berakhlak
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Tinggi Bengkulu

Jl. Pembangunan No. 21, Padang Harapan, Bengkulu 38225 Indonesia

Electronic Court System of Mahkamah Agung RI

E-Learning Mahkamah Agung Republik Indonesia

Elektronik Surat Keterangan

Komunikasi Data Nasional

Sistem Informasi Kepegawaian

Sistem Informasi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sistem Informasi Penelusuran Perkara / Case Tracking Sistem untuk Pengadilan Tinggi

Sistem Informasi Pengawasan

Survey Persepsi Anti Korupsi , Survey Kepuasan Masyarakat dan Survey Harian

Berita Mahkamah Agung

Berita Mahkamah Agung

Berikut ini adalah berita terbaru Mahkamah Agung Republik Indonesia

  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

    • Mahkamah Agung Dukung Delegasi Pemerintah Ri Pada Dialog Dengan Komite Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya Pbb (icescr)

      swiss, Humas -mahkamah Agung Mengirimkan 2 (dua) Orang Hakim Yaitu Dr.sobandi, S.h.,m.h. (kepala Biro Hukum Dan Humas Ma Ri) Dan Eva Margareta Manurung, S.h.,m.h (hakim Yustisial Pada Biro Hukum Dan Humas Ma Ri) Untuk Menjadi Peserta Delegasi Ri Dalam Dialog Konstruktif Dengan Komite Hak-hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya Pbb Yang Diselnggarkan Di Palais Wilson Di Jenewa, 20-21 Februari 2024. Dalam Dialog Tersebut, Indonesia Menyampaikan Berbagai Kemajuan Dan Tantangan Dalam Pemenuhan Hak Asasi Dalam Bidang Ekonomi, Sosial Dan Budaya.

      international Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (icescr) Adalah Sebuah Perjanjian Multilateral Yang Ditetapkan Oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (pbb) Untuk Mengawal Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya. Beberapa Contoh Hak Yang Dijamin Adalah Hak Buruh, Hak Kesehatan, Hak Pendidikan, Dan Hak Atas Standar Kehidupan Yang Layak. Indonesia Sendiri Menjadi Salah Satu Negara Anggota Perjanjian Ini.

      dialog Konstruktif Ini Merupakan Tindak Lanjut Dari Penyampaian Laporan Implementasi Konvenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya Oleh Indonesia Pada Juli 2021. Delegasi Indonesia Dipimpin Oleh Dirjen Kerja Sama Multilateral, Dubes Tri Tharyat, Dan Terdiri Dari Perwakilan Berbagai Kementerian Dan Lembaga Terkait.

      terlepas Dari Tantangan Yang Dihadapi Pada Masa Pandemi Covid, Indonesia Terus Berupaya Untuk Memastikan Pemenuhan Hak-hak Asasi Di Bidang Ekonomi, Sosial Dan Budaya, Demikian Disampaikan Dubes Tri Tharyat Dalam Pembukaan Dialog.

      isu-isu Yang Mengemuka Dalam Dialog Antara Lain Terkait Hak-hak Ketenagakerjaan, Bisnis Dan Ham, Lingkungan Hidup, Pendidikan Dan Pelatihan Ham, Perlindungan Kelompok Rentan, Pemberantasan Korupsi, Serta Perlindungan Terhadap Masyarakat Tradisional/hukum Adat. Di Samping Itu Juga Dibahas Kemajuan Dan Tantangan Upaya Implementasi Pemenuhan Hak Atas Air, Pangan, Dan Kesehatan.

      menanggapi Pertanyaan Dari Anggota Komite Khususnya Terkait Penerapan Prinsip-prinsip Ekonomi, Sosial Dan Budaya Pada Pengadilan, Sobandi (kepala Biro Hukum Dan Hubungan Masyarakat Ma Ri) Menyampaikan Bahwa Mahkamah Agung Telah Mengadakan Berbagai Pelatihan Untuk Meningkatkan Kapasitas Hakim Dalam Memahami Isu-isu Hak Asasi Manusia Dan Menerapkan Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, Diantaranya Adalah Pelatihan Penerapan Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia Bagi 1.583 Calon Hakim Dari Seluruh Cabang Peradilan Di Indonesia Pada Tahun 2018 Hingga 2019.

