berakhlak
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Tinggi Bengkulu

Jl. Pembangunan No. 21, Padang Harapan, Bengkulu 38225 Indonesia

Electronic Court System of Mahkamah Agung RI

E-Learning Mahkamah Agung Republik Indonesia

Elektronik Surat Keterangan

Komunikasi Data Nasional

Sistem Informasi Kepegawaian

Sistem Informasi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sistem Informasi Penelusuran Perkara / Case Tracking Sistem untuk Pengadilan Tinggi

Sistem Informasi Pengawasan

Survey Persepsi Anti Korupsi , Survey Kepuasan Masyarakat dan Survey Harian

Berita Mahkamah Agung

Berita Mahkamah Agung

Berikut ini adalah berita terbaru Mahkamah Agung Republik Indonesia

  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

    • Mahkamah Agung Hadiri Fgd Tentang Hukum Acara Perdata

      jakarta " Humas : Mahkamah Agung Republik Indonesia Menghadiri Acara Focus Group Discussion (fgd Tentang Rancangan Undang-undang (ruu) Hukum Acara Perdata. Acara Yangberlangsung Pada Senin, 4 Juli 2022, Di Gedung Nusantara Iv Tersebut Diselenggarakan Oleh Dpr-ri.

      ketua Panitia Kerja (panja) Ruu Hukum Acara Perdata, Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.h., M.hum. Yang Juga Merupakan Wakil Ketua Komisi Iii Dpr Ri, Menyampaikan Sambutan Bahwa Hukum Acara Perdata Diperlukan Untuk Menciptakan Sistem Hukum Yang Memenuhi Rasa Keadilan, Kepastian Dan Menjamin Hak Setiap Masyarakat.

      dalam Kesempatan Tersebut, Hadir Mewakili Mahkamah Agungyaitu Hakim Agung Syamsul Maarif, S.h., Ll.m., Ph.d., Hakim Agung Dr. H. Purwosusilo, S.h., M.h.,hakim Agungdr. H. Haswandi, S.h., S.e., M.hum., M.m., Kepala Biro Hukum Dan Humas, Dr. H. Sobandi, S.h., M.h., Dan Para Hakim Yustisial.

      hakim Agung Syamsul Maarif, S.h., Ll.m., Ph.d. Bertindak Sebagai Narasumber Dalam Kegiatan Ini.dalam Materinya, Ia Menyampaikan Beberapa Prinsip Dasar Merumuskan Rancangan Undang-undang Tentang Hukum Acara Perdata (ruu Hukum Acara Perdata), Yakni Di Antaranya Tidak Boleh Hanya Sekedar Tambal Sulam Dari Peraturan Yang Lama, Perlu Meninjau Beberapa Institusi Yang Saat Ini Mendukung Pelaksanaan Hukum Acara Perdata, Dan Perlu Juga Memuat Hukum Acara Perdata Khusus Yang Saat Ini Tersebar Dalam Berbagai Peraturan Perundang-undangan.

      ia Menambahkan, Ruu Hukum Acara Perdata Perlu Mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung (perma), Seperti Perma Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (e-court), Perma Tentang Gugatan Sederhana, Dan Perma Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Selain Itu, Ruu Hukum Acara Perdata Juga Perlu Mengakomodir Beberapa Konvensi Hukum Internasional Yang Relevan.

      turut Hadir Sebagai Narasumber Dalam Fgd Ini, Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara, Feri Wibisono, S.h., C.n. Dan Dr. Asep Iwan Iriawan, S.h., M.h., Dari Unsur Akademisi.

      feri Wibisono, S.h., C.n. Pada Intinya Menyampaikan Bahwa Dalam Ruu Hukum Acara Perdata Perlu Dimuat Norma Yang Di Antaranya Mengatur Tentang Kemudahan Akses Atas Layanan Konsultasi Hukum, Kepastian Waktu Dalam Proses Peradilan, Dan Pemeriksaan Pendahuluan. Adapun Dr. Asep Iwan Iriawan, S.h., M.h. Dalam Materinya Menyampaikan Bahwa Hukum Acara Perdata Yang Berlaku Sampai Sekarang Tidak Memadai Untuk Memenuhi Kebutuhan Praktik Beracara Perdata Dewasa Ini Dan Dimasa Datang.

