Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Tinggi Bengkulu

Jl. Pembangunan No. 21, Padang Harapan, Bengkulu 38225 Indonesia

E-Learning Mahkamah Agung Republik Indonesia

Komunikasi Data Nasional

Sistem Informasi Kepegawaian

Sistem Informasi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sistem Informasi Penelusuran Perkara / Case Tracking Sistem untuk Pengadilan Tinggi

Sistem Informasi Pengawasan

Berita Mahkamah Agung

Berita Mahkamah Agung

Berikut ini adalah berita terbaru Mahkamah Agung Republik Indonesia

  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

    • Seleksi Cpns Mahkamah Agung Diminati Lebih Dari 35 Ribu Pendaftar

      jakarta " Humas : Masa Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Agung Telah Berakhir Pukul 23.59 Senin (15/10/2018). Formasi Yang Disediakan Mahkamah Agung Diminati Lebih Dari 35 Ribu Pendaftar. Berdasarkan Data Yang Dihimpun Pada Pukul 00.01 Selasa (16/10/2018), Jumlah Calon Pelamar Yang Memenuhi Syarat Sebanyak 31.525 (tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima) Orang Pelamar. Sedangkan Total Keseluruhan Pelamar Yang Memilih Mahkamah Agug Adalah Sebanyak 35.756 (tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Enam) Pendaftar. Dari Jumlah Tersebut, Sebanyak 34,879 (tiga Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan) Pelamar Atau Setara Dengan 97,5% Yang Menginput Persyaratan.

      selanjutnya Dari Jumlah Yang Menyerahkan Persyaratan Tersebut, Sebanyak 2,359 (dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan) Pelamar Atau Sekitar 6,8 % Belum Terverifikasi Dan Sebanyak 961 (sembilan Ratus Enam Puluh Satu) Pelamar Atau Sebesar 2,8% Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (tms).

      dari Jumlah Yang Telah Memenuhi Syarat Tersebut, Jika Dilihat Berdasarkan Jenis Kelamin, Terdapat 17.616 (tujuh Belas Ribu Enam Ratus Enam Belas) Orang Atau Setara 50,5% Berjenis Kelamin Perempuan Dan Sisanya Sebanyak 17.263 (tujuh Belas Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tiga) Orang Atau Setara 49,5% Berjenis Kelamin Laki-laki.

      jika Dilihat Berdasarkan Jalur Pendaftaran, Sebanyak 33,867 (tiga Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh) Orang Mendaftar Dari Jalur Umum, Sebanyak 912 (sembilan Ratus Dua Belas) Orang Dari Jalur Cumlaude, 68 (enam Puluh Delapan) Orang Dari Jalur Disabilitas Dan 32 Orang Dari Jalur Papua Dan Papua Barat.

      beberapa Jam Sebelum Pendaftaran Ditutup, Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo Meninjau Langsung Proses Verifikasi Yang Dilakukan Oleh Tim Verifikator Di Ruang Media Center Mahkamah Agung. Dalam Kesempatan Tersebut, Pudjoharsoyo Mengapresiasi Langkah-langkah Yang Dilakukan Oleh Verfikator Untuk Melakukan Percepatan Proses Verifikasi. Semoga Proses Verifikasi Akhir Ini Berjalan Lancar Dan Dapat Dilakukan Dengan Penuh Tanggung Jawab, Ujar Pudjoharsoyo.

      dengan Masih Adanya Pelamar Yang Belum Terverifikasi, Menjadi Tugas Tim Verifikator Untuk Menyelesaikannya Sesegara Mungkin. Mereka Yang Belum Terverifikasi Agar Segera Diverifikasi Sebelum Kelulusan Seleksi Administrasi Diumumkan, Sambu Pudjoharsoyo.

      setelah Tahap Seleksi Administrasi, Peserta Yang Dinyatakan Lulus Akan Mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (skd) Yang Akan Dilaksanakan Dengan Menggunakan Alat Bantu Komputer (computer Assisted Test). Jadwal Pelaksanaannya Nanti Akan Diumumkan Melalui Website Mahkamah Agung, Ujar Pudjoharsoyo Menjelaskan.

