logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Tinggi Bengkulu

Jl. Pembangunan No. 21, Padang Harapan, Bengkulu 38225 Indonesia

Electronic Court System of Mahkamah Agung RI

E-Learning Mahkamah Agung Republik Indonesia

Elektronik Surat Keterangan

Komunikasi Data Nasional

Sistem Informasi Kepegawaian

Sistem Informasi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sistem Informasi Penelusuran Perkara / Case Tracking Sistem untuk Pengadilan Tinggi

Sistem Informasi Pengawasan

Berita Mahkamah Agung

Berita Mahkamah Agung

Berikut ini adalah berita terbaru Mahkamah Agung Republik Indonesia

  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

    • Keluarga Besar Ma Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya M. Irfan Ali

      jakarta -humas: Innalillahi Wainna Ilaihi Rajiun, Telah Berpulang Ke Rahmatullah Muhammad Irfan Ali, Putra Sulung Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. M. Hatta Ali, Sh., Mh. Irfan Meninggal Dunia Karena Kecelakaan Pada Rabu, 19 Juni 2019 Di Namibia Afrika.

      suasana Duka Memenuhi Kediaman Prof. Hatta Ali, Tamu Silih Berganti Datang Berbela Sungkawa Atas Kepergian Irfan. Di Antara Tamu Yang Datang, Terlihat Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia, Ibu Susi Pujiastuti. Saya Merasakan Apa Yang Ibu Rasakan, Yang Sabar Ya Bu, Ini Adalah Takdir, Ucap Ibu Susi Sambil Memeluk Erat Ibu Hatta Ali Yang Tidak Berhenti Meneteskan Air Mata. Sebagaimana Diketahui, Ibu Susi Juga Telah Kehilangan Putranya Pada Tahun 2016 Lalu. Saya Bisa Merasakan Kesedihan Ibu, Kata Ibu Susi Sambil Mengusap Air Mata Ibu Hatta.

      muhammad Irfan Ali Adalah Putra Pertama Prof. Hatta Ali. Irfan Lahir Di Jakarta 11 November 1978. Saat Ini Irfan Masih Menjabat Sebagai Salah Satu Komisaris Di Pt. Telkomsel. Irfan Meninggalkan Seorang Istri Dan 3 Orang Anak.

      segenap Keluarga Besar Mahkamah Agung Turut Berduka Cita Yang Mendalam Atas Meninggalnya M. Irfan Ali, Semoga Allah Mengampuni Dosa-dosanya Dan Menempatkannya Di Surga. Dan Semoga Kelurga Besar Yang Ditinggalkan Diberi Kesabaran Dan Ketabahan. (azh/rs)

    • Sekretaris Ma Membuka Secara Resmi Seleksi Terbuka Japati Ma Tahun 2019

      bogor " Humas: Sekretaris Mahkamah Agung, A.s. Pudjoharsoyo Membuka Secara Resmi Kegiatan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (japati) Mahkamah Agung Republik Indonesia Pada Rabu, 19 Juni 2019 Di Pusdiklat Mahkamah Agung, Mega Mendung, Bogor. Kegiatan Yang Bertujuan Untuk Memperoleh Pejabat Yang Berintegritas, Berkualitas Dan Professional Dalam Mendukung Visi Misi Mahkamah Agung Ini Diikuti Oleh 57 Orang Dengan Tujuh Formasi Jabatan Yang Di Lelang.

      dalam Sambutannya Pudjoharsoyo Mengatakan Bahwa Tidak Mudahmewujudkan Birokrasi Berkelas Dunia, Oleh Karena Itu, Menurut Pria Kelahiran Semarang Ini Diperlukan Suatu Transformasi Birokrasi Dan Pengelolaan Sumber Daya Aparatur (human Capital) Secara Komprehensif. Dan Salah Satu Tuntutan Dan Amanat Gerakan Reformasi Di Indonesia Adalah Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih (good And Clean Governance) Dan Pemilihan Pejabat Yang Berkompeten Dan Profesional. Untuk Memenuhi Kebutuhan Tersebut, Pudjoharsoyo Mengatakan Harus Dikembangkan Sebuah Mekanisme Seleksi Yang Menghasilkan Orang-orang Pilihan.