      pada Tahun 2021, Mahkantah Agung Bekerja Sama Dengan Pusat Hak Asasi Manusia Norwegia Mengadakan Pelatihan Hak Asasi Manusia Bagi 29 Hakim Terpilih Dari Pengadilan Negeri. Secara Total, Antara Tahun 2018 Hingga 2021, Mahkamah Agung Telah Menyelenggarakan Pelatihan Ham Bagi 1.672 Hakim Dan Calon Hakim, Terang Sobandi.

      selain Itu Berbagai Terobosan Legislasi, Kebijakan Dan Data-data Kemajuan Pemenuhan Hak-hak Ekosobud Juga Telah Disampaikan Diantaranya Mengenai Pelindungan Bagi Aktivis Lingkungan Yang Dikenal Dengan Istilah Anti-slapp Telah Diakomodir Melalui Perma 1 Tahun 2023.

      komite Secara Umum Mengakui Berbagai Kemajuan Pemenuhan Hak-hak Ekososbud Di Indonesia, Namun Juga Mencatat Sejumlah Tantangan Dalam Upaya Penguatan Kerangka Hukum, Kebijakan Dan Kapasitas Negara Guna Pemenuhan Hak-hak Sesuai Dengan Ketentuan Kovenan.

      komite Juga Menghargai Komitmen Tinggi Indonesia Dalam Pelaporan Dan Dialog, Yang Ditunjukkan Melalui Kehadiran Dan Partisipasi Berbagai Instansi Yang Langsung Menangani Aspek Hak Ekososbud Dalam Dialog.

      komite Akan Menyusun Kesimpulan Penutup Yang Merupakan Ikhtisar Dari Laporan Dan Dialog Interaktif Yang Dilaksanakan, Termasuk Rekomendasi Komite Yang Menjadi Bahan Masukan Dan Pertimbangan Pemerintah Indonesia Dalam Implementasi Icescr Ke Depan.

      sebagai Anggota Dewan Ham Pbb Periode 2024-2026, Indonesia Berkomitmen Untuk Bekerja Sama Dengan Berbagai Pihak, Termasuk Mekanisme Ham Pbb, Dalam Pemajuan Dan Perlindungan Ham Tegas Dubes Tri Tharyat Dalam Penutupan Dialog.

      komite Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya Beranggotakan 18 Pakar Independen Dan Bertugas Untuk Memonitor Implementasi Konvenan Internasional Mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya. Indonesia Telah Meratifikasi Kovenan Ini Melalui Uu No 12 Tahun 2005 Dan Telah Dua Kali Menyampaikan Laporan Implementasi Kovenan Ini Pada Tahun 2014 Dan 2021. (humas)

    • Integritas Dan Akhlak Yang Baik Menjadi Harga Mati Bagi Seorang Hakim Dan Apartur Peradilan

      jakarta-humas: Seorang Hakim Dan Aparatur Peradilan Harus Memiliki Kompetensi Dan Profesionalitas, Oleh Karena Itu Jangan Pernah Berhenti Belajar Dan Melatih Diri Dengan Berbagai Keterampilan. Biasakan Untuk Selalu Membaca Di Setiap Waktu Dan Kesempatan, Karena Pengetahuan Bisa Diperoleh Salah Satunya Dengan Membaca, Namun Perlu Diingat Bahwa Selain Profesional, Seorang Hakim Dan Aparatur Peradilan Juga Harus Memiliki Integritas Dan Akhlak Yang Baik, Karena Integritas Dan Akhlak Yang Baik Menjadi Harga Mati Bagi Seorang Hakim Dan Apartur Peradilan.

      hal Ini Disampaikan Ketua Mahkamah Agung Prof. H.m. Syarifuddin, S.h., M.h Dalam Kegiatan Pembinaan Administrasi Yudisial Dengan Seluruh Ketua / Kepala Pengadilan Tingkat Banding Dan Tingkat Pertama Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia, Pada Hari Selasa, 20 Febuari 2024, Bertempat Di Balai Sidang Jakarta Converence Center, Jakarta.