      menerima 1.052 Formasi Pegawai Baru

      berdasarkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 65 Tahun 2018, Mahkamah Agung Mendapatkan 1.052 (seribu Lima Puluh Dua) Orang Cpns Dengan Formasi 325 (tiga Ratus Dua Puluh Lima) Orang Analis Perkara Peradilan, 390 (tiga Ratus Sembilan Puluh) Orang Analis Sumber Daya Manusia, 184 (seratus Delapan Puluh Empat) Orang Pengelola Sistem Dan Jaringan, 53 (lima Puluh Tiga) Orang Pranata Komputer Ahli Pertama, Dan 100 (seratus) Orang Analis Kepegawaian Ahli Pertama.

      dari Jumlah 1.052 Orang Tersebut, Sebanyak 914 (sembilan Ratus Empat Belas) Orang Diperuntukkan Untuk Jalur Umum, 105 (seratus Lima) Orang Melalui Jalur Cumlaude, 11 Orang Formasi Khusus Papua Dan Papua Barat Serta 22 Orang Untuk Penyandang Disabilitas. (humas /mn/rs)

    • Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Menerima Kunjungan Akademisi Universitas Brawijaya

      jakarta " Humas : Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Dr.h Sunarto,s.h.,m.h, Didampingi Hakim Agung Kamar Perdata Syamsul Maarif, Sh.,ll.m.,ph.d Menerima Kunjungan Akademisi Universitas Brawijaya Malang, Pada Hari Jumat, 12 Oktober 2018. Para Dosen Fakultas Hukum Yang Berjumlah 8 (delapan) Orang Tersebut Antara Lain Eny Harjati S.h.,m.h., Dr.lucky Endrawati,s.h.,m.h.,dr. Nurini Aprilianda,s.h.,m.hum, Mufatikhatul Farikhah,s.h.,m.h., Faizin Sulitstio S.h.,ll.m., Ardi Ferdian,s.h.,m.kn, Ladito Risang,s.h.,m.h Dan Solehuddin,s.h.,m.h. Diterima Sunarto Dengan Didampingi Hakim Agung Syamsul Ma'arif,s.h.,ll.m.,ph.d Di Ruang Rapat Pleno I.

      dalam Suasana Akrab Dan Hangat, Pengajar-pengajar Tersebut Berdiskusi Dan Berdialog Tentang Pola Pengawasan Hakim, Kinerja Memutus Perkara, Sistem Pembaharuan Lembaga Dan Juga Sinergitas Mahkamah Agung Dengan Lembaga Lain Seperti Kpk, Ky Dan Perguruan Tinggi.

      wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Menegaskan Bahwa Mahkamah Agung Selalu Membuka Diri Bagi Institusi Lain Untuk Bersama-sama Menjaga Marwah Badan Peradilan. "tetapi Ingat, Bukan Untuk Mengintervensi Pokok Perkara Maupun Mempengaruhi Proses Persidangan Dan Hukum Acara Suatu Proses Peradilan" Tegas Mantan Ketua Kamar Pengawasan.

      ketika Salah Seorang Dosen Bertanya Tentang Pola Pengawasan Dan Rentannya Mental Pegawai Pengadilan, Hakim Agung Syamsul Ma'arif Memaparkan Bahwa Program Mutakhir Mahkamah Agung Adalah Dengan Melahirkan Peraturan Nomor 3 Tahun 2018. "perma 3 Tentang Administrasi Perkara Pengadilan Secara Elektronik Ini Juga Untuk Meminimalisir Kontak Langsung Antara Pihak Berperkara Dengan Aparatur Pengadilan" Ujar Syamsul Ma'arif.

      sebelum Pertemuan Ditutup, Syamsul Ma'arif Berharap Pihak Universitas Juga Dapat Berperan Aktif Untuk Mewujudkan Badan Peradilan Yang Agung Misalnya Dengan Cara Membuat Kajian Dan Penelitian Tentang Independensi Badan Peradilan Melalui "one Roof System"-nya Dan Juga Tentang Konsistensi Putusan Hakim Untuk Setiap Perkara Yang Disidangkan. (humas/rs/fotopepy)