      mantan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Tersebut Juga Menyampaikan Bahwa Saat Ini Mahkamah Agung Berupaya Bertransformasi Untuk Mewujudkan Peradilan Yang Agung, Dimana Upaya-upaya Untuk Memberikan Jaminan Kepastian Hukum Dan Adil Bagi Setiap Orang Dapat Diwujudkan. Demi Terlaksananya Upaya-upaya Tersebut, Ma Menitikberatkan Pada Peningkatan Kualitas Kepemimpinan Dengan Membangun Dan Mengembangkan Kompetensi Dimana Kualitas Kepemimpinan Akan Menentukan Kualitas Dan Kecepatan Gerak Perubahan Mengelola Dan Membina Sumber Daya Manusia Yang Kompeten Dengan Kriteria Obyektif, Sehingga Tercipta Personil Peradilan Yang Berintegritas Dan Profesional.

      untuk Itu, Pada Kesempatan Tersebut Pudjoharsoyo Berharap Kepada Seluruh Peserta Agar Dapat Berkompetisi Dengan Sehat, Memberikan Hasil Terbaik Dan Mendapatkan Orang-orang Pilihan Agar Tujuan Utama Mahkamah Agung Untuk Menghadirkan Peradilan Yang Agung Dapat Diwujudkan.

      adapun Formasi Jabatan Yang Dibuka Pada Japati Ini Yaitu:

      Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Diikuti Oleh 4 Orang Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Tata Usaha Negara Diikuti Oleh 6 Orang Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Diikuti Oleh 18 Orag Kepala Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Tenaga Teknis Peradilan Balitbang Diklat Kumdil Diikuti Oleh 9 Orang Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Dan Administrasi Peradilan Militer Diikuti Oleh 4 Orang Sekretaris Pengadilan Tinggi Bengkulu Diikuti Oleh 12 Orang Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang Kelas Ia Khusus Diikuti Oleh 4 Orang

      selain Sekretaris Mahkamah Agung, Hadir Pula Pada Pembukaaan Ini Sekretaris Badan Penelitian Dan Pengembangan & Pendidikan Dan Pelatihan Hukum Dan Peradilan, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Deputi Bidang Rb Akuntabilitas Aparatur Dan Pengawasan Kementerian Pan Dan Rb, Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet, Assessor Sdm Aparatur Ahli Utama Bkn, Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung Dan Undangan Lainnya. (azh/mu/rs)

    • Wkma Bidang Yudisial Sampaikan Sambutan Dalam Pembukaan Seminar Pembaruan Sektor Hukum Dan Peradilan Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

      jakarta - Humas, Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Ri Bidang Yudisial Dr. M. Syarifuddin, S.h., M.h, Menyampaikan Sambutan Dalam Pembukaan Seminar Pembaruan Sektor Hukum Dan Peradilan Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Diselenggarakan Oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Pada Tanggal 19 Juni 2019 Bertempat Di Gedung Kementerian Ppn/bappenas Jalan Taman Suropati No. 2 Menteng Jakarta Pusat.

      dalam Sambutannya Wkma Bidang Yudisial Mengatakan Bahwa Mahkamah Agung Telah Secara Ad Hoc Cukup Lama Membicarakan Berbagai Peluang Bagi Badan Peradilan Untuk Memberi Kontribusi Baik Langsung Maupun Tidak Langsung Terhadap Aspek Kemudahan Berusaha. Sebagian Agenda Pembaruan Yang Tertuang Dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 Telah Menggariskan Beberapa Arahan Yang Sebangun Dengan Usaha Untuk Mendukung Pertumbuhan Perekonomian. Oleh Karena Itu Pula, Terlepas Dari Pembicaraan Survey Kemudahan Berusaha, Maka Telah Cukup Banyak Agenda Pembaruan Peradilan Yang Dilaksanakan Dan Selaras Dengan Parameter Pertumbuhan Ekonomi.

