Berikut ini adalah berita terbaru Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Berita Terbaru Mahkamah Agung

  • Ma - Ky Adakan Pertemuan Bahas Jaminan Keamanan Hakim

    jakarta - Humas: Menyusul Wafatnya Jamaluddin, Hakim Pn Medan Secara Mengenaskan, Jumat (29/11/2019), Mahkamah Agung Selain Menuntut Pengungkapan Pelaku Oleh Aparat Keamanan Juga Berusaha Melakukan Langkah-langkah Preventif Agar Hal Serupa Tidak Menimpa Para Pengadil Lainnya. Salah Satunya Adalah Dengan Membangun Koordinasi Dan Komunikasi Dengan Komisi Yudisial.

    dalam Pertemuan Koordinasi Yang Berlangsung Di Gedung Komisi Yudisial, Kamis (12/12/2019) Tersebut, Mahkamah Agung Diwakili Oleh Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo Didampingi Kepala Biro Perencanaan, Joko Upoyo Pribadi, Kepala Biro Hukum Dan Humas, Abdullah, Serta Kabag Perencanaan Program, Arifin Syamsul Rijal. Sementara Dari Komisi Yudisial Hadir Komisioner Yang Sekaligus Menjabat Ketua Bidang Pencegahan Dan Peningkatan Kapasitas Hakim, Joko Sasmito Dengan Didampingi Kepala Biro Perencanaan Dan Kepatuhan Internal, Jamain Dan Kasubag Peningkatan Kapasitas Hakim, Ariefa Nursyamsiah.

    mengawali Pembicaraan, Joko Sasmito Menyampaikan Banyaknya Kasus-kasus Kekerasan Terhadap Hakim Yang Mengakibatkan Pengadil-pengadil Meregang Nyawa Atau Menyalami Kekerasan Fisik. Ia Mencontohkan Dengan Kematian Hakim Agung Syafiuddin Kartasasmita, Kematian Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo, M. Taufik, Termasuk Aksi Penyerangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dengan Menggunakan Ikat Pinggang Yang Dilakukan Oleh Seorang Pengacara.

    dengan Rentetan Kejadian Pemukulan Hakim Di Ruang Sidang Dan Pembunuhan Hakim, Dapat Dikatakan Keamanan Hakim Menjadi Sangat Penting Untuk Dibahas Dan Diwujudkan, Ujar Mantan Wakil Ketua Pengadilan Militer Ii-08 Jakarta Itu.

    terkait Dengan Persoalan Tersebut, Joko Mengusulkan Penggunaan Pasal 47 Ayat (2 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia Yang Memungkinkan Prajurit Aktif Menduduki Jabatan Pada Kantor Yang Membidangi Bidang Politik Dan Keamanan, Termasuk Mahkamah Agung.

    selain Itu, Dimungkinkan Untuk Mengambil Pembelajaran Dari Negara Lain, Seperti Us Marshal Yang Berperan Sebagai Polisi Pengadilan Di Amerika Serikat, Imbuh Joko.

    jaminan Keamanan Bagian Dari Hak Fasilitas Hakim

    Sementara Itu Dalam Pemaparannya, Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo Mengingatkan Bahwa Jaminan Keamanan Hakim Merupakan Bagian Dari Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Yang Telah Diatur Dalam Berbagai Peraturan Perundang-undangan. Jika Dilihat Keamanan Secara Umum, Maka Apabila Negara Memenuhi Tunjangan Rumah, Kesehatan, Dan Transportasi, Maka Akan Berpengaruh Kepada Keamanan Hakim Secara Umum.

    terkait Dengan Regulasi Mengenai Jaminan Keamanan Hakim, Pudjoharsoyo Menilai Sudah Cukup Jelas Bagaimana Peraturan Perundang-undangan Memberikan Pengaturan. Dari Sisi Regulasi, Permasalahan Jaminan Keamanan Hakim Sudah Cukup Jelas, Ujar Pudjoharsoyo.

    sejumlah Paraturan Perundang-undangan Memang Mengatur Secara Jelas Persoalan Jaminan Terhadap Keamanan Hakim, Mulai Dari Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Sampai Undang-undang Generik Yang Mengatur Masing-masing Lingkungan Peradilan. Bahkan, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 Secara Jelas Menempatkan Jaminan Keamanan Sebagai Hak Fasilitas Hakim, Tegas Hakim Tinggi Tanjung Karang Tersebut.