      kegiatan Fgd Diakhiri Dengan Sesi Tanya Jawab Dari Sejumlah Penanya Yang Berasal Dari Beberapa Kalangan, Yakni Unsur Advokat, Notaris, Dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (komnas Ham). (rio/humas)

    • 73 Pengadilan Naik Kelas, Dr. Sunarto Nyatakan Ini Peningkatan Terbanyak Dalam Sejarah Mahkamah Agung

      jakarta-humas: Sebanyak 73 Pengadilan Tingkat Pertama Dari Seluruh Indonesia Menerima Surat Keputusan (sk) Penetapan Peningkatan Kelas Pengadilan Senin, 4 Juli 2022 . Penyerahan Sk Dilakukan Langsung Oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-yudisial, Dr. Sunarto, S.h., M.h., Di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta.

      jumlah Pengadilan Yang Diusulkan Sebanyak 81 Pengadilan. Namun, Yang Disetujui Sebanyak 73 Pengadilan, Dengan Rincian Sebagai Berikut:

      pengadilan Negeri Menjadi Kelas I A Diajukan Sebanyak 11 Usulan, Yang Disetujui 8 Pengadilan

      pengadilan Agama Menjadi Kelas I A Diajukan Sebanyak 27 Usulan, Yang Disetujui 27 Pengadilan

      pengadilan Negeri Menjadi Kelas I B Diajukan Sebanyak 22 Usulan, Yang Disetujui 17 Pengadilan

      pengadilan Agama Menjadi Kelas I B Diajukan Sebanyak 19 Usulan, Yang Disetujui 19 Pengadilan

      pengadilan Militer Menjadi Tipe A Diajukan Sebanyak 2 Usulan, Yang Disetujui 2 Pengadilan

      dalam Sambutannya, Dr. Sunarto Menyatakan Bahwa Kenaikan Kelas Pengadilan Ini Merupakan Hasil Dari Perjuangan Dan Kerja Ihklas Dari Insan Peradilan. Perjuangan Yang Tidak Mudah Dimulai Dari Proses Pengajuan Pada Tahun 2020 Ke Kementerian Pan Rb, Proses Verifikasi Dan Validasi Data, Hingga Proses Verifikasi Lapangan.

      ia Menambahkan Bahwa Peningkatan Kelas Kali Ini Merupakan Penetapan Dengan Jumlah Tertinggi Dalam Sejarah Mahkamah Agung.

      salah Satu Dampak Peningkatan Kelas Adalah Kenaikan Penghasilan Serta Tunjangan Kinerja Para Pegawai Serta Pada Kenaikan Pangkat/golongan Para Pejabat Pengadilan. Hal Tersebut, Menurut Dr. Sunarto Hendaklah Disertai Dengan Peningkatan Profesionalisme Hakim Dan Pegawai, Serta Peningkatan Kinerja Organisasi Dalam Rangka Mewujudkan Pelayanan Yang Prima Dan Berkualitas Bagi Masyarakat.

      senada Dengan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-yudisial, Sekretaris Mahkamah Agung Prof. Dr. Hasbi Hasan, S.h., M.h., Menyatakan Bahwa Peningkatan Kelas Kali Ini Merupakan Pencapaian Yang Luar Biasa Bagi Mahkamah Agung.

      ini Adalah Pencapaian Yang Luar Biasa, Saya Harap Kepada Seluruh Aparatur Yang Meraih Peningkatan Kelas, Jangan Hanya Sekedar Mendapatkan Sk, Namun Harus Diimbangi Dengan Kinerja Yang Lebih Profesional Dan Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat, Harap Prof. Hasan Hasbi.