      lebih Lanjut Ketua Ma Mengatakan Jika Profesionalitas Bisa Diperoleh Dengan Belajar Dan Berlatih, Maka Integritas Dan Akhlak Yang Baik Bisa Dibentuk Melalui Pendekatan Diri Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Karena Seorang Yang Rajin Beribadah Dan Dekat Dengan Tuhannya, Akan Memiliki Hati Nurani Yang Bersih Dan Hati Nurani Yang Bersih Itulah Yang Akan Membentuk Integritas Dan Akhlak Yang Baik.

      ditempat Yang Sama, Prof. H.m Syarifuddin Menyatakan Kemajuan Zaman Saat Ini Telah Memaksa Kita Untuk Terus Berkreasi Dan Berinovasi, Agar Kita Tidak Terlindas Oleh Kemajuan Zaman Yang Terjadi Saat Ini. Kita Tidak Bisa Lagi Hanya Diam Diri Dan Berpangku Tangan, Namun Harus Berlari Kencang Agar Tidak Tertinggal Dengan Perubahan Yang Terjadi Di Masyarakat. Disadari Atau Tidak, Sebentar Lagi Dominasi Robot Dan Perangkat Cerdas Akan Mulai Masuk Ke Semua Bidang Pekerjaan, Termasuk Ke Bidang Penegakan Hukum Dan Praktik Peradilan, Maka Mau Tidak Mau, Suka Tidak Suka, Kita Harus Siap Untuk Menghadapi Keadaan Itu Dengan Mempersiapkan Sdm Yang Unggul Dan Terampil Di Bidang It.

      menurutnya Teknologi Adalah Sarana Terbaik Yang Dapat Kita Gunakan Saat Ini Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Lembaga Peradilan, Sehingga Perlu Terus Dikembangkan Untuk Menunjang Kelancaran Tugastugas Peradilan. Berbagai Aplikasi Yang Telah Kita Miliki Saat Ini, Harus Terus Dikembangkan Dan Disempurnakan Agar Dapat Memberikan Manfaat Yang Lebih Besar Bagi Kemajuan Lembaga Peradilan Di Masa Yang Akan Datang. Tentunya Semua Itu Harus Diiringi Dengan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Apartur Peradilan, Karena Modernisasi Hanya Dapat Diwujudkan Oleh Adanya Sumber Daya Manusia Yang Modern Dan Inovatif.

      diakhir Pembinaan, Mantan Ketua Kamar Pengawsan Ini Mengajak Mari Sama-sama Kita Jaga Lembaga Yang Kita Cintai Ini, Dengan Segenap Jiwa Dan Raga Kita, Karena Pada Saat Kita Menentukan Pilihan Untuk Menjadi Seorang Hakim Dan Aparatur Peradilan, Maka Mahkamah Agung Dan Lembaga Peradilan Adalah Rumah Kita, Yang Harus Kita Jaga Dan Kita Pelihara Nama Baiknya, Harkat, Dan Martabatnya, Agar Tetap Menjadi Lembaga Yang Terhormat Dan Berwibawa Di Mata Masyarakat Dan Para Pencari Keadilan. Jangan Karena Nila Setitik Kemudian Merusak Susu Sebelanga, Sehingga Semua Prestasi Yang Pernah Kita Raih Dengan Susah Payah Seakan Menjadi Tidak Berharga Lagi.

      acara Pembinaan Ini, Juga Dihadiri Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Para Ketua Kamar Pada Mahkamah Agung, Para Hakim Agung Dan Hakim Adhoc Pada Mahkamah Agung, Panitera, Plt Sekretaris Mahkamah Agung, Para Pejabat Eselon I Pada Mahkamah Agung, Para Ketua / Kepala Pengadilan Tingkat Banding Dan Tingkat Pertama Pada Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia Dan Para Undangan Lainnya.(humas)

    • Tutup Rangkaian Laporan Tahunan, Mahkamah Agung Gelar Penanaman Pohon Bersama Ketua Mahkamah Agung Berbagai Negara

      jakarta-humas: Sebagai Agenda Rutin Tahunan, Mahkamah Agung Dalam Melaksanakan Laporan Tahunan Selalu Mengundang Banyak Pihak Untuk Menghadiri Acara Tersebut. Selain Mengundang Presiden Republik Indonesia, Para Ketua Lembaga/kementerian, Jurnalis, Dan Akademisi, Mahkamah Agung Juga Mengundang Ketua Mahkamah Agung Negara Sahabat.

