logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Tinggi Bengkulu

Jl. Pembangunan No. 21, Padang Harapan, Bengkulu 38225 Indonesia

Electronic Court System of Mahkamah Agung RI

E-Learning Mahkamah Agung Republik Indonesia

Elektronik Surat Keterangan

Komunikasi Data Nasional

Sistem Informasi Kepegawaian

Sistem Informasi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sistem Informasi Penelusuran Perkara / Case Tracking Sistem untuk Pengadilan Tinggi

Sistem Informasi Pengawasan

Berita Mahkamah Agung

Berita Mahkamah Agung

Berikut ini adalah berita terbaru Mahkamah Agung Republik Indonesia

  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

    • Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Delegasi Kunjungi Pengadilan Ketenagakerjaan Makkah

      riyadh " Humas : Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.h., M.h., Mengadakan Kunjungan Kerja Ke Kerajaan Arab Saudi Pada Tanggal 11 " 16 Oktober 2019 Dalam Rangka Memperkuat Hubungan Kerja Sama Kedua Negara Dalam Bidang Hukum Dan Peradilan Serta Kerjasama Dalam Bidang Pendidikan Dan Pelatihan Hakim Terkait Ekonomi Syariah. Salah Satu Institusi Yang Dikunjungi Adalah Pengadilan Ketenagakerjaan (mahkamah Al-ummaliyah) Makkah, Dimana Dalam Kunjungan Pada Hari Senin (14/10/2019) Tersebut, Ketua Mahkamah Agung R.i Didampingi Oleh Delegasi Yang Terdiri Atas Wakil Ketua Mahkamah Agung R.i. Bidang Yudisial, Dr. H. M. Syarifuddin, S.h., M.h., Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung R.i., Dr. H. Amran Suadi, S.h., M.h., M.m., Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.i., Dr. Drs. H. Aco Nur, S.h., M.h., Sekretaris Ditjen Badilag Mahkamah Agung R.i., Drs. Arief Hidayat, S.h., M.m., Kabag Perencanaan Dan Keuangan Ditjen Badilag Mahkamah Agung R.i., Arief Gunawansyah, S.h., M.h., Serta Faisal Akbaruddin Taqwa, S.h., Ll.m (hakim Yustisial / Pp Mahkamah Agung R.i.) Dan Dr. H. Abu Jahid Darso Atmojo, Lc, Ll.m (hakim Yustisial Pada Ditjen Badilag Mahkamah Agung R.i.). Dalam Kunjungan Ini Ketua Mahkamah Agung R.i. Beserta Delegasi Yang Didampingi Oleh Kbri Riyadh Dan Kjri Jeddah Diterima Langsung Oleh Ketua Pengadilan Ketenagakerjaan Makkah Ym Syeikh Muhammad Bin Abdullah Bin Ibrahim Al- Iyaf.