      hadir Dalam Acara Ini Yaitu Nanik Murwati, Se, Ma, Deputi Bidang Kelembagaan Dan Tata Laksana Kementerian Pan Rb, Para Kepala Biro Di Lingkungan Badan Urusan Administrasi, Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding Dari Empat Lingkungan Peradilan, Dan Undangan Lainnya.

      berikut Nama-nama Pengadilan Negeri Yang Mendapat Peningkatan Kelas Pengadilan

      Pengadilan Negeribanjarnegara Pengadilan Negerikarang Anyar Pengadilan Negeribaturaja Pengadilan Negerikayu Agung Pengadilan Negeribengkalis Pengadilan Negerirokan Hilir Pengadilan Negerisigli Pengadilan Negeribanjarbaru Pengadilan Negeripelelawan Pengadilan Negerimuara Enim Pengadilan Negeripelaihari Pengadilan Negerikotamobagu Pengadilan Negerisekayu Pengadilan Negerisibolga Pengadilan Negerikalianda Pengadilan Negerimempengadilan Agamawah Pengadilan Negerigunung Sugih Pengadilan Negerilubuk Linggau Pengadilan Negeribogor Pengadilan Negerimojokerto Pengadilan Negeriblitar Pengadilan Negeridepok Pengadilan Negerikab. Kediri Pengadilan Negerisumber Pengadilan Negeritulungagung

      berikut Nama-nama Pengadilan Agama Yang Mendapat Peningkatan Kelas Pengadilan

      Pengadilan Agamakupang Pengadilan Agamabaturaja Pengadilan Agamabima Pengadilan Agamamojokerto Pengadilan Agamacianjur Pengadilan Agamajepara Pengadilan Agamajombang Pengadilan Agamasumenep Pengadilan Agamabangil Pengadilan Agamacikarang Pengadilan Agamakraksaan Pengadilan Agamapurbalingga Pengadilan Agamanganjuk Pengadilan Agamagresik Pengadilan Agamamungkid Pengadilan Agamabondowoso Pengadilan Agamacibadak Pengadilan Agamaponorogo Pengadilan Agamapurwakarta Pengadilan Agamatrenggalek Pengadilan Agamabangkalan Pengadilan Agamaboyolali Pengadilan Agamasitubondo Pengadilan Agamakab. Madiun Pengadilan Agamasengkang Pengadilan Agamapinrang Pengadilan Agamapinrang Pengadilan Agamacilegon Pengadilan Agamaraha/muna Pengadilan Agamasimalungun Pengadilan Agamasoreang Pengadilan Agamasindenreng/rapang Pengadilan Agamasekayu Pengadilan Agamakuala Tungkal Pengadilan Agamatanjung Pati (kab. 50 Kota) Pengadilan Agamatarakan Pengadilan Agamakolaka Pengadilan Agamabulukumba Pengadilan Agamapasir Pangarayan Pengadilan Agamaujung Tanjung Pengadilan Agamapandeglang Pengadilan Agamarangkasbitung Pengadilan Agamakota Banjar Pengadilan Agamakota Tasikmalaya Pengadilan Agamangamprah Pengadilan Agamaunaaha

      berikut Nama-nama Pengadilan Militer Yang Mendapat Peningkatan Kelas Pengadilan

      Pengadilan Militer Ii-11 Yogyakarta Pengadilan Militer Iii-17 Manado

      semoga Dengan Peningkatan Kelas Pengadilan Ini Akan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Kapasitas, Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Dan Untuk Mendorong Percepatan Peningkatan Kinerja, Kualitas Aparatur Peradilan Yang Profesional, Berkompetensi Dan Berintegrasiguna Mendorong Tercapainya Visi Dan Misi Mahkamah Agung. (azh/rs)