      melalui Surat Edaran Ketua Ma Nomor 2 Tahun 2014, Mahkamah Agung Telah Memotong Standar Waktu Penanganan Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Banding, Dari 6 Bulan Menjadi 5 (lima) Bulan Bagi Pengadilan Tingkat Pertama Dan 3 (tiga) Bulan Bagi Perkara Pada Tingkat Banding.

      di Mahkamah Agung Sendiri, Proses Penanganan Perkara Terus Dipersingkat, Terakhir Melalui Sk Kma Nomor 214 Tahun 2014 Jangka Waktu Penanganan Perkara Di Mahkamah Agung Telah Dipersingkat Menjadi Hanya 250 Hari Atau 8 Bulan Terhitung Dari Perkara Itu Masuk, Sampai Perkara Itu Keluar Dari Mahkamah Agung. Selanjutnya, Pada Tahun 2015, Mahkamah Agung Mengesahkan Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Yang Pada Intinya Memberi Jalan Bagi Penyelesaian Sengketa Perdata Yang Nilai Gugatannya Dibawah Rp. 200 Juta Dalam Waktu Singkat Dan Proses Beracara Yang Jauh Disederhanakan Dan Jangka Waktu Yang Dibatasi Maksimum 25 Hari Setelah Hari Pertama Sidang.

      selain Itu, Pada Tahun 2018 Yang Lalu Mahkamah Agung Telah Mengesahkan Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik, Yang Dapat Mengakomodir Proses Pendaftaran Perkara, Pembayaran Uang Perkara Dan Pemanggilan Secara Elektronik.

      intinya Dari Semua Itu Menurut Wkma Bidang Yudisial Adalah Bahwa Mahkamah Agung Terus Bekerja Keras Untuk Melakukan Pembaruan Struktural Untuk Meningkatkan Kepercayaan Dan Keyakinan Publik.

      seminar Tersebut Menghadirkan 5 Orang Pembicara Yaitu The Hon James L. Allsop (chief Justice Federal Court Of Australia), Yang Mulia Samsul Maarif, S.h., Ll.m, Ph.d (hakim Agung Ma-ri), Prof. Dr. Ningrum N. Sirait, S.h., Mli (guru Besar Usu), Ir Slamet Sudarsono, Mpp, Qia, Crmp, Cgap, (deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan Dan Keamanan Bappenas) Dan Perwakilan Dari Kemenko Bidang Perekonomian. Jalannya Seminar Dipandu Oleh Aria Suyudi, S.h., Ll.m (koordinator Tim Asistensi Pembaruan Ma).

      seminar Bertajuk Pembaruan Sektor Hukum Dan Peradilan Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Tersebut Dihadiri Oleh Sekitar 120 Peserta Dari Berbagai Entitas Antara Lain Dari Kementerian Ppn/bappenas, Mahkamah Agung, Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Bkpm, Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum Dan Ham, Kejaksaan Agung Ri, Kementerian Luar Negeri, Organisasi Pengusaha Indonesia, Organisasi Profesi, Organisasi Internasional, Perguruan Tinggi Dan Organisasi/lembaga Lainnya. (dy/rs)

    • Diskusi Terbatas Tentang Pengalaman Australia Dalam Restrukturisasi Dan Organisasi Peradilan

      jakarta - Humas. Ketua Kamar Pembinaan Prof. Takdir Rahmadi Membuka Diskusi Tentang Pengalaman Australia Dalam Restrukturisasi Dan Organisasi Peradilan Yang Bertempat Diruang Pertemuan Lantai 12 Mahkamah Agung Pada Hari Selasa 18 Juni 2019. Kesempatan Pertama Diberikan Kepada Panitera Mahkamah Agung.

