Berikut ini adalah berita terbaru Mahkamah Agung Republik Indonesia
Berita Terbaru Mahkamah Agung
Ketua Mahkamah Agung Mengambil Sumpah Dan Melantik 3 Panitera Muda
jakarta-humas: Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.h., M.h., Akan Mengambil Sumpah Dan Melantik 3 (tiga) Orang Panitera Muda Pada Mahkamah Agung Hari Selasa, 19 Oktober 2021 Pukul 14.00. Wib Di Lantai 13 Gedung Mahkamah Agung, Jakarta.
pengambilan Sumpah Dan Pelantikan Ini Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 209/kma/sk/x/2021.
tiga Panitera Muda Yang Akan Diambil Sumpahnya Dan Dilantik Yaitu :
Dr. Sudharmawatiningsih,s.h., M.hum. Sebagai Panitera Muda Pidana Khusus. Ia Menggantikan Suharto, S.h., M.hum., Yang Telah Menjadi Hakim Agung. H. Agus Subroto, S.h., M.hum Sebagai Panitera Muda Perdata Khusus. Agus Menggantikan Dr. H. Haswandi., S.h., S.e., M.hum., M.m.,yang Telah Menjadi Hakim Agung Dr. Yanto,s.h., M.h., Sebagai Panitera Muda Pidana Umum. Ia Menggantikan Posisi Dr. Sudharmawatiningsih, S.h., M.hum Yang Menjadi Panitera Muda Pidana Khusus.pelantikan Ini Akan Dilaksanakan Dengan Menerapkan Protokol Kesehatan Yang Ketat Dan Dihadiri Oleh Undangan Dengan Jumlah Terbatas. (azh/erw/rs)
by zenorss
Ketua Mahkamah Agung Melantik Dan Mengambil Sumpah 7 Hakim Agung Baru
jakarta-humas: Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.h., M.h., Melantik Dan Mengambil Sumpah 7 (tujuh) Orang Hakim Agung Pada Selasa Pagi (19/10) Di Ruang Prof. Dr. Kusumah Atmadja Gedung Mahkamah Agung Lantai 14, Jakarta.
pelantikan Dan Pengambilan Sumpah Ini Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo Nomor: 116/p Tahun 2021 Tanggal 30 September 2021 Tentang Pengangkatan Hakim Agung.dengan Dilantiknya Tujuh Orang Hakim Agung Tersebut, Kini Jumlah Hakim Agung Di Republik Indonesia Berjumlah 51 Orang, Sementara Hakim Adhoc Berjumlah 11 Orang Terdiri Atas 3 Orang Hakim Ad Hoc Tipikor Dan 8 Orang Hakim Ad Hoc Phi.
tujuh Hakim Agung Yang Dilantik Dan Diambil Sumpahnya Adalah:
H. Dwiarso Budi Santiarto, S.h., M.hum., Sebagai Hakim Agung Kamar Pidana. Jabatan Sebelumnya Adalah Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Jupriyadi, S.h., M.hum., Sebagai Hakim Agung Kamar Pidana. Jabatan Sebelumnya Adalah Hakim Tinggi Pada Badan Pengawasan. Dr. Prim Haryadi, S.h., M.h., Sebagai Hakim Agung Kamar Pidana. Jabatan Sebelumnya Adalah Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum. Suharto, S.h., M.hum., Sebagai Hakim Agung Kamar Pidana. Jabatan Sebelumnya Adalah Panitera Muda Perkara Pidana Khusus Kepaniteraan Mahkamah Agung Yohanes Priyana, S.h., M.h., Sebagai Hakim Agung Kamar Pidana. Jabatan Sebelumnya Adalah Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Pontianak. Dr. H. Haswandi., S.h., S.e., M.hum., M.m., Sebagai Hakim Agung Kamar Perdata. Jabatan Sebelumnya Adalah Panitera Muda Perkara Perdata Khusus Kepaniteraan Brigadir Jenderal Tni Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.h., M.kn., Sebagai Hakim Agung Kamar Militer. Jabatan Sebelumnya Adalah Wakil Kepala Pengadilan Militer Utama.dibimbing Oleh Ketua Mahkamah Agung, Para Pejabat Yang Dilantik Tersebut Bersumpah Akan Memenuhi Kewajiban Sebagai Hakim Agung Dengan Sebaik-baiknya Dan Seadil-adilnya. Mereka Juga Bersumpah Akan Memegang Teguh Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (uud Nkri) Tahun 1945 Dan Menjalankan Segala Peraturan Perundang-undanngan Dengan Selurus-lurusnya. Mereka Juga Berjanji Akan Berbakti Kepada Nusa Dan Bangsa.