    dengan Kondisi Tersebut, Lanjut Pudjoharsoyo, Tidak Diperlukan Regulasi Baru, Kecuali Aturan-aturan Yang Bersifat Teknis Operasional Yang Kedudukannya Berada Dibawah Undang-undang. Boleh Jadi Berbentuk Peraturan Pemerintah Atau Peraturan Presiden, Ujar Pria Kelahiran Semarang Itu.

    menanggapi Usulan Komisi Yudisial Terkait Penggunaan Prajurit Aktif Untuk Pengamanan Hakim, Pudjoharosoyo Memandang Usulan Tersebut Memerlukan Kajian Tersendiri. Pasalnya, Selama Ini Di Mahkamah Agung Terdapat Prajurit-prajurit Aktif Yang Menduduki Jabatan Yang Berasal Dari Dua Instansi Yang Berbeda, Yakni Berasal Dari Markas Besar Tni Dan Pengadilan Militer Utama. Selain Perlakuan Secara Finansial Berbeda, Kemungkinan Penempatan Tersebut Hanya Di Pusat Dan Daerah-daerah Yang Memiliki Pengadilan Militer Utama, Padahal Hakim-hakim Yang Ada Mayoritas Berada Di Pengadilan Tingkat Pertama, Ujarnya Menjelaskan.

    sementara Untuk Mengembangkan Polisi Pengadilan Seperti Halnya Us Marshal Di Amerika Serikat, Pudjoharsoyo Menilai Kemungkinannya Kecil Mengingat Lembaga Seperti Itu Akan Berada Di Luar Kepolisian. Di Indonesia, Bahkan Satuan Pengamanan (satpam) Pembinanya Berasal Dari Kepolisian, Papar Pudjoharsoyo.

    kerjasama Ma-ky Pada Masalah Teknis Bidang-bidang Non-teknis

    baik Ma Maupun Ky Mengaku Bergembira Dengan Pertemuan Kali Ini Dan Menilai Bahwa Pertemuan Kali Ini Baru Merupakan Pertemuan Pembukaan Yang Perlu Ditindak Lanjuti Di Masa Yang Akan Datang. Untuk Memastikan Keberlanjutan Pembahasan Mengenai Jaminan Keamanan Hakim Ini. Pudjoharsoyo Menilai Perlu Dilakukan Langkah-langkah Konkret Antara Kedua Institusi.

    selama Ini, Menurut Pudjoharsoyo Hubungan Kerjasama Antara Komisi Yudisial Dan Mahkamah Agung Masih Terbatas Pada Tataran Pimpinan Mahkamah Agung Dan Komisioner Komisi Yudisial Dan Belum Menjangkau Jajaran Yang Lebih Teknis, Sehingga Dikhawatirkan Keberlanjutan Pembahasan Masalah Jaminan Keamanan Hakim Ini Hanya Akan Bersifat Wacana Saja.

    untuk Itu, Beranjak Dari Kenyataan Bahwa Leading Sector Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Fasilitas Ini Berada Di Ranah Kesekretariatan Mahkamah Agung, Pudjoharsoyo Mengusulkan Adanya Nota Kesepahaman Antara Pimpinan Lembaga Khusus Berkait Dengan Keamanan Hakim. Berbekal Nota Kesepahaman Tersebut, Atas Arahan Dari Pimpinan Mahkamah Agung Dan Komisioner Komisi Yudisial, Kesekretariatan Mahkamah Agung Dan Kesekjenan Komisi Yudisial Dapat Mengembangkan Perjanjian Kerjasama Untuk Melahirkan Hal-hal Yang Bersifat Teknis. Dan Ini Disebutnya Sebagai Kerjasama Mengenai Hal-hal Teknis Di Bidang Non Teknis Peradilan.

    dan Hal Ini Belum Banyak Disentuh Oleh Kedua Belah Pihak, Ungkap Pudjoharsoyo Memberikan Penilaian.

    padahal, Lanjutnya, Dengan Pengalaman Dan Pemahaman Kesekretariatan Mahkamah Agung Terkait Dengan Masalah-masalah Sumber Daya Manusia, Keuangan Dan Infrastruktur, Apabila Didukung Secara Politis Oleh Komisi Yudisial, Harapan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Hakim Dan Memberikan Jaminan Keamanan Bagi Hakim Itu Bukan Isapan Jempol Semata.