      pengadilan Ketenagakerjaan Makkah Merupakan Salah Satu Dari 7 Pengadilan Sejenis Yang Terdapat Di Kota-kota Utama Di Arab Saudi Yaitu Riyadh, Jeddah, Dammam, Madinah, Abha, Dan Buraidah. Pengadilan Ini Merupakan Pengadilan Khusus Yang Dibentuk Untuk Pertama Kali Pada Tanggal 25 November 2018 Sebagai Bagian Dari Inistiaf Untuk Melakukan Revitalisasi Iklim Berusaha, Menarik Investasi, Dan Akselerasi Pembangunan Ekonomi Yang Merupakan Visi 2030 Kerajaan Arab Saudi. Pembentukan Pengadilan Ketenagakerjaan Ini Diharapkan Bisa Mencapai Empat Tujuan Utama Yaitu Mendorong Peluang Investasi, Mencapai Tujuan Peradilan Yang Agung, Mempercepat Putusan Dalam Perkara-perkara Terkait Ketenagakerjaan, Dan Mendatangkan Berbagai Manfaat Yang Timbul Dari Database Yang Disediakan Oleh Pengadilan. Dalam Pemaparannya Ketua Pengadilan Ketenagakerjaan Makkah Ym Syeikh Muhammad Bin Abdullah Bin Ibrahim Al- Iyaf Menyampaikan Bahwa Pengadilan Ketenagakerjaan Merupakan Peradilan Yang Ditujukan Baik Untuk Pekerja Perusahaan Maupun Pegawai Negeri Sipil Serta Pekerja Domestik Maupun Ekspatriat Di Arab Saudi. Berdasarkan Data Statistik Bahwa Di Saudi Saat Ini Terdapat Kurang Lebih 10 Juta Pekerja Ekspatriat Dan 3 Juta Pekerja Yang Merupakan Warga Arab Saudi Dan Jumlah Ini Diperkirakan Akan Terus Bertambah Karena Banyaknya Mega Proyek Yang Sedang Dikerjakan Di Arab Saudi Dan Besarnya Permintaan Terhadap Tenaga Kerja. Secara Umum, Sengketa Yang Diajukan Ke Pengadilan Ketenagakerjaan Dibagi Atas Tiga Kategori Yaitu Sengketa Antara Pekerja Dan Pemberi Kerja, Kasus Terkait Dengan Pekerja Rumah Tangga, Dan Keberatan Yang Diajukan Oleh Pekerja Atau Pemberi Kerja Terhadap Keputusan Yang Diambil Oleh Organisasi Umum Untuk Asuransi Sosial (gosi) Terkait Dengan Iuran, Pendaftaran, Dan Kompensasi. Untuk Kategori Pertama, Pekerja Dan Pemberi Kerja Harus Memasukkan Gugatan Ke Salah Satu Kantor Ketenagakerjaan (dinas Ketenagakerjaan) Sesuai Yurisdiksinya Untuk Memohon Penyelesaian Secara Damai Sesuai Dengan Ketentuan Yang Diterbitkan Oleh Dewan Kementerian. Jika Dalam 21 Hari Tidak Tercapai Kesepakatan Damai, Kantor Ketenagakerjaan Harus Melaporkan Secara Elektronik Status Dari Sengketa Tersebut Kepada Pengadilan Ketenagakerjaan Untuk Dilakukan Pemeriksaan Secara Yudisial. Dalam Hal Sengketa Terkait Dengan Pekerja Rumah Tangga, Maka Keberatan Diajukan Kepada Panitia Rekonsiliasi Yang Selanjutnya Akan Memberikan Waktu 5 Hari Untuk Dilakukannya Rekonsiliasi Sejak Didaftarkannya Gugatan. Dalam Hal Tidak Tercapai Kesepakatan Dalam Rekonsiliasi, Maka Panitia Rekonsiliasi Akan Mengumumkan Putusannya Dalam Waktu 10 Hari, Dan Para Pihak Diberikan Kesempatan Untuk Mengajukan Keberatan Atas Putusan Panitia Tersebut Secara Elektronik Ke Pengadilan Ketenagakerjaan. Keberatan Oleh Pekerja Atau Pemberi Kerja Terhadap Keputusan Organisasi Umum Untuk Asuransi Sosial (gosi) Harus Menempuh Tiga Tahap Yaitu Tahap Pertama Pekerja Atau Pemberi Kerja Harus Mengajukan Keberatan Dahulu Ke Badan Khusus Yang Berada Di Bawah Gosi, Dan Jika Para Pihak Tidak Menerima Putusan Badan Di Bawah Gosi Tersebut Barulah Ke Tahap Kedua Dengan Mengajukan Keberatan Kepada Gosi, Dan Jika Gosi Memutuskan Untuk Membatalkan Putusan Badan Di Bawah Gosi, Maka Pekerja Atau Pemberi Kerja Dapat Mengajukan Gugatan Secara Elektronik Kepada Pengadilan Ketenagakerjaan. Pengadilan Ketenagakerjan Memutuskan Sengketa Ketenagakerjaan Lebih Cepat Dibandingkan Ketika Sengketa Tersebut Masih Ditangani Oleh Komisi Ketenagakerjaan Sebelum Terbentuknya Pengadilan Ketenagakerjaan Yang Bisa Memakan Waktu Antara 12 Sampai 18 Bulan. Dengan Terbentuknya Pengadilan Ketenagakerjaan, Perkara Dapat Diputus Dalam Hitungan Hari Atau Minggu Atau Kurang Lebih 7 Sampai 8 Kali Persidangan Bahkan Jika Dalam Suatu Perkara Yang Diajukan Dokumennya Sudah Tersedia Secara Lengkap, Maka Pengadilan Bisa Memutusnya Dalam Sidang Pertama. Keberatan Atas Putusan Pengadilan Ketenagakerjaan Dapat Diajukan Dalam Tenggang Waktu 30 Hari Sejak Putusan Pengadilan Ketenagakerjaan Dijatuhkan, Dan Terhadap Putusan Pengadilan Banding Juga Dapat Diajukan Kasasi Dalam Tenggang Waktu 30 Hari Sejak Keadaan-keadaan Yang Disebutkan Dalam Hukum Acara Pengadilan. Pengadilan Ketenagakerjaan Makkah Hingga Saat Ini Telah Memutus 15.000 Perkara Dengan 8 Orang Hakim, Dimana Hanya 20 % Dari Jumlah Tersebut Yang Diajukan Banding Dengan Salah Satu Syarat Banding Yaitu Sengketa Tersebut Tidak Boleh Kurang Dari Nilai Uang Sr 20.000, Dan Hanya Sebagian Kecil Perkara Yang Sampai Ke Tingkat Kasasi Yang Hingga Saat Ini Hanya Sekitar 5 Perkara Karena Ketatnya Peraturan Untuk Mengajukan Kasasi Di Kerajaan Arab Saudi.

