logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Tinggi Bengkulu

Jl. Pembangunan No. 21, Padang Harapan, Bengkulu 38225 Indonesia

Electronic Court System of Mahkamah Agung RI

E-Learning Mahkamah Agung Republik Indonesia

Elektronik Surat Keterangan

Komunikasi Data Nasional

Sistem Informasi Kepegawaian

Sistem Informasi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sistem Informasi Penelusuran Perkara / Case Tracking Sistem untuk Pengadilan Tinggi

Sistem Informasi Pengawasan

Berita Mahkamah Agung

Berita Mahkamah Agung

Berikut ini adalah berita terbaru Mahkamah Agung Republik Indonesia

  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

    • Mahkamah Agung Berikan Kemudahan Akses Keadilan Bagi Masyarakat

      jakarta " Humas: Pada Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung, 25 Februari 2020 Di Jakarta Convention Centre, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. M. Hatta Ali, Sh., Mh, Menyampaikan Bahwa Akses Terhadap Keadilan Merupakan Salah Satu Prinsip Dasar Dalam Penegakan Hukum Karena Kemudahan Akses Akan Memberikan Kemudahan Didengarnya Suara Publik Dalam Menegakkan Hak-haknya, Mencegah Diskriminasi Dalam Memperoleh Keadilan, Serta Mewujudkan Pertanggungjawaban Lembaga Peradilan Terhadap Publik.

      hal Ini Senada Dengan Apa Yang Disampaikan Oleh Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo Dalam Sambutannya Pada Acara Tersebut Bahwa Tumbuhnya Kepercayaan Kepada Peradilan Adalah Bagian Yang Sangat Mendasar Tumbuhnya Kepercayaan Masyarakat Kepada Hukum.

      lebih Lanjut, Hatta Ali Menegaskan Bahwa Pelaksanaan Kebijakan Dalam Kerangka Akses Terhadap Keadilan Untuk Mencegah Diskriminasi Dalam Memperoleh Keadilan Dilakukan Antara Lain Melalui Akreditasi Penjaminan Mutu Lembaga Peradilan. Salah Satu Fokus Akreditasi Adalah Memberikan Kemudahan Kepada Para Pencari Keadilan Khususnya Kepada Kaum Difabel, Perempuan, Dan Anak Melalui Desain Gedung Pengadilan Yang Ramah Terhadap Kelompok-kelompok Tersebut.

      selain Itu, Tambah Hatta Ali, Bagi Masyarakat Tidak Mampu Telah Disediakan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Yang Telah Digunakan Untuk Membiayai 19.377 Perkara Prodeo Pada Tahun 2019 Serta Layanan Pos Bantuan Hukum Yang Telah Memberikan 312.436 Jam Layanan Bagi Para Pencari Keadilan. Solusi Atas Keterbatasan Akses Ke Gedung Pengadilan Adalah Dengan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan Yang Pada Tahun 2019 Menyelesaikan 48.628 Perkara, Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Yang Menyelesaikan 2.981 Perkara Dan Pengesahan Perkawinan (itsbat Nikah) Di Luar Negeri Yang Menyelesaikan 599 Perkara Di Malaysia.

      wtp Tujuh Kali Berturut-turut

      pada Sidang Istimewa Tersebut, Hatta Juga Manekankan Bahwa Akses Terhadap Keadilan Juga Mengandung Aspek Pertanggungjawaban Lembaga Peradilan Kepada Publik. Hal Ini Antara Lain Dilakukan Melalui Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja Dalam Pengelolaan Anggaran Publik Yang Dialokasikan Kepada Mahkamah Agung. Pada Tahun 2019, Mahkamah Agung Mendapatkan Alokasi Pagu Anggaran Beserta Tambahannya Sebesar Rp9.045.750.260.000 (sembilan Trilyun Empat Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) Dan Telah Direalisasikan Sebanyak Rp8.871.309.530.168 (delapan Trilyun Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Seratus Enam Puluh Delapan Rupiah) Atau 98.07 % Dari Pagu Anggaran. Anggaran Negara Yang Dikelola Ma Senantiasa Disusun Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan Berdasarkan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Yang Telah Dilakukan Secara Tertib.