    menanggapi Ajakan Sekretaris Mahkamah Agung Tersebut, Joko Sasmito Menyambut Baik Dan Bersedia Melakukan Langkah-langkah Terbaik Untuk Mewujudkan Kerjasama Tersebut.

    saya Memang Salah Satu Komisioner Yang Kerap Mengharapkan Komunikasi Yang Lebih Intensif Antara Ma-ky, Ungkapnya Menjelaskan. Komunikasi Tersebut Lanjut Joko, Mengingat Tugas Pokok Masing-masing Institusi Tidak Jauh Berbada. Masing-masung Ingin Mewujudkan Peradilan Yang Bersih Dan Bermartabat, Tegas Joko.

    karena Itu Ia Berharap Ke Depan Komisi Yudisial Jangan Dipandang Hanya Sebagai Lembaga Eksternal, Yang Tugasnya Mengawasi Hakim, Tetapi Lembaga Yang Juga Mempunyai Tugas Dan Tanggung Jawab Serta Bermitra Dalam Peningkatan Kapasitas Dan Kesehajteraan Hakim, Termasuk Keamanan Hakim. (humas/mohammad Noor)

    by zenorss

  • Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Ri Membuka Kegiatan Seleksi Profil Assessment Dan Wawancara Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahap Xii Tahun 2019

    bogor - Humas: Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Ri, Dr. Suhadi, Sh.,mh Membuka Secara Resmi Kegiatan Seleksi Profil Assesment Dan Wawancara Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (tipikor) Tahap Xii Tahun 2019 Bertempat Di Pusdiklat Mahkamah Agung Ri Megamendung Bogor Pada Minggu, 15 Desember 2019.

    dalam Sambutannya Ketua Kamar Pidana Mengatakan Bahwa Tanggung Jawab Mahkamah Agung Yang Diamanatkan Oleh Undang-undang No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tipikor, Adalah Mendirikan Pengadilan Tipikor Seluruh Indonesia Dan Menyeleksi Hakim Ad Hoc Untuk Memeriksa Perkara Tipikor. Menurut Uu Tersebut Penyelenggaraan Seleksi Dari Tingkat Pertama Sampai Ke Tingkat Hakim Ad Hoc Di Mahkamah Agung, Dilaksanakan Oleh Mahkamah Agung Bersama Unsur Masyarakat, Yang Dalam Hal Ini Akademisi Dan Praktisi Hukum. Dan Sejak Uu No. 46 Tahun 2009 Berlaku 29 Oktober 2009 Hingga Sekarang Sudah 12 Kali Penyelenggaraan, Namun Di Rasa Masih Kurang. Untuk Tahun Ini Saja Sudah 2 Kali Penyelenggaraan Seleksi Namun Belum Juga Cukup.

    dr. Suhadi Yang Juga Sebagai Ketua I Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Mengharapkan Seleksi Kali Ini Akan Lebih Banyak Yang Lulus Untuk Mencukupi Kondisi Yang Ada Sekarang Ini, Karena Masih Banyak Pengadilan-pengadilan Yang Kurang Hakim Ad Hocnya. Dengan Mengedepankan Kualitas Sebagai Tolak Ukur Dalam Menyeleksi Agar Menjadi Pedoman Sebagaimana Yang Digariskan Oleh Pimpinan Mahkamah Agung.

    sementara Itu Pada Kesempatan Yang Sama, Panitera Muda Pidana Khusus Selaku Panitia Seleksi, Suharto, Sh.,m.hum Menyampaikan Bahwa Pelamar Untuk Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Sebanyak 298 Orang, Lulus Seleksi Administrasi Sebanyak 259 Orang. Yang Mengikuti Ujian Tertulis Sebanyak 251 Orang Dan Yang Berhasil Lulus Ujian Tertulis Sebanyak 125 Orang. Terdiri Dari Tingkat Pertama 73 Orang, Pria 60 Orang, Wanita 13 Orang. Tingkat Banding 52 Orang, Pria 49 Orang, Wanita 3 Orang. Dari 125 Orang Yang Ikut Seleksi Profile Assesment Dan Wawancara Ini, Tidak Hadir 1 Orang Mengundurkan Diri.