      pada Kesempatan Pertama, Panitera Made Rawa Aryawan Memaparkan Struktur Mahkamah Agung Secara Singkat Kepada Peserta Diskusi, Beliau Menjelaskan Potret Kinerja Penanganan Perkara Mahkamah Agung Tahun 2018, Alur Penanganan Perkara, Dan Usulan Re-organisasi Penganan Perkara. Untuk Kedepannya Struktur Organisasi Pada Kepaniteraan Juga Akan Melakukan Upaya Pembaharuan Dan Perbaikan Manajemen Perkara, Ungkap Panitera.

      sekretaris Mahkamah Agung Pudjoharsoyo Mengatakan, Kami Juga Sudah Membuat Kelompok Kerja Kaitan Pembaharaun Pada Kesekretariatan. Beberapa Rancangan Dari Restrukturisasi Organisasi Yang Telah Dirumuskan Antara Lain, Efektifitas Dan Efisiensi Struktur, Fungsi Penguatan, Penyesuaian Fungsi, Dan Penguatan Koordinasi Antar Fungsi. Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretaris Mahkamah Agung Yaitu Melakukan Koordinasi Terhadap Pelaksana Tugas Unit Organisasi, Melakukan Pembinaan Dan Pelaksanaan Dukungan Teknis, Organisasi, Administrasi Dan Juga Melakukan Pelaksanaan Perencanaan Semua Lingkungan Peradilan, Ungkap Pudjoharsoyo.

      ketua Federal Court Australia Hon James L Allsop Memberikan Pengalaman Beliau Ditahun 2018, Pengadilan Australia Telah Mengalami Restrukturisasi Organisasi Besar-besaran, Dimana Pemerintah Mengubah Struktur Pengadilan Dan Menyatukan Family Court Dan Federal Magistrate Court Dibawah Federal Court, Ungkapnya. Kami Banyak Melakukan Perubahan Pada Struktur Sumber Daya Manusia, Sistem Teknologi Informasi, Dan Manajemen Keuangan Sehingga Kami Pelan-pelan Berkembang Makin Baik. Perlunya Kerangka Kerja Nasional Dalam Sebuah Perubahan, Sehingga Kami Bisa Menambah Sumber Daya Manusia Di Peradilan Australia. Proses Yang Berjalan Beberapa Tahun Terakhir Adalah Proses Yang Penting Dalam Perjalanan Peradilan Australia, Yang Bisa Menjadi Bahan Diskusi Penting Bagi Kelompok Kerja Restrukturisasi Organisasi Mahkamah Agung, Tutur James.

      kurang Lebih Diskusi Ini Berjalan Selama Tiga Jam, Dan Menghasilkan Beberapa Kesimpulan Dan Point-point Penting Yang Dapat Digunakan Untuk Mahkamah Agung. Dalam Acara Hari Ini Hadir Pula Para Ketua Kamar, Hakim Agung, Ceo Warwick Soden, Para Asisten Dan Kelompok Kerja Restrukturisasi Organisasi. (lh/is/rs)

    • Kunjungan Kerja Spesifik Komisi Iii Dpr Ri Dalam Rangka Menerima Masukan Tentang Ruu Pemasyarakatan

      makassar " Humas : Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan H. Sunaryo, Sh.,mh Memberikan Masukan Tentang Rancangan Undang " Undang (ruu) Pemasyarakatan Kepada Komisi Iii Dpr Ri Yang Diketuai Oleh Erma Suryani Manik, Sh. Acara Yang Berlangsung Pada Hari Selasa, (18/6)di Hotel Therinra Ini Diikuti Oleh Polda Sulawesi Selatan Beserta Jajarannya, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Beserta Jajarannya, Kakanwil Hukum Dan Ham Beserta Jajarannya, Serta Para Akademisi.

      adapun Masukkan Yang Diberikan Oleh Sunaryoyaitu, Pertama Segera Dibuat Undang - Undang Sebagai Payung Hukum Tentang Penyelesaian Perkara Dengan Cara Restorative Justice System. Kedua Dalam Perkara- Perkara Tertentu Diatur Tentang Penjatuhan Pidana Berupa Perintah Kerja Sosial Untuk Kepentingan Umum Dan Terpidana Tidak Perlu Ditempatkan Di Lembaga Pemasyarakatan (humas)