      ketua Pengadilan Ketenagakerjaan Makkah Ym Syeikh Muhammad Bin Abdullah Bin Ibrahim Al- Iyaf Juga Menyampaikan Bahwa Semua Proses Di Pengadilan Ketenagakerjaan Makkah Saat Ini Dilakukan Secara Elektronik Yang Merupakan Bagian Dari Proyek Paperless-court Yang Dicanangkan Oleh Kementerian Kehakiman Kerajaan Arab Saudi Untuk Mengurangi Prosedur Yang Birokratis Dan Dan Memperpendek Jangka Waktu Untuk Melakukan Eksekusi Atas Putusan Pengadilan. Ketua Mahkamah Agung R.i., Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.h., M.h., Beserta Delegasi Juga Sempat Menyaksikan Langsung Salah Satu Persidangan Dimana Hakim Membaca Dokumen Yang Diajukan Kepada Para Pihak Melalui Layar Komputer Yang Berada Di Depannya Serta Para Pihak Tidak Lagi Membawa Dokumen-dokumen Ke Persidangan. Selain Itu, Delegasi Mahkamah Agung R.i. Juga Melihat Secara Langsung Prosedur Administratif Peradilan Mulai Dari Penerimaan Perkara Hingga Penyampaian Putusan Yang Semuanya Sudah Dilakukan Secara Elektronik. Prosedur Peradilan Berbasis Elektronik Ini Juga Terhubung Dengan Institusi-institusi Lainnya Yang Terkait Dengan Ketenagakerjaan Seperti Kementerian Perekonomian Dan Industri, Kementerian Ketenagakerjaan, Dan Lembaga Asuransi. Pencari Keadilan Juga Bisa Memanfaatkan Media Sosial Seperti Twitter, Snap, Dan Facebook Untuk Memantau Perkembangan Perkaranya, Serta Untuk Putusan Dapat Diunduh Melalui Barcode Yang Diberikan Oleh Pengadilan. Sistem Elektronik Ini Juga Diterapkan Dalam Memilih Hakim Yang Akan Memeriksa Perkara Karena Semua Latar Belakang Keahlian Para Hakim Pengadilan Ketenagakerjaan Telah Masuk Dalam Database Elektronik Pengadilan Sehingga Ketika Ada Perkara Yang Masuk Ke Pengadilan Maka Sistem Informasi Pengadilan Akan Membaca Berkas Perkara Dan Mendistribusikan Perkara Tersebut Ke Hakim Pengadilan Sesuai Dengan Latar Belakang Keahliannya. Semua Hakim Pengadilan Ketenagakerjaan Mempunyai Keahlian Khusus Seperti Sengketa Ketenagakerjaan Terkait Kepailitan Dan Investasi. Dalam Hal Upaya Hukum Banding Pun, Para Pihak Cukup Menekan Tombol Banding Dalam Sistem Informasi Pengadilan Sehingga Dengan Menekan Tombol Tersebut Dianggap Sudah Sama Dengan Pernyataan Banding. Bagi Para Pihak Yang Tidak Familiar Dengan Sistem Elektromik Pengadilan, Maka Pihak Pengadilan Telah Menyiapkan Petugas Pelayanan Di Bagian Penerimaan Perkara Yang Akan Memasukkan Semua Dokumen Yang Dibutuhkan Untuk Berperkara Di Pengadilan Ketenagakerjaan Makkah.