    • Kunker Pimpinan Mahkamah Agung Ke Empat Peradilan Di Surabaya

      surabaya - Humas : Masih Dalam Rangkaian Acara Kunjungan Pimpinan Mahkamah Agung Ke Surabaya, Selain Menghadiri Pelaksanaan Acara Wisuda Purnabakti Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Pimpinan Mahkamah Agung Melanjutkan Kegiatan Kunjungan Kerja Ke Empat (4) Peradilan Di Surabaya, Yakni Pengadilan Agama (pa) Surabaya, Pengadilan Negeri (pn) Surabaya, Pengadilan Militer Tinggi (dilmilti) Iii Surabaya, Pengadilan Militer (dilmil) Iii-12 Surabaya Dan Pengadilan Tata Usaha Negara (tun) Surabaya.

      kota Surabaya Yang Cerah Di Kamis Siang 30 Juni 2022 Ini Memberikan Semangat Kepada Para Pimpinan Ma Untuk Mengunjungi Empat Peradilan Di Surabaya. Kunjungan Pun Dibagi Mengingat Padatnya Jadwal Kegiatan.

      ketua Mahkamah Agung, Prof. H.m. Syarifuddin, S.h., M.h., Meninjau Pengadilan Militer Tinggi Iii Surabaya, Pengadilan Militer Iii-12 Surabaya Dan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Kma Yang Didampingi Para Ketua Kamar Juga Berkesempatan Menanam Pohon Durian Bawor, Sawo Kecik Dan Jambu Air Deli Hijau, Di Halaman Kantor Dilmilti, Dilmil Dan Tun Surabaya, Yang Berada Dalam Satu Lokasi. Dalam Kunker Ini, Syarifuddin Berpesan Kepada Warga Peradilan Di Surabaya Untuk Memberikan Pelayanan Yang Sebaik-baiknya Kepada Para Pencari Keadilan, Serta Mengajak Warga Peradilan Untuk Berlomba-lomba Dalam Kebaikan.

      pada Kesempatan Yang Sama, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.h.,m.h., Meninjau Pengadilan Negeri Surabaya.

      sementara Itu, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Dr. H. Sunarto, S.h.,m.h., Meninjau Pengadilan Agama Surabaya.

      kunker Pimpinan Ma Ini Disambut Dengan Upacara Penyambutan Penuh Semangat Dan Bahagia Oleh Warga Peradilan Di Surabaya. Acara Diakhiri Dengan Foto Bersama. (enk/photo:azh/pn).

    • Dipercaya Pimpin Lima Pengadilan Tingkat Banding, Kpt Surabaya Jalani Wisuda Purnabakti

      surabaya - Humas: Wisuda Purnabakti Merupakan Peristiwa Yang Sakral Dan Monumental Dalam Fase Kehidupan Seorang Pegawai Pengadilan. Ia Adalah Penanda Paripurnanya Pengabdian Kedinasan Seorang Juru Adil. Karena Menjadi Penanda Keparipurnaan, Tidak Semua Diberi Anugerah Oleh Allah Swt. Untuk Mengalami Momen Bersejarah.

      hal Inilah Yang Dirasakan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Zaid Umar Bobsaid, S.h., M.h., Menjalani Wisuda Purnabakti Pada Kamis, 30 Juni 2022.

      ketua Mahkamah Agung Ri, Prof. H.m. Syarifuddin, S.h., M.h., Saat Memberikan Sambutan Dalam Pelaksanaan Wisuda Purnabakti Kpt Surabaya Di Hotel Santika Surabaya Mengatakan "prestasi Puncak Inilah Yang Telah Diraih Oleh Bapak Zaid Umar Bobsaid, S.h., M.h. Tidak Hanya Satu Kali, Dalam Catatan Saya, Beliau Telah Dipercaya Memimpin 5 (lima) Pengadilan Tingkat Banding Selama Meniti Karir Di Lembaga Peradilan. Sebelum Memimpin Pengadilan Tinggi Surabaya, Beliau Pernah Dipercaya Memimpin Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, Dan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara. Yang Lebih Membanggakan, Selama Memimpin Tersebut, Beliau Juga Sukses Mencatatkan Prestasi Pada Lembaga Yang Ia Pimpin," Ujarnya.