      karena Itu, Pada Tahun 2019 Mahkamah Agung Kembali Mendapatkan Penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (wtp) Atas Penyajian Laporan Keuangan Untuk Ketujuh Kalinya Berturut-turut Dari Badan Pemeriksa Keuangan. Dari Sisi Kontribusi Melalui Pnbp Mahkamah Agung, Terdapat Peningkatan Signifikan Karena Dapat Terealisasi Sebanyak Rp 80,6 Milyar Atau 147,98% Dari Target Sebesar Rp54,4 Milyar.

      bentuk Pertanggungjawaban Publik Lainnya Yang Dihadirkan Oleh Ma Adalah Penerapan Teknologi Informasi Dalam Akses Terhadap Putusan-putusan Lembaga Peradilan Melalui Portal Direktori Putusan. Direktori Putusan Ma Saat Ini Mempublikasikan 4.537.448 (empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Delapan) Putusan, Dan Publikasi Terbanyak Diraih Pada Tahun 2019 Dengan Jumlah 1.641.424 (satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Empat Ratus Dua Puluh Empat) Putusan. Revitalisasi Portal Direktori Putusan Pada Tahun 2019 Diharapkan Mendorong Pemanfaatan Putusan Khususnya Oleh Lembaga-lembaga Pendidikan Hukum Dalam Melakukan Riset Dan Kajian Terhadap Putusan-putusan Peradilan Sebagai Metode Pembelajaran Dan Penelitian Berbasis Case Law.

      selain Itu, Dalam Rangka Mendukung Pertukaran Data Dalam Kerangka Sistem Manajemen Perkara Pidana Yang Melibatkan Lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan, Dan Rumah Tahanan Negara, Maka Telah Dibangun Dashboard Sppt-ti. Dashboard Ini Berfungsi Untuk Memantau Kepatuhan Satuan Kerja Di Pengadilan Dalam Menginput Data Di Sipp Secara Benar Dan Akurat Serta Melakukan Monitoring Terhadap Pertukaran Atas Data Tersebut Sehingga Data Yang Ada Bisa Dioptimalkan Dalam Proses Penegakan Hukum Yang Berkeadilan. Berdasarkan Hasil Survey Ombudsman Ri, Ma Dinilai Sebagai Lembaga Pelaksana Sppt-ti Terbaik Karena Pada Periode Juli-september 2019 Perkembangan Penginputan Data Oleh Ma Ke Pusat Pertukaran Data Telah Mencapai 100%. (azh/rs/photo:pn)

    • Mahkamah Agung Berperan Dalam Pertumbuhan Ekonomi Negara

      jakarta-humas Ma: Mahkamah Agung Menyadari Bahwa Hukum Merupakan Salah Satu Faktor Penting Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi. Untuk Menciptakan Ruang Bagi Pertumbuhan Ekonomi, Maka Mahkamah Agung Mengambil Peran Dalam Mengurai Berbagai Hambatan Dari Sisi Hukum Demi Kesejahteraan Rakyat. Peran Itu Antara Lain Melalui Penerapan Mekanisme Gugatan Sederhana, Mendorong Proses Mediasi, Serta Penanganan Sengketa Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Berkeadilan.

      demikian Disampaikan Oleh Ketua Mahkamah Agung Pada Saat Pidato Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2019 Di Hadapan Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo, Wakil Presiden Republik Indonesia Kh. Maruf Amin, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Zulkifli Hasan, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani, Ketua Dewan Perwakilan Daerah La Nyalla Mahmud Mattalitti Dan Undangan Lainnya Pada Rabu Pagi, 26 Februari 2020 Di Jakarta Convention Centre.

      lebih Lanjut, Hatta Ali Menjelaskan Mekanisme Gugatan Sederhana Yang Diterapkan Sejak Tahun 2015 Menunjukkan Tren Peningkatan Dari Sisi Pemanfaatannya Pada Perkara Perdata Dan Ekonomi Syariah. Pada Tahun 2019, Jumlah Perkara Gugatan Sederhana Mencapai 8.460 Perkara Atau Meningkat 33,65 % Dari Tahun 2018 Yang Hanya 6.469 Perkara. Untuk Merespon Tren Ini, Ma Menaikkan Nilai Gugatan Materil Dari Rp200.000.000,- (dua Ratus Juta Rupiah) Menjadi Rp 500.000.000,- (lima Ratus Juta Rupiah) Sebagaimana Tertuang Dalam Perma No.4 Tahun 2019 Yang Mengubah Perma No.2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