      pada Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2023 Yang Diselenggarakan Pada Selasa, 20 Februari 2024 Di Jakarta Convention Centre Dihadiri Oleh Beberapa Tamu Dari Negara Sahabat, Di Antaranya Yaitu, Ketua Mahkamah Agung Malaysia, Ketua Mahkamah Agung Singapura, Ketua Mahkamah Agung Kuwait, Wakil Ketua Mahkamah Agung Qatar, Delegasi Sudan, Delegasi Australia, Delegasi China, Dan Delegasi Rusia. Sebagai Bentuk Penghormatan Dan Rasa Terima Kasih Atas Kehadiran Para Tamu Negara Sahabat, Mahkamah Agung Menggelar Acara Penanaman Pohon Bersama Di Bsdk (badan Strategi Kebijakan Dan Pendidikan Dan Pelatihan Hukum Dan Peradilan) Mega Mendung, Jawa Barat. Kegiatan Ini Dipimpin Langsung Oleh Ketua Mahkamah Agung, Prof. Syarifuddin, S.h., M.h.

      ketua Mahkamah Agung Menyatakan Bahwa Kegiatan Penanaman Pohon Merupakan Sebuah Simbol Keabadian Dalam Hubungan Persahabatan Antar Negara, Selain Itu Pohon Yang Ditanam Merupakan Tanaman Keras Dan Kokoh Juga Seperti Hubungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dengan Negara-negara Sahabat Yang Kokoh Terus Dibangun Dan Tumbuh Lebih Baik Lagi. Tanaman Yang Ditanam Antara Lain Pohon Kedongdong, Kelengkeng, Dan Alpukat.

      ia Menyatakan Bahwa Penanaman Pohon Ini Merupakan Rangkaian Kegiatan Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2023. Kegiatan Ini Diikuti Para Ketua Mahkamah Agung Dari Berbagai Negara Sahabat Antara Lain Ketua Mahkamah Agung Kuwait, Ketua Mahkamah Agung Malaysia, Wakil Ketua Mahkamah Agung Qatar, Wakil Ketua Mahkamah Agung Kuwait , Wakil Ketua Mahkamah Agung Russia, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung China, Delegasi Sudan, Dan Delegasi Australia. Turut Hadir Pula Pada Kegiatan Ini Yaitu Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial, Para Ketua Kamar Mahkamah Agung, Dan Kepala Badan Strategi Kebijakan Dan Pendidikan Dan Pelatihan Hukum Dan Peradilan.

      kegiatan Ditutup Dengan Pemberian Cinderamata Dan Foto Bersama Para Ketua Mahkamah Agung Maupun Delegasi Negara Sahabat Yang Hadir. (azh/rs/photo:adr,yrz,sna)

    • Rangkaian Capaian Mahkamah Agung Selama 2023

      jakarta-humas: Ketua Mahkamah Agung Memimpin Sidang Istimewa Dengan Agenda Tunggal Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2023 Pada Selasa 20 Februari 2024 Di Jakarta Convention Centre.

      dalam Acara Yang Dihadiri Langsung Oleh Presiden Republik Indonesia Ini, Ketua Mahkamah Agung Menyampaikan Beragam Capaian Dan Prestasi Mahkamah Agung Selama Tahun 2023. Selain Presiden Ri, Acara Turut Dihadiri Oleh Para Ketua Ma Dari Negara Sahabat, Para Duta Besar, Jurnalis, Dan Lainnya.

      mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Itu Menjabarkan Bahwa Selama Tahun 2023, Mahkamah Agung Telah Berhasil Mendapatkan Berbagai Prestasi Dan Penghargaan Yang Membanggakan, Antara Lain Sebagai Berikut:

      1. Meraih Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian ( Wtp) Ke-11 Kali Secara Berturut-turut Dari Badan Pemeriksa Keuangan Atas Kinerja Laporan Keuangan Mahkamah Agung.