    hadir Pada Acara Pembukaan Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Ini, Panitera Mahkamah Agung, Panitera Muda Pidana Umum, Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung, Dan Hakim Tinggi Koordinator Badan Litbang Diklat Kumdil Mewakili Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil. Kegiatan Tersebut Berlangsung Dari Tanggal 15 S/d 18 Desember 2019. (enk/rs/photo: Sf)

    by zenorss

  • Wakil Ketua Mahkamah Agung Ri Bidang Non Yudisial Menyampaikan Ceramah Umum Diklat Iii Ppc Terpadu Angkatan Iii Gelombang Iii Lingkungan Peradilan Umum Dan Agama Seluruh Indonesia

    bogor " Humas : Wakil Ketua Mahkamah Agung Ri Bidang Non Yudisial, Dr. Sunarto Sh., M.h., Meyampaikan Ceramah Umum Pada Diklat Iii Program Pendidikan Dan Calon Hakim (ppc) Angkatan Iii Gelombang Iii Lingkungan Peradilan Umum Dan Agama Seluruh Indonesia, Pada Hari Ini Jumat 13 Desember 2019, Bertempat Di Auditorium Utama Balitbang Diklat Kumdil, Megamendung, Bogor.

    dalam Ceramah Umum Ini, Wakil Ketua Mahkamah Agung Ri Bidang Non Yudisial Mengungkapkan Agar Para Calon Hakim Dalam Melaksanakan Tugas Pokok Dan Fungsi Sebagai Hakim Di Era Modern Perlu Bekerja Dengan Memegang Prinsip Tommorow Is Today, Dan Menghilangkan Prinsip Today Is Today Yang Tidak Lagi Relevan, Apalagi Dengan Prinsip Yesterday Is Today Yang Merupakan Suatu Kegagalan Dan Kerugian Besar Bagi Institusi.

    agar Seluruh Aparatur Pengadilan, Baik Hakim, Panitera, Juru Sita Maupun Staf Hendaknya Mengembangkan Sikap Melayani Dan Menghilangkan Mindset Untuk Dilayani. Kita Harus Bermental Pelayan Kepada Masyarakat, Bukan Bermental Dilayani Terus, Karena Prinsip Melayani Adalah Meletakkan Kepentingan Pribadi Dibawah Kepentingan Publik, Sehingga Bekerja Dapat Menjadi Pahala Jika Niat Bekerja Semata Mata Untuk Beribadah Kepada Allah, Tutur Mantan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Ini.

    di Akhir Ceramah Umum Ini, Wakil Ketua Mahkamah Agung Ri Bidang Non Yudisial Mengingatkan Bahwa Kehidupan Indah Tidak Tercipta Begitu Saja, Hal Itu Dibangun Tiap Hari Dengan Doa, Keinginan, Pengorbanan Dan Bekerja Keras.

    acara Diklat Ppc Terpadu Angkatan Iii Gelombang Iii Dihadiri Oleh Kepala Badan Diklat Kumdil Mahkamah Agung, Sekretaris Badan Diklat Kumdil, Kepala Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Peradilan Pada Balitbang Diklat Kumdil Dan Para Widyaswara. (humas)

    by zenorss

  • Audiensi Mahkamah Agung Dengan Komisi Yudisial

    jakarta-humas, Mahkamah Agung Melakukan Audiensi Dengan Komisi Yudisial, Kegiatan Ini Dilakukan Dalam Rangka Memberikan Pengamanan Bagi Para Hakim Di Persidangan Karena Banyaknya Ditemukan Kekerasan Kepada Para Hakim Dan Juga Upaya Sinergi Antara Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial. Yang Dihadiri Oleh Sekretaris Mahkamah Agung Achmad Setyo Pudjoharsoyo,sh.,m.hum, Para Pejabat Eselon Ii Dan Iii Dilingkungan Mahkamah Agung . Acara Yang Dilaksanakan Pada Tanggal 12 Desember 2019 Di Ruang Auditorium Lantai 5 Gedung Komisi Yudisial Jakarta Pusat.

    by zenorss

  • Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial: Hukuman Mati Adalah Alternatif Bukan Pidana Pokok

    jakarta " Humas Ma: Pro Kontra Terkait Hukuman Mati Masih Menjadi Perdebatan Tajam Di Seluruh Dunia Termasuk Di Indonesia. Sebagian Menolak Penjatuhan Hukuman Mati, Sementara Yang Lain Menerima Dan Mendorong Dijatuhkannya Hukuman Mati Terhadap Seorang Pelaku Kejahatan. Sebagai Lembaga Yang Merepresentasikan Perlindungan Terakhir Atas Hak-hak Warga Negara, Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya Memiliki Banyak Hal Yang Harus Dipertimbangkan Dalam Menentukan Sikap Atas Penerapan Hukuman Mati.