      pada Kesempatan Yang Juga Dihadiri Oleh Sekretaris Dan Panitera Pengadilan Tingkat Banding Seluruh Indonesia Ini, Hatta Ali Menjelaskan Bahwa Mediasi Sebagai Forum Yang Ramah Bagi Para Pengusaha, Juga Terus Didorong Dalam Penyelesaian Sengketa-sengketa Perdata Dan Perdata Agama. Pada Tahun 2019, Terdapat 86.827 Perkara Yang Dibawa Ke Meja Mediasi Atau Meningkat Dari Tahun 2018 Sebanyak 86.814 Perkara. Demikian Halnya Upaya Mewujudkan Keadilan Restoratif Melalui Lembaga Diversi Sebagai Prioritas Nasional Dalam Rpjmn 2015-2019 Dan 2020-2024, Mendapatkan Perhatian Ma Karena Pada Tahun 2019 Terdapat 1055 Perkara Yang Diselesaikan Melalui Diversi Dan 264 Perkara Berhasil Mencapai Kesepakatan Pada Proses Diversi Tersebut.

      program Prioritas Nasional Lainnya Yang Berhasil Diselesaikan Mahkamah Agung Adalah Penanganan Sengketa Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Yang Mana Pada Tahun 2019 Jumlah Keseluruhan Perkara Yang Diterima Sebanyak 72 Perkara Dan Telah Diputus Sebanyak 68 Perkara.

      peranan Hukum Dalam Ekonomi Juga Terlihat Pada Kontribusi Keuangan Negara Melalui Pnbp Dari Layanan Penanganan Perkara Pada Pengadilan Tingkat Pertama Dan Pengadilan Tingkat Banding Yang Meningkat Dari Rp 40,3 Milyar Pada Tahun 2018 Menjadi Lebih Dari Rp 66 Milyar Pada Tahun 2019. Demikian Halnya Penjatuhan Pidana Denda Dan Pidana Uang Pengganti Melalui Putusan-putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Perkara Pelanggaran Lalu Lintas, Pidana Korupsi, Narkotika, Kehutanan, Perlindungan Anak, Perikanan, Pencucian Uang Dan Perkara-perkara Tindak Pidana Lainnya, Dengan Jumlah Total Lebih Dari Rp 44 Triliun, Yang Meningkat Dari Tahun 2018 Dengan Total Rp 38,9 Triliun.

      semua Perkara Yang Berperan Bagi Pertumbuhan Ekonomi Tersebut Merupakan Bagian Dari 6.689.756 (enam Juta Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Enam) Perkara Yang Diputus Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Dan Pengadilan Tingkat Banding Seluruh Indonesia Pada Tahun 2019 Sebagai Dharmabhakti Lembaga Peradilan Kepada Ibu Pertiwi. (humas/photo:pn)

    • Presiden Jokowi: Terima Kasih Mahkamah Agung Yang Telah Melakukan Reformasi Besar-besaran Terhadap Dunia Peradilan Indonesia

      jakarta-humas Ma: Atas Nama Pemerintah Dan Rakyat Indonesia, Saya Mengucapkan Terima Kasih Dan Penghargaan Yang Sebesar-besarnya Kepada Jajaran Mahkamah Agung Di Bawah Kepemimpinan Bapak Hatta Ali, Yang Telah Melakukan Reformasi Besar-besaran Terhadap Dunia Peradilan Kita Dalam Melayani Masyarakat Kita Secara Cepat, Secara Transparan Untuk Memberikan Keadilan Dan Rasa Adil Kepada Masyarakat.

      pernyataan Tersebut Disampaikan Oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Saat Memberikan Sambutan Pada Acara Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung Di Jakarta Convention Centre, Pada Rabu, 26 Februari 2020. Lebih Lanjut, Jokowi Menyampaikan Bahwa Kecepatan Dan Keterbukaan Adalah Kunci Penting. Hal Tersebut Terlihat Mahkamah Agung Semakin Sederhana, Semakin Cepat, Semakin Transparan Dan Hasilnya Sudah Terasa Bahwa Dari 20.275 Beban Perkara Di Tahun 2019 Hanya Tersisa 217 Perkara Yang Belum Diputus. Ini Adalah Jumlah Terendah Sepanjang Berdirinya Ma. Sekali Lagi Terima Kasih Bapak Ketua, Kata Jokowi.