      di Akhir Kunjungan Tersebut, Ketua Mahkamah Agung R.i., Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.h., M.h., Beserta Ketua Pengadilan Ketenagakerjaan Makkah Ym Syeikh Muhammad Bin Abdullah Bin Ibrahim Al- Iyaf Saling Bertukar Cendera Mata Dan Melakukan Foto Bersama. (humas)

    • Ketua Ma Pandu Sumpah Jabatan 5 Anggota Bpk Terpilih Periode 2019-2024

      jakarta-humas: Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. M. Hatta Ali, Sh., Mh, Memandu 5 Anggota Terpilih Badan Pemeriksa Keuangan (bpk) Ri Periode 2019-2024 Mengucapkan Sumpah Jabatan Pada Kamis Siang, 17 Oktober 2019 Di Gedung Kusumah Atmadja Mahkamah Agung Ri. Pengucapan Sumpah Dilakukan Berdasarkan Keputusan Presiden Ri Nomor 101/p Tahun 2019 Tanggal 9 Oktober 2019. Acara Ini Dihadiri Oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla.

      kelima Anggota Bpk Terpilih Yang Mengucapkan Sumpah Yaitu:

      Achsanul Qosasi Jabatan Sebelumnya Adalah Anggota Vii Bpk Periode Oktober 2014 " April 2017 Dan Anggota Iii Bpk Periode April 2017 " Oktober 2019. Daniel Lumban Tobing. Sebelum Terpilih Menjadi Anggota Bpk, Merupakan Anggota Dpr Periode 2009-2014 Dan 2014-2019. Harry Azhar, Jabatan Sebelumnya Di Bpk Yaitu Pernah Menjadi Ketua Bpk Periode Oktober 2014 - April 2017 Dan Anggota Vi Bpk Periode April 2017 " Oktober 2019. Hendra Susanto. Sebelum Terpilih Menjadi Anggota Bpk, Hendra Menjabat Sebagai Kepala Auditorat Keuangan Negara I.b Di Bpk. Pius Lustrilanang. Sebelum Terpilih Menjadi Anggota Bpk Pius Adalah Anggota Dpr Periode 2009-2014 Dan 2014-2019.

      dalam Sumpahnya Lima Anggota Bpk Terpilih Berjanji Akan Sungguh-sungguh Untuk Menjadi Anggota Bpk Langsung Atau Tidak Langsung Tidak Memberikan Atau Menjanjikan Sesuatu Kepada Siapapun. Mereka Juga Berjanji Untuk Melakukan Atau Tidak Melakukan Sesuatu Dalam Jabatan Ini Serta Tidak Akan Menerima Langsung Atau Tidak Langsung Sesuatu Janji Atau Pemberian. Dalam Kesempatan Yang Sama, Lima Anggota Terpilih Ini Juga Berjanji Akan Sungguh-sungguh Memenuhi Kewajiban Sebagai Anggota Bpk Dengan Sebaik-baiknya Dan Dengan Penuh Rasa Taggung Jawab Berdasarkan Undang-undang Dasar Tahun 1945 Dan Peraturan Perundangan-undangan Lainnya Yang Berkenaan Dengan Tugas Dan Kewenangan Anggota Bpk. Mereka Juga Berjanji Akan Setia Kepada Negara Kesatuan Ri Dan Uud 1945