    demikian Disampaikan Oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Dr. Syarifuddin, Sh., Mh, Pada Acara Pertemuan Yudisial Regional Tingkat Tinggi Tentang Perlindungan Hak Terdakwa Dalam Penjatuhan Pidana Mati Di Hotel Js Luwansa, Jakarta Pada Kamis Siang, 12 Desember 2019.

    lebih Lanjut Syarifuddin Menjelaskan Bahwa Hukuman Mati Diatur Dan Dimungkinkan Dijatuhkan Atas Beberapa Tindak Pidana Di Indonesia, Antara Lain Untuk Peredaran Narkotika, Terorisme, Korupsi, Dan Pembunuhan Berencana, Sehingga Penolakan Terhadap Penjatuhan Hukuman Mati Bisa Dipandang Tidak Bijaksana, Karena Hukuman Mati Juga Diatur Dalam Hukum Pidana Islam, Agama Yang Dianut Sekitar 87% Rakyat Indonesia, Selain Itu Hukuman Mati Juga Dikenal Cukup Luas Dalam Hukum Adat Beberapa Suku Di Indonesia.

    bagi Mahkamah Agung Sebagai Pegadilan Tertinggi Sekaligus Lembaga Yang Memiliki Kewenangan Untuk Melakukan Pembinaan Hakim, Sikap Yang Ditunjukkan Dalam Penerapan Hukuman Mati Harus Ditentukan Sangat Hati-hati.

    pada Kesempatan Tersebut, Syarifuddin Menekankan Bahwa Mahkamah Agung Menghendaki Hukuman Mati Ditempatkan Sebagai Ultimum Remedium, Suatu Bentuk Penghukuman Terakhir Yang Dipertimbangkan Oleh Hakim Hanya Bila Hukuman Yang Lain Betul-betul Dipandang Tidak Akan Mencapai Tujuan Dari Sistem Pemidanaan. Oleh Karena Itu Mahkamah Agung Menyambut Baik Rumusan Hukuman Mati Dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (rkuhp) Yang Menyatakan Hukuman Mati Sebagai Pidana Yang Bersifat Alternatif Bukan Lagi Pidana Pokok.

    selain Itu, Mahkamah Agung Juga Menghendaki Bahwa Setiap Kali Seorang Hakim Memutuskan Untuk Mengabulkan Tuntunan Hukuman Mati Dari Penuntut Umum, Hakim Harus Memastikan Bahwa Putusan Itu Diambil Dari Proses Peradilan Pidana Yang Memenuhi Semua Prinsip Peradilan Yang Adil, Di Mana Terdakwa Telah Menerima Semua Haknya Untuk Membela Diri, Bukan Hanya Pada Saat Persidangan, Namun Juga Sejak Proses Penyidikan Dan Penuntutan Oleh Kepolisian Dan Kejaksaan. Sehingga, Bisa Dinyatakan Tanpa Ragu-ragu Bahwa Putusan Yang Diterimanya Adalah Putusan Terbaik Dari Hakim.

    pertemuan Ini Diikuti Oleh Ketua Mahkamah Agung Malaysia, Tan Sri Datuk Seri Panglima Richard Malanjum, Ketua Mahkamah Agung Pakistan Qazi Muhammad Amin Ahmed, Perwakilan Dari George Washington University Law School, Prof. Robin Maher, Selain Itu Hadir Pula Dalam Diskusi Ini Yaitu Perwakilan Dari Lembaga Kajian Dan Advokasi Independensi Peradilan (leip), Indonesian Judicial Research Society (ijrs) Dan Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan (kontras), Serta Beberapa Orang Hakim Dari Mahkamah Agung Dan Pengadilan Di Wilayah Jakarta.

    syarifuddin Mengharapkan Pertemuan Ini Bisa Dijadikan Sebagai Media Saling Bertukar Pengetahuan Dan Pengelaman Terkait Penerapan Hukuman Mati. (azh/rs/photo:bs)

    by zenorss