tujuh Hakim Agung Ini Merupakan Pilihan Dari Sebelas Orang Yang Diajukan Oleh Komisi Yudisial Ke Komisi Iii Dpr Ri. Ketujuhnya Merupakan Calon Hakim Agung Yang Telah Lulus Menjalani Uji Kelayakan Dan Kepatutan (fit And Proper Test) Di Dpr Ri Pada Senin, 20 September 2021.
acara Pelantikan Ini Dilaksanakan Dengan Menerapkan Protokol Kesehatan Yang Ketat. Turut Hadir Yaitu Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-yudisial, Para Ketua Kamar Mahkamah Agung, Pejabat Eselon 1 Dan 2 Mahkamah Agung, Serta Undangan Lain Yang Terbatas. (azh/rs/photo:yrz)
by zenorss
Prof. Syarifuddin Paparkan Peran Mahkamah Agung Dalam Memberantas Korupsi Di Indonesia
jakarta-humas: Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.h., M.h., Menerima Kunjungan Kehormatan (courtessy Call) Ketua Transparansi Internasional Dr. Delia Ferreira Rubio, Secara Virtual Di Ruang Conference Centre Lantai 12, Mahkamah Agung, Jakarta Pada Jum'at (15/10). Acara Kunjungan Diisi Dengan Dialog Reformasi Peradilan Bagaimana Meningkatkan Kekuatan Indonesia Dalam Memerangi Korupsi?.
kegiatan Ini Bertujuan Di Antaranya Untuk Mendiskusikan Strategi Seputar Isu-isu Kunci Dan Peluang Untuk Meningkatkan Pemberantasan Korupsi Di Peradilan Dan Untuk Mempromosikan Karya Dan Pengalaman Mahkamah Agung Republik Indonesia Kepada Komunitas Global Untuk Meningkatkan Agenda Keseluruhan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia.
pada Kesempatan Tersebut, Prof. Syarifuddin Menjelaskan Tentang Peran Mahkamah Agung Dalam Memberantas Korupsi Di Indonesia. Menurutnya, Berbagai Inisiatif Perubahan Untuk Memperkuat Integritas Dan Akuntabilitas Lembaga Peradilan Telah Dilakukan Oleh Mahkamah Agung Sejak Tahun 2003, Yaitu Pada Saat Pertama Kali Mahkamah Agung Menyusun Cetak Biru Pembaruan Peradilan Bersama-sama Dengan Perwakilan Elemen Masyarakat Sipil, Termasuk Lembaga-lembaga Yang Turut Serta Dalam Memperjuangkan Nilai-nilai Anti Korupsi.
ia Menambahkan Bahwa Meskipun Jika Dibandingkan Dengan Organ Pengawasan Pada Lembaga Penegak Hukum Lainnya Di Indonesia, Organ Pengawasan Di Mahkamah Agung Dapat Dikatakan Masih Relatif Muda, Namun Berkat Panduan Yang Disediakan Dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan Tahun 2003 Dan Tahun 2010, Mahkamah Agung Berhasil Membangun Unit Pengawasan Internal Yang Efektif Dan Diakui Oleh Kalangan Eksternal Mahkamah Agung.