      kelima Anggota Bpk Terpilih Tersebut Menggantikan Anggota Bpk Yang Berakhir Masa Jabatannya, Yaitu Moermahadi Soerja Djanegara (ketua Merangkap Anggota Bpk), Serta Anggota Bpk Achsanul Qosasi, Rizal Djalil, Harry Azhar Azis, Dan Anggota Bpk Yang Meninggal Dunia Pada 7 Januari 2019 Yaitu Eddy Mulyadi Soepardi. Achsanul Qosasi Dan Harry Azhar Azis Terpilih Kembali Dan Memasuki Periode Jabatan Ke-2 Sebagai Anggota Bpk.

      setelah Peresmian Ini, Maka Keanggotaan Bpk Saat Ini Berjumlah 9 Orang, Bersama Agung Firman Sampurna, Agus Joko Pramono, Bahrullah Akbar, Dan Isma Yatun. Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Kesembilan Anggota Bpk Ini Akan Ditentukan Kemudian Sesuai Dengan Peraturan Bpk Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bpk Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pembagian Tugas Dan Wewenang Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Bpk Ri.

      acara Yang Ditutup Dengan Menyanyikan Lagu Padamu Negeri Bersama Ini Dihadiri Juga Oleh Para Pimpinan Mahkamah Agung, Ketua Kamar Mahkamah Agung, Ketua Dpd Ri, Menteri Kelautan, Menteri Bumn, Mentri Keuangan, Dan Undangan Lainnya. (azh/rsphoto:pn/ds)

    • Sekretaris Mahkamah Agung Tinjau Implementasi E-court Di Pn Palangka Raya

      palangka Raya - Humas : Kesempatan Melakukan Kunjungan Kerja Dalam Rangka Evaluasi Lapangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (wbk) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (wbbm) Di Palangka Raya Dimanfaatkan Juga Oleh Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo Untuk Mengunjungi Pengadilan Negeri Palangka Raya, Selasa (15/10/2019). Namun Demikian, Fokus Perhatian Pudjoharsoyo Bukan Pada Program Pembangunan Zona Integritas Di Satuan Kerja Tersebut, Melainkan Pada Implementasi Pengadilan Elektronik (e-court).

      pengadilan Negeri Palangka Raya Adalah Satu Dari Satuan-satuan Kerja Yang Ditunjuk Sebagai Pengadilan Percontohan Untuk E-court Pasca Keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik Di Pengadilan.

      memasuki Pengadilan Negeri Yang Berlokasi Di Jalan Pangeran Diponegoro No. 21 Palangkaraya Tersebut, Masyarakat Akan Disuguhkan Pertama Kali Dengan Counter Pelayanan Terpadu Satu Pintu (ptsp) Yang Lumayan Bagus. Dan Disebelah Kanannya, Terdapat Sebuah Ruang Khusus Yang Diperuntukkan Sebagai Pojok E-court (e-court Corner).

      bak Sebuah Klinik, Ruangan Tersebut Difungsikan Sebagai Tempat Masyakarat, Khususnya Pengguna Lainnya Menanyakan Segala Hal Ihwal Beracara Secara Elektronik (e-litigasi), Seperti Pendaftaran Perkara, Meminta Bantuan Menghadapi Kesulitan Mengoperasikan E-court, Hingga Meminta Informasi Pengadilan Elektronik Secara Keseluruhan.