    • Majelis Kehormatan Hakim Berikan Sanksi Berupa Pemberhentian Tetap Dengan Hak Pensiun Kepada Hakim Jwl

      jakarta-humas : Mahkamah Agung Ri Dan Komisi Yudisial Ri Kembali Mengadakan Sidang Majelis Kehormatan Hakim (mkh), Pada Hari Rabu, (10/10) Di Ruang Wirjono Prodjodikoro, Gedung Mahkamah Agung Ri. Duduk Sebagai Terlapor Adalah Hakim Berinisial Jwl Yang Saat Ini Bertugas Sebagai Hakim Non Palu Di Pengadilan Tinggi Gorontalo. Persidangan Kali Ini Adalah Sidang Ketiga Bagi Terlapor Setelah Pada Persidangan Yang Lalu Tanggal 26 September Ditunda Oleh Majelis Kehormatan Hakim Untuk Menghadirkan Saksi Dari Komisi Yudisial. Terlapor Didampingi Oleh Tim Pembela Dari Ikatan Hakim Indonesia (ikahi) Yang Terdiri Dari Dr.multiningdyah Elly Mariani, Sh.,m.hum. Dan Abdurrahman Rahim, S.hi.,mh Menyampaikan Pembelaannya Agar Majelis Kehormatan Hakim Mempertimbangkan Bahwa Terlapor Sudah Mengabdikan Dirinya Sebagai Hakim Selama 28 Tahun. Saksi Yang Dihadirkan Oleh Majelis Kehormatan Hakim Berinisial A Diduga Sebagai Pihak Yang Bertemu Dan Menyerahkan Sejumlah Uang Kepada Hakim Terlapor Terkait Perkara Korupsi Yang Sedang Diperiksa Oleh Hakim Terlapor Di Pengadilan Negeri Manado. Setelah Majelis Kehormatan Hakim Mengkonfrontir Saksi Dengan Hakim Terlapor Serta Memberikan Kesempatan Kepada Tim Pembela Dari Pp Ikahi Untuk Bertanya, Kemudian Majelis Hakim Mkh Bermusyawarah Dan Akhirnya Menjatuhkan Putusan Yang Pada Pokoknya Menyatakan Hakim Terlapor Jwl Terbukti Bertemu Dengan Pihak Yang Berperkara Yang Sedang Di Periksanya Saat Menjadi Hakim Di Pn Manado Pada Tahun 2015 Dan Melanggar Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim (kepph). Menurut Majelis Mkh, Hal Yang Memberatkan Adalah Terlapor Pernah Diperiksa Dan Dikenakan Sanksi Oleh Ky Dan Saat Ini Hakim Terlapor Jwl Sedang Menjalankan Sanksi Dari Badan Pengawasan Ma Sebagai Hakim Non Palu Di Pengadilan Tinggi Gorontalo. Sedangkan Hal Yang Meringankan Terlapor Adalah Pertemuan Dirinya Dengan Pihak Yang Sedang Diperiksa Perkaranya Bukan Atas Inisiatif Terlapor. Akhirnya Sidang Mahkamah Kehormatan Hakim (mkh) Yang Dipimpin Oleh Ketua Majelis Drs. H. Maradaman Harahap, S.h., M.h. Secara Bulat Untuk Menjatuhkan Sanksi Berat Dengan Pemberhentian Tetap Dengan Hak Pensiun Terhadap Terlapor. Putusan Mkh Ini Lebih Ringan Dari Rekomendasi Rapat Pleno Komisi Yudisial Yang Merekomendasikan Terlapor Diberikan Sanksi Berat Berupa Pemberhentian Tetap Tidak Dengan Hormat. Setelah Putusan Mkh Dibacakan, Ketua Mkh Kembali Memberikan Kesempatan Kepada Terlapor Untuk Memberikan Tanggapannya Atas Putusan Yang Dijatuhkan Dan Terlapor Menyatakan Menerima Segala Keputusan Yang Dijatuhkan Oleh Mkh Terhadap Dirinya.(ar/rs)