      pada Kesempatan Yang Juga Dihadiri Oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Kh. Maruf Amin Tersebut, Jokowi Menyampaikan Bahwa Ia Sangat Menghargai Upaya Mahkamah Agung Untuk Mewujudkan Peradilan Yang Sederhana Yang Cepat Dan Berbiaya Ringan. Ada E-court, E-summons,e-filling, E-payment Dan E-litigation

      .jokowi Mengatakan Bahwa Ia Paham Tantangan Yang Dihadapi Mahkamah Agung Dan Jajarannya Sangatlah Berat Dan Tidaklah Mudah. Untuk Itu, Jokowi Menyampaikan Bahwa Dalam Kerangka Reformasi Peradilan Ia Akan Terus Mendukung Mahkamah Agung Untuk Terus Meningkatkan Kualitas Putusan Para Hakim Melalui Peningkatan Sumber Daya Manusia (sdm) Baik Sdm Calon Hakim Maupun Hakim Yang Sudah Ada. Saya Yakin Dengan Kualitas Sdm Yang Semakin Baik Maka Kualitas Putusan Akan Semakin Baik, Jelas Mantan Walikota Solo Tersebut. Selain Itu, Jokowi Juga Mendukung Upaya Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial Untuk Meningkatkan Pengawasan Hakim, Karena Menurutnya Kredibilitas Lembaga Peradilan Sangat Ditentukan Oleh Kredibilitas Para Hakimnya. Karena Itu Jokowi Mengatakan Reward Dan Punishment Harus Diterapkan Secara Konsisten. Hakim-hakim Yang Bersih Dan Berkualitas Harus Diberi Penghargaan Sehingga Tercipta Peradilan Yang Bersih, Peradilan Yang Berwibawa Seperti Yang Diharapkan Oleh Seluruh Masyarakat, Ucap Jokowi Yangh Disambut Tepuk Tangan Para Hadirin.

      Jokowi Menegaskan Bahwa Tumbuhnya Kepercayaan Kepada Peradilan Adalah Bagian Yang Sangat Mendasar Tumbuhnya Kepercayaan Masyarakat Kepada Hukum. Kita Ingin Dalam Masyarakat Indonesia Tumbuh Budaya Sadar Dan Taat Hukum, Sehingga Hukum Tidak Tampil Dengan Wajah Yang Represif Yang Menuntut Kerja Para Penuntut Hukum Tapi Sadar Hukum Sudah Hidup Dalam Budaya Masyarakat Sehingga Kerja-kerja Para Penegak Hukum Menjadi Lebih Ringan. (azh/rs/photo Pepy)

    • Ketua Mahkamah Agung Sampaikan Laporan Tahunan Mahkamah Agung Di Hadapan Presiden Joko Widodo

      jakarta - Humas: Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. M. Hatta Ali, Sh., Mh, Menyampaikan Pidato Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2019 Di Hadapan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Pada Rabu Pagi, 26 Februari 2020 Di Jakarta Convention Centre Pada Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung.penyampaian Laporan Ini Juga Disaksikan Oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Kh. Ma'ruf Amin,wakil Presiden Ri Ke Enam Tris Sutrisno, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Wakil Ketua Mahkamah Agung Qatar, Wakil Ma Sudan, Wakil Ketua Ma Arab Saudi, Wakil Ketua Ma Jepang, Para Hakim Agung, Para Hakim Adhoc, Para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Para Duta Besar, Dan Undangan Lainnya. Mengawali Laporan Tahunannya, Hatta Ali Mengutip Pernyataan Ruth Bader Ginsburg, Hakim Agung Amerika Serikat Bahwa So Often In Life, Things That You Regard As An Impediment Turn Out To Be Great Good Fortune, Seringkali Dalam Hidup, Hal Yang Kita Anggap Sebagai Rintangan Justru Menjadi Keberuntungan Terbaik Bagi Kita. Delapan Tahun Yang Lalu, Hatta Ali Mengatakan Ketika Pucuk Pimpinan Tertinggi Lembaga Peradilan Diamanahkan Kepadanya, Berbagai Tantangan Sudah Berada Di Depan Mata Untuk Segera Dibenahi Mulai Dari Perkara Yang Kian Menumpuk Dengan Penyelesaian Yang Lambat, Sulitnya Akses Terhadap Keadilan, Serta Rendahnya Kepercayaan Publik Terhadap Institusi Peradilan.