      menurut Ketua Pn Palangka Raya, Kurnia Yani Darmono, Sejak Pihaknya Ditunjuk Sebagai Salah Satu Pengadilan Percontohan Pada Bulan Agustus 2019 Hingga Saat Ini, Telah Diterima 61 Perkara Dengan Menggunakan E-court. Perkara Tersebut Terdiri Dari 51 Perkara Perdata Gugatan, 1 Perkara Perdata Bantahan, 4 Perkara Perdata Gugatan Sederhana Dan 5 Perkara Perdata Permohonan, Ungkap Kurnia Menjelaskan.

      dari 61 Perkara Tersebut, Semuanya Beracara Secara Elektronik Dan Satu Diantaranya Sudah Memasuki Tahapan Pembuktian. Kurnia Kemudian Menunjukkan Sebuah Video Yang Merekam Bagaimana Proses Peradilan Secara Elektronik Tersebut Dilakukan Di Satuan Kerjanya.

      dua Kendala

      meski Demikian Proses Persidangan Elektronik Tersebut Tidaklah Berjalan Semulus Yang Dibayangkan. Pernah Terjadi Kendala Yang Kemudian Dikonsultasikan Dengan Helpdesk Yang Disediakan Oleh Mahkamah Agung.

      pernah Virtual Account (va) Untuk Pembayaran Tambahan Panjar Biaya Mengalami Permasalahan Dengan Mengeluarkan Nomor Va Yang Sama Dengan Nomor Va Yang Sudah Dikeluarkan Sebelumnya Dan Untuk Pihak Dalam Perkara Yang Lain, Ungkap Laili Rahmah, Penanggung Jawab E-court Pn Palangka Raya.

      selain Itu Lanjutnya, Pernah Terjadi Di Akun Para Pihak Tidak Bisa Diupload Jawaban Dari Pihak Tergugat, Padahal Batas Akhir Penyampaian Jawaban Secara Elektronik Tersebut Sudah Dekat, Sambung Laili.

      berkat Kerjasama Dengan Para Pihak Dan Helpdesk Mahkamah Agung Kedua Persoalan Tersebut Dapat Teratasi Dan Prosesnya Saat Ini Berlangsung Normal.

      apresiasi Sekretaris Mahkamah Agung

      setelah Meninjau Langsung Fasilitas Dan Pengimplementasian Pengadilan Elektronik Di Pn Palangka Raya, Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo Menyampaikan Apresiasinya Atas Usaha-usaha Yang Dilakukan Satker Tersebut, Mulai Dari Penyediaan Ruangan Untuk Pojok E-court, Penyediaan Sumber Daya Manusia Yang Mengelolanya, Hingga Langkah-langkah Yang Ditempuh Ketika Ada Permasalahan (troubleshoot).

      pudjoharsoyo Meminta Agar Permasalahan-permasalahan Yang Dihadapi Di Lapangan Segera Dilaporkan Agar Dapat Segera Diatasi. Mahkamah Agung Memiliki Helpdesk Yang Bisa Membantu Setiap Saat, Ujarnya Menjelaskan.

      di Bagian Lain Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandar Lampung Tersebut Berharap Agar Pihak-pihak Yang Terlibat Dalam Implementasi E-court Dapat Menelaah Ketepatan Antara Peraturan Dan Pelaksanaannya. Hal Ini Penting Untuk Memastikan Kedepannya Tidak Ada Kendala Atau Permasalahan, Mengingat Sesuai Arahan Ketua Mahkamah Agung, Per Tanggal 1 Januari 2020 Aplikasi E-court Dengan Tambahan Menu E-litigasi Sudah Bisa Berjalan Dengan Baik. [humas/mohammad Noor]

    • Sekretaris Mahkamah Agung Kunjungi Pengadilan Tinggi Palangka Raya

      palangkaraya - Humas: Dalam Rangka Pelaksanaan Evaluasi Lapangan Pembangunan Zona Integritas Di Wilayah Kalimantan Tengah, Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo Melakukan Kunjungan Ke Pengadilan Tinggi Palangkaraya, Selasa (15/10/2019). Satuan Kerja Ini Merupakan Salah Satu Pengadilan Yang Telah Mengikuti Desk Evaluation Dan Survey Oleh Badan Pusat Statistik (bps).