    • Bantuan Mahkamah Agung Lewat Jalur Darat Disalurkan

      palu"humas: Bantuan Mahkamah Agung Melalui Pn Dan Pa Mamuju, Pn Pasang Kayu Dan Pa. Majene Telah Disalurkan Kepada Sejumlah Pengadilan Di Palu Dan Warga Masyarakat Yang Membutuhkan. Bantuan Tersebut Dikirimkan Lewat Jalur Darat Dengan Iring-iringan 6 (enam) Mobil Dinas, 2 (dua) Mobil Box Dan 1 (satu) Mobil Tahanan Masuk Melalui Donggala Pada Tanggal 2 Oktober 2018 Dan Baru Sampai Di Palu Pada Tanggal 3 Oktober 2018.

      Antrian Bantuan Gempa Dan Tsunami Palu Mengular Hingga Sepanjang 2 (dua) Kilometer Masuk Melalui Donggala Dengan Kawalan Kepolisian Sulawesi Barat, Ungkap Muhammad Arasy Latief, Ketua Pengadilan Agama Mamuju.

      Sesampai Di Kota Palu, Rombongan 4 (empat) Pengadilan Tersebut Berpencar Menyalurkan Bantuan Ke Pengadilan-pengadilan Di Palu. Kami Dari Pa. Mamuju Berdasarkan Kesepakatan Mendapatkan Bagian Menyalurkan Bantuan Ke Pengadilan Agama Palu, Pengadilan Tinggi Palu Dan Pengadilan Negeri Palu, Jelas Arasy. Sementara Tim Dari Pengadilan Yang Lain Menyalurkan Bantuan Kepada Pengadilan Tata Usaha Palu, Pengadilan Tinggi Agama Serta Masyarakat Di Sekitar Pengadilan Dan Pusat-pusat Pengungsian.

      Setelah Menyalurkan Bantuan Ke Kota Palu, Rombongan Kembali Melalui Donggala Dan Menyerahkan Bantuan Ke Pn Dan Pa. Donggala. Kami Berterima Kasih Kepada Mahkamah Agung Yang Telah Memberikan Kepercayaan Kepada Kami Untuk Menyalurkan Bantuan Kepada Saudara-saudara Kita Di Palu Dan Donggala, Pungkas Arasy.

      bantuan Tahap Ii Siap Diberangkatkan

      Sementara Itu, Bantuan Dari Mahkamah Agung, Dharmayukti Karini Dan Ikatan Hakim Indonesia (ikahi) Terus Bertambah Di Mahkamah Agung. Bantuan Berupa Makanan, Pakaian, Terpal Dan Lainnya Dikumpulkan Di Lobby Gedung F Mahkamah Agung Sambil Menunggu Pemberangkatan.

      Menurut Kepala Biro Hukum Dan Humas, Dr. Abdullah, S.h., Ms., Bantuan Tahap Ii Dari Mahkamah Agung Akan Diberangkatkan Hari Rabu (10/10/2018). Ini Merupakan Bantuan Yang Dihimpun Oleh Mahkamah Agung Peduli Untuk Saudara-saudara Kita Di Palu Dan Donggala, Ujar Abdullah Menjelaskan.

      Gerakan Mahkamah Agung Peduli Terus Menghimpun Bantuan Dari Aparatur Pengadilan Di Indonesia Dan Akan Disalurkan Sesuai Dengan Yang Diharapkan Oleh Pemberi Bantuan. Penerimaan Bantuan Terus Kita Buka, Sehingga Bagi Aparatur Pengadilan Yang Masih Berminat Untuk Menyerahkan Bantuan Dapat Dikirimkan Melalui Rekening Yang Sudah Diumumkan, Ujar Abdullah Mengakhiri. (humas/mohammad Noor)

    • Sekretaris Mahkamah Agung Pimpin Delegasi Mahkamah Agung Di Kongres Internasional Assessment Center Methods

      london"humas: Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo Memimpin Delegasi Mahkamah Agung Untuk Mengikuti Kongres Internasional Ke-41 Mengenai Metode Pusat Asesmen (assessment Center Methods) Di London, 8-10 Oktober 2018. Delegasi Mahkamah Agung Terdiri Dari Sekretaris Mahkamah Agung Selaku Pimpinan Delegasi, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktur Bimbingan Teknis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Kepala Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Balitbang Diklat Kumdil, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Dan Staf Biro Kepegawaian.

