima Aturan Pokok Tentang Akreditasi. Kelima Aturan Pokok Tersebut Adalah Sebagai Berikut.

    pertama, Keputusan Ini Mengatur Bahwa Tujuan Pelaksanaan Akreditasi Tersebut Adalah Untuk Memberikan Pembinaan Dan Penjaminan Kualitas Penyelenggaraan Sertifikasi Mediator Oleh Lembaga Sertifikasi Mediator.

    lembaga Sertifikasi Mediator Secara Sederhana Adalah Lembaga Penyelenggara Pelatihan Sertifikasi Mediator Di Luar Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Yang Diselenggarakan Oleh Mahkamah Agung, Ujar Abdullah Menjelaskan.

    kedua, Mengenai Tim Akreditasi Yang Akan Menjalankan Proses Akreditasi Sebagai Perpanjangan Tangan Ketua Mahkamah Agung. Tim Ini Diketuai Oleh Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung Dan Beranggotakan Perwakilan Dari Satuan-satuan Kerja Di Mahkamah Agung, Ujar Abdullah.

    ketiga, Mengenai Persyaratan-persyaratan Yang Harus Dipenuhi Oleh Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Mediator Yang Hendak Mengajukan Permohonan Akreditasi.

    persyaratan Ini Mencakup Eksistensi Lembaga, Ketersediaan Kurikulum Pelatihan, Tenaga Pengajar, Pengalaman Menyelenggarakan Pelatihan Dan Kode Etik Bagi Mediator Yang Berada Di Bawah Naungannya, Papar Abdullah Menjelaskan.

    keempat, Mengenai Prosedur Pengajuan Permohonan Akreditasi, Termasuk Didalamnya Proses Verifikasi Permohonan Dan Masa Berlakunya Status Akreditasi Yang Diperoleh Oleh Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Mediator.

    bagian Ini Lebih Mengacu Kepada Proses Bisnis Akreditasi Yang Akan Dilakukan Oleh Pemohon Dan Tim Akreditasi Sampai Keluarnya Keputusan Ketua Mahkamah Agung Mengenai Akreditasi Suatu Lembaga, Ujar Abdullah.

    kelima, Mengenai Prosedur Pengajuan Perpanjangan Akreditasi Bagi Yang Telah Mendapatkan Status Akreditasi Berdasarkan Keputusan Ini.

    mengatur Tata Cara Monitoring Dan Evaluasi

    selain Mengatur Tentang Tata Cara Pemberian Dan Perpanjangan Akreditasi Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Mediator, Keputusan Ini Juga Mengatur Tentang Tata Cara Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Lembaga Yang Telah Memperoleh Akreditasi Dari Mahkamah Agung.

    ketentuan Ini Ingin Mengatur Tentang Kepatuhan Lembaga Sertifikasi Mediator Dalam Menyelenggarakan Pelatihan Mediasi Agar Dapat Menghasilkan Output Dan Outcome Sebagaimana Diharapkan, Pungkas Abdullah.

    tata Cara Monitoring Dan Evaluasi Mencakup Kewajiban Pelaporan Dan Konsekuensi-konsekuensi Apabila Dalam Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Ditemukan Pelanggaran Atau Penyimpangan Dalam Pelaksanaan Sertifikasi Mediator. (humas/mohammad Noor)

    by zenorss

  • Ketua Mahkamah Agung Melantik Dan Mengambil Sumpah 2 Hakim Agung

    ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. M. Hatta Ali., Sh., Mh., Melantik Dan Mengambil Sumpah 2 (dua) Orang Hakim Agung Pada Hari Rabu, 15 Agustus 2018 Pukul 11.00. Wib Di Ruang Prof. Dr. Kusumah Atmadja Gedung Mahkamah Agung Lantai 14.

    pelantikan Dan Pengambilan Sumpah Ini Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo Nomor: 132/p Tahun 2018 Tanggal 7 Agustus 2018.

    dua Hakim Agung Yang Akan Dilantik Dan Diambil Sumpahnya Adalah:

    Dr. Drs. H. Abdul Manaf, Mh. Sebagai Hakim Agung Pada Kamar Agama Dr. Pri Pambudi Teguh, Sh., Mh. Sebagai Hakim Agung Pada Kamar Perdata.

    dua Nama Hakim Agung Ini Sebelumnya Diajukan Oleh Komisi Yudisial Ke Komisi Iii Dpr Ri Untuk Mengikuti Fit And Proper Test. Selanjutnya Setelah Mengikuti Fit And Proper Test, Melalui Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor: 7/dprri/v/2017-2018 Tanggal 26 Juli 2018 Dpr Memutuskan Abdul Manaf Lolos Sebagai Hakim Agung Pada Kamar Agama Dan Pri Pambudi Teguh Lolos Pada Kamar Perdata.

    abdul Manaf Sebelumnya Menjabat Sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Sedangkan Pri Pambudi Sebelumnya Menjabat Sebagai Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Semarang. (humas/az/rs/foto Pepy)

    by zenorss

  • Upacara Hut Ke-73 Mari Tetap Dilaksanakan Hari Minggu

    jakarta"humas: Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung Republik Indonesia Yang Ke-73 Tanggal 19 Agustus 2018 Akan Jatuh Pada Hari Libur, Yakni Hari Minggu. Meski Demikian, Upacara Dalam Rangka Peringatan Tersebut Tetap Akan Dilaksanakan Pada Hari Itu Juga, Tanpa Bergeser Ke Hari Kerja.

    demikian Disampaikan Sekretaris Mahkamah Agung, A.s. Pudjoharsoyo, S.h., M. Hum Di Jakarta, Selasa (14/08/2018).

    sesuai Dengan Instruksi Ym Ketua Mahkamah Agung Sekaligus Untuk Kebersamaan Seluruh Aparatur Pengadilan, Pelaksanaan Upacara Tetap Sesuai Jadwal, Ungkap Pudjoharsoyo.

    penetapan Pelaksanaan Upacara Hari Libur Tersebut Ditetapkan Melalui Rapat Pimpinan Mahkamah Agung Beberapa Waktu Lalu.

    terkait Dengan Hal Tersebut, Pudjoharsoyo Menginstruksikan Kepada Segenap Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama Dan Banding Di Seluruh Indonesia Agar Melaksanakan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung Di Tempat Masing-masing Pada Hari Itu Juga Dimulai Pukul 07.30 Atau Disesuaikan Dengan Keadaan Setempat.

    nuansa Yang Berbeda

    peringatan Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung Ke-73 Ini Mengambil Tema Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi. Tema Ini Setidaknya Merefleksikan Suasana Kebatinan Dunia Peradilan Indonesia Yang Baru Saja Memulai Era Baru Dengan Mengembangkan Sistem Peradilan Berbasis Elektronik (e-court) Sebagai Implementasi Dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik Di Pengadilan.

    oleh Karena Jatuh Pada Hari Libur, Peringatan Hari Ulang Tahun Kali Ini Dilaksanakan Dalam Nuansa Yang Berbeda, Yakni Menghadirkan Suasana Olahraga.

    kita Menyadari Bahwa Dengan Menjalankan Aktifitas Olahraga, Maka Tubuh Akan Menjadi Sehat Dan Di Dalam Tubuh Yang Sehat Terdapat Jiwa Yang Sehat Mens Sana In Corpore Sano, Demikian Bunyi Salah Satu Penggalan Amanat Ketua Mahkamah Agung Yang Akan Dibacakan Pada Hari Itu.

    selain Itu, Demikian Bunyi Amanat Tersebut, Sebagai Aparatur Lembaga Peradilan, Kita Harus Tetap Prima Dan Tangguh Kesehatannya Dalam Menghadapi Berbagai Tantangan Dan Problematika Yang Akhir-akhir Ini Banyak Menjadi Sorotan Publik. (humas/mohammad Noor)

    by zenorss