      sesampai Di Pengadilan Yang Berlokasi Di Rta Milono No. 9 Palangkaraya Tersebut, Pudjoharsoyo Diperkenalkan Dengan Fasilitas Pelayanan Yang Disediakan, Seperti Layanan Pendaftaran Tamu Secara Elektronik Serta Layanan Informasi Elektronik Yang Disediakan Di Lobby Gedung Pengadilan.

      memperhatikan Empat Hal Penting

      selanjutnya, Pudjoharsoyo Berkeliling Gedung Dengan Memasuki Satu Per Satu Ruangan Kerja Pegawai Dan Berdialog Seputar Pelaksanaan Tugas Masing-masing. Setidak-tidaknya Empat Hal Yang Menjadi Perhatiannya Dalam Dialog Tersebut. Pertama, Soal Penyerapan Anggaran Tahun 2019 Dikaitkan Dengan Keluaran (output) Dan Manfaat (outcome)-nya. Mantan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Tersebut Mengingatkan Agar Dalam Pemanfaatan Anggaran, Satuan Kerja Tidak Mementingkan Penyerapan Semata, Tetapi Juga Mempertimbangkan Manfaat Yang Diperoleh Dari Penyerapan Tersebut.

      kedua, Pemanfaatan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (sikep) Dalam Penatausahaan Sumber Daya Manusia. Ketersediaan Data Dan Pemanfaatannya Untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia Menjadi Fokus Utamanya.

      ketiga, Pencapaian Nilai Sakip (standar Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Yang Diharapkan Mengalami Peningkatan Secara Positif Dari Waktu Ke Waktu. Meski Mengalami Peningkatan Dari Tahun Sebelumnya, Pudjoharsoyo Juga Mengharapkan Adanya Peningkatan Grade Dari Tingkatan Yang Dicapai Tahun Sebelumnya.

      dan Keempat, Pengembangan Arsip Perkara Elektronik Dalam Rangka Menyambut Pemberlakukan Sistem Peradilan Elektronik (e-litigation) Pada Tahun 2020 Sebagaimana Arahan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

      mendorong Komitmen Jangka Panjang

      sementara Itu, Terkait Dengan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (wbk) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (wbbm), Sekretaris Mahkamah Agung Mengajak Seluruh Aparatur Pengadilan Tinggi Palangka Raya Untuk Memiliki Komitmen Terhadap Program Tersebut Dalam Jangka Panjang.

      program Pembangunan Zona Integritas, Menurut Pudjoharsoyo Dimulai Dari Komitmen Seluruh Pihak. Komitmen Tersebut Harus Dimiliki Oleh Semua Dan Bukan Dilahirkan Hanya Semata-mata Untuk Meraih Predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (wbk). Wbk Itu Bukan Tujuan, Karena Tujuan Yang Sebenarnya Adalah Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat, Ujar Pudjoharsoyo Menjelaskan.

      jika Predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (wbk) Yang Menjadi Target, Maka Hal Ini Akan Berakibat Negatif, Baik Setelah Predikat Tersebut Diperoleh Maupun Jika Akhirnya Suatu Satuan Kerja Gagal Meraihnya. Komitmen Pembangunan Zona Integritas Harus Ada, Bahkan Ketika Kita Tidak Berhasil Meraih Predikat Wbk, Tegas Mantan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Tersebut.

      meskipun Demikian, Pudjoharsoyo Tetap Berharap Agar Pengadilan Tinggi Palangka Raya Berhasil Meraih Predikat Wbk Setelah Melewati Dua Tahapan Yang Sangat Penting Di Bagian Akhir, Yakni Tahapan Desk Evaluation Dan Survey Oleh Badan Pusat Statistik. [humas/mohammad Noor]

    • Sekretaris Mahkamah Agung: Wujudkan Harapan Masyarakat Melalui Pembangunan Zona Integritas

      gianyar - Humas: Mahkamah Agung Dan Badan-badan Peradilan Dibawahnya Merupakan Tumpuan Harapan Masyarakat Untuk Mencari Keadilan. Oleh Karena Itu Menjadi Kewajiban Dan Tanggung Jawab Kita Semua Untuk Memastikan Keadilan Tersebut Diperoleh Dengan Cara Yang Mudah Dan Jujur Serta Bebas Dari Segala Bentuk Kepentingan.