      kemudian, Kata Mantan Juru Bicara Mahkamah Agung Itu Bahwasecara Perlahan Berbagai Tantangan Tersebut Bisa Dibenahi Dengan Kerja Bersama Semua Elemen Baik Internal Maupun Eksternal. Berbagai Pengalaman Terbaik (best Practices) Dalam Bidang Manajemen Perkara Dan Teknis Yudisial Disertai Riset Dalam Rangka Revitalisasi Fungsi Mahkamah Agung Kita Rangkum Sebagai Bahan Dalam Proses Pembaruan Peradilan Di Indonesia. Selain Itu, Kami Juga Mendengar Suara Publik Dalam Perumusan Berbagai Kebijakan Demi Mendekatkan Lembaga Peradilan Dengan Masyarakat, Terang Hatta.

      dalam Bidang Manajemen Perkara, Pondasi Sistem Kamar Yang Telah Diletakkan Pada Masa Kepemimpinan Ketua Ma Sebelumnya, Mulai Diimplementasikan Secara Komprehensif Sejak Tahun 2013. Sebagai Sebuah Kebijakan Yang Mengubah Zona Nyaman Yang Pernah Berlangsung Lama, Sistem Ini Tentunya Tidak Lepas Dari Perdebatan Internal Ma, Namun Saya Yakin Sistem Ini Adalah Sistem Terbaik Dalam Pelaksanaan Fungsi Dan Wewenang Ma.

      sistem Kamar Membuahkan Hasil

      pada Acara Yang Dihadiri Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Dari Seluruh Indonesia Itu, Hatta Ali Menyampaikan Implementasi Sistem Kamar Telah Membuahkan Hasil Yang Signifikan Dalam Penanganan Perkara Khususnya Melalui Penerapan Sistem Membaca Berkas Secara Serentak Serta Penyederhanaan Format Putusan Kasasi Dan Pk. Hasilnya Terlihat Antara Lain Dari Trend Produktivitas Memutus Ma Yang Meningkat Setiap Tahun. Produktivitas Memutus Ma Mencatatkan Rekor Baru Dimana Jumlah Perkara Yang Diputus Pada Tahun 2019 Sebanyak 20.058 Perkara Merupakan Jumlah Perkara Terbanyak Yang Diputus Dalam Sejarah Mahkamah Agung, Dan Diikuti Rasio Produktivitas Memutus Ma Pada Tahun 2019 Yang Mencapai 98,93% Sebagai Yang Terbesar Sepanjang Sejarah Ma.

      penerapan Sistem Kamar Juga Telah Mempercepat Proses Penyelesaian Perkara Di Ma. Hal Ini Tergambar Dalam Kerja Keras Semua Komponen Terkait Dengan Penyelesaian Perkara Hingga Jumlah Sisa Tunggakan Perkara Di Ma Terus Menurun Dari Puluhan Ribu Menjadi 217 Perkara Pada Tahun 2019, Dan Ini Merupakan Jumlah Sisa Perkara Terendah Dalam Sejarah Ma. Demikian Halnya Pengaturan Jangka Waktu Penanganan Perkara Dalam Sistem Kamar Mendorong Peningkatan Rerata Waktu Memutus Perkara Di Bawah 3 Bulan Menjadi 19.373 Perkara Atau 96,58% Dari Seluruh Perkara Yang Diputus Pada Tahun 2019. Rekor Ini Dicapai Di Tengah Keterbatasan Jumlah Hakim Agung Dan Hakim Ad Hoc Pada Ma Dimana Pada Tahun 2019 Saja Terdapat 3 Hakim Agung Yang Purnabhakti Dan 2 Hakim Agung Yang Meninggal Dunia, Padahal Pada Saat Yang Sama Jumlah Perkara Yang Diterima Mahkamah Agung Mencapai Jumlah Terbesar Dalam Satu Dekade Ini Yaitu Sebanyak 19.369 Perkara.

      sistem Kamar Terus Diperkuat Melalui Berbagai Studi Yang Antara Lain Dilakukan Dengan Tujuan Menjaga Kesatuan Penerapan Hukum Dan Konsistensi Putusan Ma. Pada Tahun 2019 Mahkamah Agung Mengeluarkan Sk Kma Nomor 268 Tahun 2019 Tentang Pemilahan Perkara Pada Mahkamah Agung, Yang Diharapkan Bisa Mengurangi Derasnya Arus Perkara Sehingga Ma Dapat Fokus Menjawab Isu-isu Hukum Penting Bagi Perkembangan Hukum Di Tanah Air.