      lebih Lanjut Guru Besar Universitas Diponegoro Ini Mengatakan Setelah Menempuh Perjalanan Karir Yang Cukup Panjang, Dihiasi Berbagai Ujian Dan Tantangan, Akhirnya Beliau Sukses Mengakhiri Masa Bakti Tanpa Meninggalkan Rekam Jejak Negatif. Inilah Prestasi Sesungguhnya, Sebab Rapor Prestasi Yang Sebenarnya Dibuktikan Dengan Capaian Yang Paling Akhir.

      wisuda Purnabakti Kpt Surabaya Ini Berlangsung Penuh Hikmat Dengan Tetap Menerapkan Protokol Kesehatan.

      acara Dihadiri Pimpinan Mahkamah Agung, Para Pejabat Eselon I Dilingkungan Mahkamah Agung, Kepala Biro Hukum Dan Humas, Serta Undangan Lainnya. (enk/photo:azh/pn)

    • Sekretaris Ma Lakukan Penandatangan Nota Kesepahaman Percepatan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik

      jakarta " Humas : Sekretaris Mahkamah Agung Prof. Dr. Hasbi Hasan, S.h., M.h Melakukan Nota Kesepahaman Percepatan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Dengan 17 Pimpinan Kementerian, Lembaga, Bumn, Dan Badan Hukum Publik.

      penandatanganan Disaksikan Langsung Oleh Wakil Presiden Ri K.h. Maruf Amin Dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (panrb) Ad Interim Mahfud Md. Saya Meminta Penandatanganan Nota Kesepahaman Ini Tidak Hanya Simbolis Semata. Harus Benar-benar Diwujudkan Dengan Mengesampingkan Ego Sektoral Guna Tercapainya Percepatan Penyelenggaraan Mpp (mal Pelayanan Publik) Yang Berkualitas, Ungkap Wapres Maruf Dalam Acara Penandatanganan Nota Kesepahaman Percepatan Penyelenggaraan Mpp Di Jakarta, Selasa (28/06).

      lebih Lanjut, Wapres Maruf Amin Menyampaikan Nota Kesepahaman Menjadi Dasar Komitmen Untuk Ikut Serta Dalam Memberikan Pelayanan Di Mpp. Penandatanganan Tersebut Menjadi Langkah Penting Dalam Komitmen Untuk Merealisasikan Tugas Dan Amanat Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik.

      dalam Kesempatan Tersebut, Menteri Panrb Ad Interim Mahfud Md Menyampaikan Bahwa Penandatanganan Nota Kesepahaman Ini Dilaksanakan Sebagai Salah Satu Upaya Dalam Percepatan Penyelenggaraan Mpp. Bersama Dengan Kerja Sama Ini, Maka Instansi Terkait Didorong Untuk Menyelenggarakan Pelayanan Di Mpp Sesuai Dengan Lingkup Kewenangan Masing-masing, Jelas Mahfud.

      hingga Juni 2022, Terdapat 59 Mpp Yang Telah Diresmikan Dan Tersebar Di Penjuru Indonesia. Direncanakan Hingga Akhir Tahun 2022, Sebanyak 56 Mpp Juga Akan Siap Diresmikan. Sebagai Program Prioritas, Diharapkan Mpp Dapat Berdiri Di Seluruh Kabupaten Dan Kota Di Indonesia Pada Tahun 2024.

      nota Kesepahaman Tersebut Ditandatangani Oleh Kementerian Panrb, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Agama, Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/badan Pertanahan Nasional (atr/bpn). Juga Ditandatangani Oleh Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Ri, Badan Narkotika Nasional (bnn), Badan Pengawas Obat Dan Makanan (bpom), Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Dan Perpustakaan Nasional. Sejumlah Bumn Pun Turut Serta Yang Terdiri Dari Bpjs Kesehatan, Bpjs Ketenagakerjaan, Pt Taspen, Serta Pt Pln. (humas/foto Humas Menpan Rb)






NILAI IKMNILAI IPAK
ikm-triwulan-1-2022 ipak-triwulan-1-2022