      demikian Disampaikan Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo Di Hadapan Aparatur Pengadilan Negeri Gianyar Dalam Acara Evaluasi Lapangan Dalam Rangka Pembangunan Zona Integritas, Kamis (10/10/2019).

      menurut Pudjoharsoyo, Untuk Memastikan Hal Tersebut, Mahkamah Agung Dan Badan-badan Peradilan Di Bawahnya Telah Melakukan Setidak-tidaknya Tiga Hal Penting. Pertama, Mendorong Seluruh Aparatur Pengadilan, Dari Tingkat Tertinggi Hingga Tingkat Terendah Untuk Menjunjung Tinggi Nilai-nilai Profesionalisme Dan Integritas.

      dengan Profesionalisme Dan Integritas Akan Memberikan Kepuasan Bagi Seluruh Masyarakat Cari Keadilan, Ungkap Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandar Lampung Tersebut. Di Sisi Lain, Lanjutnya, Dengan Profesionalisme Dan Integritas Tersebut Akan Menjamin Terwujudnya Keadilan Yang Dijunjung Tinggi Melalui Proses Penegakan Hukum.

      kedua, Mendorong Dikembangkannya Program-program Internal Yang Dapat Meningkatkan Kinerja Pengadilan Dengan Sebaik-baiknya. Program-program Tersebut Antara Lain Program Akreditasi, Program Pelayanan Terpadu Satu Pintu (ptsp), Pengembangan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (sipp), Inovasi Pelayanan Publik, Hingga Pengimplementasian Aplikasi E-court Dan E-litigasi, Urai Pria Kelahiran Semarang Itu.

      dan Ketiga, Mendorong Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (wbk) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (wbbm) Di Lingkungan Peradilan. Secara Umum, Ungkap Pudjoharsoyo, Program Ini Telah Mendorong Perbaikan Dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Menjamin Eksistensi Birokrasi Yang Anti Korupsi, Birokrasi Yang Berkualitas Serta Birokrasi Yang Memperhatikan Dan Mempertimbangkan Kebutuhan Dan Keinginan Publik Dalam Setiap Proses Pengambilan Keputusan.

      pn Gianyar Meraih Predikat Wbk

      meski Belum Resmi Diumumkan, Namun Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur Dan Pengawasan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Muhammad Yusuf Ateh, Telah Memastikan Pn Gianyar Akan Meraih Predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (wbk).

      atas Pencapaian Tersesebut, Pudjoharsoyo Mengapresiasi Kerja Keras Seluruh Pihak, Mulai Dari Aparatur Pn Gianyar Hingga Hakim-hakim Tinggi Pengawas Daerah. Semua Ini Adalah Berkat Kerjasama Dan Partisipasi Semuanya, Ungkap Pudjoharsoyo Penuh Kegembiraan.

      ia Pun Berharap Agar Pn Gianyar Terus Berbenah Dan Tidak Berpuas Diri Dengan Pencapaian Tersebut. Yang Jauh Lebih Penting Dari Semuanya Adalah Masyarakat Dapat Menikmati Pelayanan Yang Terbaik Dari Kita, Ujarnya.

      ia Bahkan Sempat Berbincang-bincang Dengan Pengguna Pengadilan Di Counter Ptsp. Soal Fasilitas Dan Pelayanan Pengadilan Dipertanyakannya Langsung Kepada Advokat Dan Masyarakat Yang Ditemuinya. Bagus Dan Cepat, Pak, Ujar Seorang Pencari Keadilan Yang Akan Menambah Panjar Biaya Perkaranya. Mudah-mudah Selalu Dapat Dilayani Dengan Baik, Ujar Pudjoharsoyo Seraya Menyalami Anggota Masyarakat Tersebut. [humas/rs/mohammad Noor]