      2. Meraih Anugerah Eka Acalapati Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional Terbaik Iii, Tahun 2023 Tingkat Lembaga Negara;

      3. Meraih Penghargaan Garuda Pelindung Dari Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (lpsk) Atas Terbitnya Perma Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana;

      4. Mendapatkan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 Kategori Lembaga Negara Dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian Dengan Predikat Informatif;

      5. Meraih Juara Terbaik Ke-3 Lan Award 2023, Sebagai Lembaga Pelatihan Pemerintah Berprestasi Bagi Pusdiklat Manajemen Dan Kepemimpinan Mahkamah Agung, Dengan Kategori Adaptive Learning Strategy;

      6. Mendapatkan Penghargaan Dari Menteri Keuangan Kepada Para Pimpinan Kementerian/lembaga Yang Memiliki Kinerja Anggaran Terbaik Berdasarkan Kategori Besaran Nilai Pagu Anggaran;

      7. Meraih Penghargaan Dari Komisi Pemberantasan Korupsi (kpk) Sebagai Mitra Strategis Atas Pelaksanaan Aksi Strategis Nasional Pencegahan Korupsi (stranas Pk) Dalam Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Konflik Kepentingan Di Badan Peradilan Tahun 2023.

      8. Mendapatkan Penghargaan Sebagai Penyumbang Pajak Terbesar Di Kpp Pratama Gambir 1.

      9. Meraih Penghargaan Korpri Award Untuk Kategori Life Time Achievement Dari Dewan Pengurus Nasional Korpri.

      10.mendapatkan Predikat Bintang 5 Top Digital Award Untuk Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

      laporan Tahunan Ini Merupakan Bukti Pertanggungjawaban Mahkamah Agung Kepada Masyarakat. Kegiatan Ini Rutin Dilakukan Mahkamah Agung Setiap Tahunnya. Bagi Syarifuddin, Laptah 2024 Ini Merupakan Laptah Terakhir Baginya, Karena Ia Akan Memasuki Masa Pensiun Pada November 2024 Mendatang. (azh/rs/photo:alf,sno,adr,biropres)

    • Tahun 2023 Merupakan Rekor Dengan Jumlah Sisa Perkara Terendah Dalam Sejarah Berdirinya Mahkamah Agung

      jakarta-humas: Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.h., M.h. Menyampaikan Laporan Tahunan Mahkamah Agung Pada Selasa, 20 Februari 2024 Di Jakarta Convention Centre.

      laporan Tahunan Ini Merupakan Bukti Pertanggungjawaban Mahkamah Agung Kepada Masyarakat. Kesempatan Tersebut Digunakan Ketua Ma Untuk Menyampaikan Capaian-capaian Yang Telah Diraih Mahkamah Agung Selama Tahun 2023, Salah Satunya Adalah Jumlah Beban Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Mahkamah Agung.

      beban Perkara Pada Mahkamah Agung Tahun 2023 Adalah Sebanyak 27.512 Perkara, Yang Terdiri Dari Perkara Masuk Sebanyak 27.252 Perkara, Ditambah Dengan Sisa Perkara Tahun2022 Sebanyak 260 Perkara. Dari Jumlah Beban Perkara Tersebut, Mahkamah Agung Berhasil Memutus Perkara Di Tahun 2023 Sebanyak 27.365 Perkara Atau Sebesar 99,47% Sehingga Sisa Perkara Tahun Ini Adalah Sebanyak 147 Perkara. Jumlah Sisa Perkara Tersebut Merupakan Rekor Terendah Yang Pernah Dicapai Dalam Sejarah Berdirinya Indonesia.

      Selanjutnya, Pada Tahun 2023, Mahkamah Agung Telah Berhasil Menyelesaikan Minutasi Perkara Sebanyak 28.422 Perkara. Dari Jumlah Minutasi Perkara Tersebut Sebanyak27.060 Perkara, Atau Sebesar 98,89% Diselesaikan Dalam Waktu Kurang Dari Tiga Bulan. Berdasarkan Data Di Atas, Makahal Itu Menunjukan Bahwa Kinerja Penanganan Perkara Pada Mahkamah Agung Tahun 2023 Telah Jauh Melampaui Target Yang Ditetapkan Dan Sebagian Besar Merupakan Capaian Kinerja Tertinggi Yang Pernah Dicapai Mahkamah Agung Sepanjang Masa.