      elemen Kunci Dalam Menjaga Wibawa Mahkamah Agung

      di Hadapan Presiden Hatta Ali Juga Menjelaskan Bahwa Pengawasan Dan Pembinaan Menjadi Salah Satu Elemen Kunci Dalam Menjaga Kewibawaan, Harkat Dan Martabat Lembaga Peradilan. Untuk Menciptakan Iklim Yang Meminimalisir Segala Bentuk Pelanggaran, Maka Dilakukan Berbagai Upaya Berkesinambungan Baik Secara Mandiri Maupun Dengan Dukungan Pihak Eksternal. Salah Satu Sistem Yang Dibangun Saat Ini Sesuai Dengan Standar Internasional Adalah Sistem Manajemen Anti Penyuapan (smap) Yang Telah Diadopsi Melalui Sni Iso 37001. Sistem Ini Dirancang Bagi Pengadilan Untuk Menaati Peraturan Perundang-undangan Dengan Kemampuan Mencegah (prevent), Mendeteksi (detect), Dan Menangani (respond) Tindak Pidana Suap. Berdasarkan Hasil Penilaian Atas 43 Klausul Yang Menjadi Kriteria Smap Pada Lembaga Peradilan, Maka Terdapat 7 Pengadilan Yaitu Pn.klas I A Khusus Jakarta Pusat Dan Makassar, Pn.klas Ia Yogyakarta, Denpasar, Dan Padang, Serta Pn. Klas I B Ternate Dan Pangkal Pinang Yang Telah Mendapatkan Pengakuan Berupa Sertifikat Sebagai Lembaga Yang Telah Menerapkan Manajemen Anti Penyuapan Sesuai Dengan Standar Internasional.

      tindakan Preventif Lainnya Dilakukan Melalui Pembentukan Zona Integritas (zi) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (wbk) / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (wbbm). Pada Tahun 2019, Terdapat 63 Satuan Kerja (satker) Yang Memperoleh Predikat Zona Integritas Menuju Wbk/wbbm, Yang Melengkapi 7 Satker Pada Tahun Sebelumnya. Penghargaan Ini Diikuti Pemberian Penghargaan Kepada Ketua Mahkamah Agung Sebagai Pemimpin Perubahan Pembangunan Zi Menuju Wbk/wbbm Serta 14 Pimpinan Pengadilan Sebagai Tokoh Pelopor Perubahan Tahun 2019.

      selain Tindakan Preventif, Ma Secara Responsif Telah Menangani 2.952 Pengaduan Dan Dari Jumlah Tersebut Telah Selesai Diproses Sebanyak 1.956 Pengaduan Dan 996 Pengaduan Masih Dalam Proses Penyelesaian. Berdasarkan Hasil Pemeriksaaan Atas Pengaduan-pengaduan Tersebut, Ma Menjatuhkan Hukuman Disiplin Terhadap 179 Orang Hakim, Hakim Ad Hoc Dan Aparatur Peradilan Lainnya. Selain Itu, Untuk Menjaga Keluhuran Martabat Dan Kehormatan Hakim, Telah Diadakan Sidang Majelis Kehormatan Hakim Oleh Ma Bersama Ky Terhadap 4 Orang Hakim Yang Kesemuanya Telah Dinyatakan Terbukti Melakukan Pelanggaran Dan Dijatuhi Hukuman Disiplin Berat.

      semua Upaya Di Bidang Pengawasan Dan Pembinaan Telah Pula Diuji Melalui Survey Kepuasan Publik Terhadap Pelayanan Pengadilan Yang Dilakukan Oleh Pihak Eksternal Yaitu Lp3es (lembaga Penelitian, Pendidikan Dan Penerangan Ekonomi Dan Sosial) Melalui Analisis Kualitas Layanan (serquval). Berdasarkan Hasil Survey Tersebut, Secara Keseluruhan Indeks Kepuasan Publik Terhadap Lembaga Peradilan Sebesar 76% Atau Termasuk Kategori Baik Berdasarkan Klasifikasi Indeks Yang Digunakan Oleh Bps. Layanan Peradilan Yang Mendapat Kategori Baik Tersebut Secara Rinci Yaitu : Layanan Informasi 74%, Layanan Administrasi Dan Sidang 75%, Layanan Mediasi 75%, Dan Layanan Bantuan Hukum 79%.