      Dalam Kongres Yang Diikuti Oleh Peserta Dari Berbagai Negara Tersebut, A. S. Pudjoharsoyo Sendiri Dijadwalkan Menjadi Salah Satu Pembicara Dan Akan Menyampaikan Materi Bertajuk Implementasi Pusat Asesmen Di Mahkamah Agung Dengan Mengulas Dua Bahasan Pokok. Pertama, Berkenaan Dengan Rekrutmen Dan Proses Seleksi Calon Hakim; Dan Kedua, Berkenaan Dengan Pusat Asesmen Bagi Pimpinan Pengadilan.

      Kongres Internasional Mengenai Metode Pusat Asesmen Sendiri Merupakan Ajang Periodik Pertemuan Praktisi Pusat Asesmen Dan Akademisi Pusat Asesmen Untuk Berbagi Pemikiran, Wawasan Dan Pengalaman Tentang Pengembangan Pusat Asesmen Sumber Daya Manusia.

      relevan Dengan Program Assessment Center Mahkamah Agung

      Kehadiran Delegasi Mahkamah Agung Sendiri Dalam Kongres Tersebut Memiliki Relevansi Yang Tinggi, Khususnya Terkait Dengan Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Mahkamah Agung Yang Kedepannya Akan Menggunakan Pusat Asesmen (assessment Center). Pusat Asesmen Sendiri Tengah Dikembangkan Oleh Mahkamah Agung Dan Diharapkan Sudah Selesai Dan Beroperasi Secepatnya, Ujar Pudjoharsoyo.

      sebagian Programnya, Seperti Seleksi Calon Hakim Dan Aparatur Pengadilan Dan Program Fit And Proper Test Bagi Calon Pimpinan Pengadilan Telah Berjalan Dan Diselenggarakan Baik Oleh Biro Kepegawaian Mahkamah Agung Maupun Satuan-satuan Organisasi Lainnya.

      Adapun Pusat Asesmen Sendiri Nantinya Akan Dipergunakan Oleh Mahkamah Agung Untuk Melakukan Asesmen Terhadap Seluruh Pegawai Baik Teknis Maupun Non Teknis Pada Semua Jabatan Dan Tingkatan. Diharapkan Nantinya Mahkamah Agung Memiliki Pemetaan Yang Komprehensif Terhadap Kapasitas Dan Kapabilitas Sumber Daya Yang Dimilikinya Berikut Langkah-langkah Strategis Untuk Memanfaatkan Dan Mengembangkannya, Imbuh Pudjoharsoyo.

      Disamping Pengembangan Assessment Center, Mahkamah Agung Juga Tengah Mengembangkan Kamus Kompetensi Dan Standar Kompetensi Jabatan Untuk Setiap Jabatan Di Semua Tingkatan. Kedua Hal Tersebut Akan Menjadi Pedoman Yang Akan Diacu Oleh Assessment Center Dalam Pelaksanaan Tugasnya. Menurut Pudjoharsoyo, Pengembangan Aspek-aspek Tersebut Merupakan Bagian Dari Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi (competency Based Human Resources Management"cbhrm) Sebagaimana Diuraikan Dalam Buku Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035.

      Hal-hal Yang Dilakukan Ini Merupakan Satu Kesatuan Langkah Untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Kompeten Dalam Melaksanakan Tugasnya Untuk Mewujudkan Mahkamah Agung Sebagai Organisasi Berbasis Kinerja (performance Based Organization), Pungkasnya. (humas/mohammad Noor)






Translate ยป