      untuk Gambaran Kinerja Pengadilan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan Dan Pengadilan Pajak Akan Diuraikan Sebagai Berikut: Beban Perkara Pada Tahun 2023 Sebanyak 57.198 Perkara, Yang Terdiri Dari Perkara Masuk Sebanyak 42.670 Perkara, Ditambah Dengan Sisa Perkara Tahun 2022 Sebanyak 14.528 Perkara. Dari Jumlah Tersebut, Perkara Yang Telah Diputus Oleh Pengadilan Tingkat Banding Dan Pengadilan Pajak Adalah Sebanyak 43.832 Perkara. Dengan Demikian, Rasio Produktivitas Penyelesaian Perkara Pada Pengadilan Tingkat Banding Dan Pengadilan Pajak Adalah Sebesar 76,67% Atau Meningkat Sebesar 3,87% Dari Tahun2022.

      pada Kesempatan Yang Sama, Syarifuddin Juga Menyampaikan Gambaran Kinerja Penanganan Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Pada Empat Lingkungan Peradilan Adalah Sebagai Berikut: Beban Perkara Tahun 2023 Sebanyak 2.845.784 Perkara, Terdiri Dari Perkara Masuk Sebanyak 2.786.073 Perkara, Ditambah Sisa Perkara Tahun 2022 Sebanyak 59.711 Perkara. Dari Jumlah Tersebut, Perkara Yang Diputus Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Sebanyak 2.724.345 Perkara, Dan Perkara Yang Dicabut Sebanyak 57.507 Perkara, Sehingga Sisa Perkara Pada Tahun 2023 Adalah Sebanyak 63.932 Perkara. Dengan Demikian, Rasio Produktivitas Memutus Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Pada Empat Lingkungan Peradilan Adalah Sebesar 97.75%.

      selain Gambaran Penanganan Perkara Secara Umum, Ia Juga Akan Menguraikan Tentang Kinerja Penanganan Perkara Melalui Sistem Peradilan Elektronik (e-court) Sebagai Berikut: Pada Tahun 2023, Jumlah Perkara Perdata, Perkara Perdata Agama, Dan Perkara Tata Usaha Negara Yang Didaftarkan Melalui Aplikasi E-court Di Pengadilan Tingkat Pertama Sebanyak 313.947 Perkara, Atau Meningkat Sebesar 10,86% Dibandingkan Tahun 2022.

      dari Jumlah Tersebut, Sebanyak 311.615 Perkara Atau Sebesar 99,26% Telah Berhasil Disidangkan Secara E Litigation Atau Meningkat Sebesar 9,92% Dari Tahun 2022. Sementara Itu, Pada Pengadilan Tingkat Banding, Jumlah Perkara Banding Yang Telah Didaftarkan Dengan Menggunakan Aplikasi E-court Pada Tahun 2023 Adalah Sebanyak 6.644 Perkara.

      dari Jumlah Perkara Yang Terdaftar Ditambah Dengan Sisa Perkara Tahun Yang Lalu, Maka Sebanyak 4.685 Perkara Telah Selesai Diputus Secara E-litigasi. Jumlah Pengguna Terdaftardan Pengguna Lainnya Yang Menggunakan Layanan E-court Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023 Tercatat Sebanyak594.816 Pengguna, Yang Terdiri Dari 239.984 Pengguna Terdaftar Dari Kalangan Advokat Dan 354.832 Pengguna Lainnya Dari Kalangan Perorangan, Pemerintah, Badan Hukum, Dan Kuasa Insidentil.

      berdasarkan Data Yang Diuraikan Di Atas, Maka Jumlah Perkara Yang Didaftar Dan Diselesaikan Menggunakan Sistem Peradilan Elektonik Jumlahnya Terus Meningkat Dari Tahun Ke Tahun Seiring Dengan Meningkatnya Jumlah Pengguna Layanan Peradilan Elektronik. Hal Ini Sebagai Dampak Positif Dari Percepatan Implementasi Sistem Peradilan Elektronik Ketika Terjadinya Pandemi Covid-19, Sehingga Perlahan Tapi Pasti, Ke Depannya Semua Penyelesaian Perkara Akan Bermigrasi Dari Penyelesaian Perkara Secara Konvensional Ke Penyelesaian Perkara Secara Elektronik. (azh/rs/photo:alf,sno,adr)






NILAI IKMNILAI IPAK
ipak-triwulan-3-2023