eksistensi Badan Pengawasan, Jajaran Hakim Tinggi Pengawas Serta Hakim Yustisial Pada Badan Pengawasan, Serta Panduan-panduan Yang Ditetapkan Untuk Memeriksa Dan Menjatuhkan Hukuman Disiplin Terhadap Hakim Atau Pun Pegawai Pengadilan Yang Melakukan Pelanggaran Perilaku, Sejauh Ini Telah Menjadi Instrumen Yang Dapat Diandalkan Untuk Menjaga Integritas Dan Kewibawaan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.
pada Kesempatan Tersebut, Mantan Ketua Kamar Pengawasan Itu Menyampaikan Bahwa Mahkamah Agung Menerapkan Prosedur Seleksi Khusus Yang Lebih Ketat Bagi Hakim Dan Pegawai Yang Akan Ditugaskan Pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Mekanisme Ini Telah Diterapkan Sejak Pembentukan Badan Pengawasan Mahkamah Agung Pada Tahun 2006, Sehingga Tidak Berlebihan Jika Saya Mengatakan Bahwa Saat Ini, Mahkamah Agung Telah Berhasil Membentuk Suatu Island Of Integrity Di Badan Pengawasan Ma.
turut Hadir Mendampingi Ketua Mahkamah Agung Yaitu Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-yudisial, Ketua Kamar Pembinaan, Ketua Kamar Pengawasan, Dan Hakim Agung Syamsul Maarif. (azh/rs)
by zenorss
Kunjungan Kerja Komisi Iii Dpr Ri Ke - 4 Lingkungan Peradilan Se - Wilayah Sulawesi Utara
humas : Manado, Kamis, 14 Oktober 2021.tim Komisi Iii Dpr Ri Melakukan Kunjungan Kerja Masa Reses Persidangan I Tahun Sidang 2021 - 2022 Dengan 4 Lingkungan Peradilan Se Wilayah Sulawesi Utara.
tim Kunjungan Kerja Reses Komisi Iii Dpr Ri Yang Dipimpin Oleh Pangeran Khairul Shaleh Dan Dihadiri Anggota :ichsan Soelistio, H. Muhammad Nasir Djamil, M. Si, H. Rudy Mas Ud, S. E,. M.a,drs. H. Mohammad Idham Samawi, Obon Tabroni, Muhammad Rahul,ary Egahni Ben Habat, Sh,. Mh, Gilang D.fararez S.h, Ll. M Membahas Terkait Pagu Anggaran Dan Pengawasan.
acara Dilaksanakan Di Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara,dihadiri Ketua Pengadilan Tinggidr. H.lexsy Mamonto, S.h.,m. H,ketua Pengadilan Tinggi Agamadrs.h.iskandar Paputungan M.h , Ketua Pengadilan Tata Usaha Negaraadhi Budhi Sulistyo S. H,.m. Hdan Kepala Pengadilan Militeriii - 17 Manado Letkol Sus Jonarku, S.h.,m.h Dan Dilaksanakan Sesuai Dengan Protokol Kesehatan Yang Berlaku.
selain Itu Acara Dihadiri Para Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama,perwakilan Hakim Tinggi Dandiikuti Secara Daring Via Zoom Oleh Para Hakim Tinggi Dari 4 Lingkungan Peradilan Se - Wilayah Sulawesi Utara.
acara Ditutup Dengan Pemberian Plakat Dan Foto Bersama. (ipr/ Rs)
by zenorss
Kunjungan Kerja Reses Komisi Iii Dpr Ri Ke Jawa Timur
jakarta-humas, Dalam Masa Reses Sidang I Tahun Sidang 2021-2022, Komisi Iii Dpr Ri Mengadakan Kunjungan Kerja Ke Sejumlah Instansi Yudikatif Di Wilayah Hukum Jawa Timur. Sebagai Salah Satu Instansi Penegak Hukum Di Jawa Timur, Pengadilan Negeri Surabaya Turut Serta Menjadi Tempat Berkunjung Dari Komisi Iii Dpr Ri . Selain Pengadilan Negeri Surabaya, Tim Dari Komisi Iii Juga Turut Mengunjungi Instansi Kejaksaan Dan Kepolisian. Kegiatan Ini Dilaksanakan Pada Tanggal 11 Sampai Dengan 12 Oktober 2021 Bertempat Di Aula Pengadilan Negeri Surabaya . Kunjungan Kerja Ini Dalam Rangka Budgeting, Pengawasan Terhadap Mitra Kerja Yaitu Yang Dipusatkan Dipengadilan Negeri Surabaya.