      mengakhiri Laporannya, Hatta Ali Menyampaikan Penghargaan Dan Ucapan Terima Kasih Pada Seluruh Hakim Dan Aparatur Peradilan Di Mahkamah Agung Dan Badan-badan Peradilan Dari Sabang Sampai Merauke, Dari Melonguane Sampai Rote Ndao, Yang Telah Bekerja Dengan Sungguh-sungguh Tanpa Mengenal Lelah Demi Kemajuan Badan Peradilan. penghargaan Dan Ucapan Terima Kasih Juga Kami Sampaikan Kepada Seluruh Pihak Yang Telah Turut Serta Bersama-sama Membantu Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi ma, Dari Pihak Eksekutif Dan Legislatif Pada Tingkat Pusat Maupun Daerah, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Media Massa, Dunia Pendidikan, Mahkamah Agung Dan Pemerintah Negara-negara Sahabat, Serta Mitra-mitra Pembaharuan Mahkamah Agung, Kata Hatta Ali Menutup Laporannya. (azh/rs/photo Pepy)

    • Pameran Kampung Hukum Tahun 2020 Resmi Dibuka

      jakarta- Humas: Pameran Kampung Hukum Tahun 2020 Dalam Rangka Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung Secara Resmi Telah Dibuka Pada Selasa Pagi, 25 Februari 2020 Di Plennary Hall Jakarta Convention Centre. Prosesi Pembukaan Dilakukan Oleh Ketua Mahkamah Agung, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Dan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial.

      pamerah Kampung Hukum Merupakan Hajatan Mahkamah Agung Pada Setiap Tahunnya. Kegiatan Yang Berbarengan Dengan Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung Ini Bertujuan Untuk Memudahkan Masyarakat Dalam Mengakses Informasi Langsung Terkait Tugas Pokok Dan Fungsi Mahkamah Agung, Serta Berbagai Kebijakan Dan Inovasi Lainnya. Selain Itu Masyarakat Juga Bisa Mendapatkan Informasi Dari Para Peserta Pameran Yang Berasal Dari Kementrian/lembaga Dan Mitra Bank.

      dalam Sambutan Pembukaannya, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Dr. Sunarto, Sh., Mh, Mengatakan Bahwa Pameran Tahun Ini Berbeda Dengan Penyelenggaraan Tahun-tahun Sebelumnya. Di Mana Biasanya Hanya Diselenggarakan Satu Hari, Tahun Ini, Pameran Kampung Hukum Diselenggarakan Pada 25 Dan 26 Februari 2020. Hal Ini Diharapkan Bisa Memberikan Informasi Yang Lebih Banyak Bagi Masyarakat. Selain Itu, Masih Menurut Sunarto, Bahwa Pengunjung Juga Bisa Menikmati Talk Show, Hiburan Edukatif, Dan Acara Lainnya Secara Lebih Leluasa.

      pameran Ini Diikuti Oleh Tiga Puluh Satu Peserta, Yang Terdiri Dari Eselon Satu Pada Mahkamah Agung, Lembaga/kementrian, Dan Mitra Bank,yaitu:

      Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Ri Badan Pengawasan Mahkamah Agung Ri Badan Pendidikan Dan Pelatihan Mahkamah Agung Kepaniteraan Mahkamah Agung Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Badan Peradilan Militer Dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi Badan Narkotika Negara Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Komisi Yudisial Polisi Ri Kementrian Hukum Dan Ham Kementrian Teknologi Dan Informasi Komisi Pemberantasan Korupsi Ppatk Lpsk Otoritas Jasa Keuangan Tim Pembaruan Mahkamah Agung Kesehatan Mahkamah Agung Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Bank Rakyat Indonesia Bank Negara Indonesia Bank Tabungan Negara Bank Mandiri Bank Syariah Mandiri Bni Syariah Bri Syariah Mandiri Inhealth Jasindo

      acara Yang Dibuka Dengan Tarian Papua Ini Dihadiri Oleh Para Pimpinan Ma, Hakim Agung, Hakim Adhoc, Pejabat Eselon 1 Mahkamah Agung, Para Ketua Pengadilan Tingkat Bandingdari Seluruh Indonesia, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Wilayah Jabodetabek, Para Ketua Lembaga, Para Mahasiswa Dan Lainnya.

      ketika Berita Diturunkan, Para Pengunjung Sedang Menikmati Talk Show Dengan Tema E-litigasi Sebagai Perwujudan Modernisasi Peradilan Yang Dimoderatori Oleh Rosiana Silalahi. (azh/rs)