acara Yang Dipimpin Oleh Ketua Rombongan
Dr.ir.h.adies Kadir ,sh.,m.hum Dari Fraksi Golkar H.ahmah Sahroni,se.,m.ikom Dari Fraksi Nasdem Bambang Dh Dari Fraksi Pdi Perjuangan Arteria Dahlan Dari Fraksi Pdi Perjuangan Johan Budi Sapto Pribowo Dari Fraksi Pdi Perjuangan Drs.h.kahar Muzakir Dari Fraksi Golkar Hj Adde Rosi Khoerinnisa , S.sos, M.si Dari Fraksi Golkar Ir.hj. Sari Yuliati,mt Dari Fraksi Golkar Romo Hr Muhammad Syafii ,sh.,m.hum Dari Fraksi Gerindra Ir Endro Hermono,m.b.a Dari Fraksi Gerindra Bimantoro Wiyono,sh Dari Fraksi Gerindra Eva Yuliana Dari Fraksi Nasdem Taufik Basari,sh.,m.hum.llm Dari Fraksi Nasdem H.jazilul Fawaid,sq.,ma Dari Fraksi Pkb H.cucun Ahmad Syamsurijal, Map Dari Fraksi Pkb Dr.hinca Ip Pandjaitan Xiii,sh.,mh.,accs Dari Fraksi Demokrat Habib Aboe Bakar Al-habsyi,se Dari Fraksi Pks Dr. H.r. Achmad Dimyati Natakusumah,sh.,mh.,m.si Dari Fraksi Pks Sarifuddin Suding, Sh.,mh Dari Fraksi Pan H.asrul Sani,sh.,msi Dari Fraksi Pppdalam Acara Ini Tim Komisi Iii Dpr Ri Kunjungan Kerja Ini Bertujuan Untuk Melihat Dan Mendengar Langsung Permasalahan Yang Dihadapi Oleh Warga Pengadilan Di Wilayah Jawa Timur .
rapat Kerja Dimulai Dengan Sesi Pemaparan Dari Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur Zaid Umar Said,sh.,mh , Yang Menjelaskan Mengenai Realisasi Anggaran Tahun 2021 Dan Kebutuhan Anggaran Yang Masih Diperlukan Dalam Upaya Optimalisasi Tugas Dan Fungsi Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri Surabaya Se-wilayah Hukum Provinsi Jawa Timur. Selain Itu, Komisi Iii Dpr Ri Meminta Penjelasan Mengenai Perkara " Perkara Yang Menonjol Termasuk Kendala Apa Saja Yang Dihadapi Dalam Melaksanakan Tugas Di Lingkungan Peradilan Se " Wilayah Provinsi Jawa Timur.
hal Lain Yang Turut Menjadi Pembahasan Dalam Rapat Kerja Kali Ini Adalah Kurangnya Sarana Prasarana Untuk Mendukung Persidangan Online, Ruang Sidang Yang Kurang Sehingga Persidangan Harus Bergantian, Terdapat Kegiatan Yang Tidak Bisa Dilakukan Karena Kondisi Pandemi Covid-19 Yaitu Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pembinaan, Pengawasan, Koordinasi/konsultasi Dan Juga Perjalanan Dinas Dalam Rangka Kegiatan Bimbingan Teknis, Keadaan Ini Juga Mengakibatkan Akun Perjalanan Dinas Tidak Terserap Secara Maksimal.
acara Rapat Kerja Ini Dilakukan Dengan Menerapkan Protokol Kesehatan Yang Ketat Dan Dengan Diakhiri Dengan Pertukaran Plakat Dan Foto Bersama Komisi Iii Dpr Dengan Ketua Pengadilan Tinggi Se Wilayah Jawa Timur.
by zenorss
