Berikut ini adalah berita terbaru Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Berita Terbaru Mahkamah Agung

  • Kunjungan Kerja Komisi Iii Dpr Ri Dengan Empat Lingkungan Peradilan Di Wilayah Provinsi Jawa Timur

    surabaya - Humas. Bertempat Di Ruang Mahameru Kepolisian Daerah Jawa Timur, Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan Iii Dipimpin Oleh Wakil Ketua Komisi Iii Dpr Ri Desmond J. Mahesa Sh., Mh. Seluruh Jajaran Ketua Pengadilan Pada Empat Lingkungan Peradilan Di Wilayah Jawa Timur Hadir Pada Rapat Kali Ini Beserta Jajaran Tingkat Pertama Diwilayah Jawa Timur.

    dalam Pertemuan Rapat Kerja Ini Melibatkan Beberapa Unsur, Diantaranya Oleh Kepala Kepolisian Daerah, Kepala Kanwil Kemenkumham, Kepala Kejaksaan Tinggi Dan Kepala Badan Narkotika Nasional Pusat. Masing-masing Unsur Memberikan Jawaban Dari Pertanyaan Yang Diberikan Oleh Komisi Iii Dpr Ri, Dan Pada Rapat Kali Ini Lebih Menitik Beratkan Kepada Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Dipengadilan, Sinergitas Antar Semua Unsur Dan Pemberantasan Narkoba Diwilayah Jawa Timur.

    berikut Ini Daftar Nama 18 Anggota Komisi Iii Dpr Ri Yang Turut Hadir Dalam Kunjungan Kerja :

    1. Herman Hery

    2. Ichsan Soelistio

    3. Arteria Dahlan, St., Sh., Mh

    4. Dr. Junimart Girsang, Sh., Mba., Mh

    5. H. Ahmad Zacky Siradj

    6. Dr. Ir. H. Adies Kadr, Sh., M.hum

    7. Wihadi Wiyanto, Sh., Mh

    8. Moreno Soeprapto

    9. Muslim, Shi

    10. Didik Mukrianto, Sh., Mh

    11. Drs. H. Mohammad Toha, S.sos., Msi

    12. Dr. H.m. Anwar Rachman, Mh

    13. H. Muhammad Nasir Djamil, Msi

    14. H.m. Amir Uskara, M.kes

    15. Drs. T. Taufiqulhadi, Msi

    16. Drs. Y. Jacki Uly, Mh

    17. Drs. Akbar Faizal, Msi

    by zenorss

  • Ketua Ma: Pemberantasan Korupsi Bisa Dimulai Dari Keluarga

    jakarta " Humas : Tindak Pidana Korupsi Adalah Kejahatan Luar Biasa Yang Sering Dilakukan Secara Terencana Dan Sistematis Dan Merupakan Pelanggaran Terhadap Hak Sosial Dan Ekonomi Masyarakat Secara Luas Dan Endemik. Korupsi Juga Merusak Sendi-sendi Ekonomi Nasional, Serta Merendahkan Martabat Bangsa Di Forum Internasional. Fenomena Ini Memerlukan Pemberantasan Yang Harus Dilakukan Secara Luar Biasa Dan Penindakan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Harus Diatur Secara Khusus.

    menanggapi Hal Tersebut, Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. M. Hatta Ali, Sh., Mh., Mengatakan Bahwa Pada Tahun 2018 Lalu, Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Masuk Pada Tingkat Kasasi Sebanyak 662 (enam Ratus Enam Puluh Dua) Perkara. Dan Perkara Peninjauan Kembali Terkait Perkara Tindak Pidana Korupsi Merupakan Perkara Pidana Khusus Dengan Jumlah Terbanyak Yaitu 208 (dua Ratus Delapan) Perkara. Hatta Menjelaskan Bahwa Mahkamah Agung Memahami Parameter Keberasilan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bukan Pada Tingginya Angka Penindakan Dan Berapa Banyak Pelaku Yang Dijatuhi Pidana, Tetapi Bagaimana Menekan Angka Tindak Pidana Korupsi Itu Sendiri Sampai Titik Terendah. Hal Tersebut Disampaikan Hatta Ali Yang Menjadi Keynote Speaker Pada Seminar Nasional Dan Call For Papers (hukum Pidana Dan Kriminologi) Dengan Tema Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Bertempat Di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (ui), Senin, 18/2/2019.

    selanjutnya Hatta Ali Mengatakan Pada Acara Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat Hukum Pidana Dan Kriminologi (mahupiki) Ini Bahwa Pemerintah Bersama Masyarakat Harus Mengambil Langkah Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Secara Sistematis Dan Berkesinambungan. Pendekatan Sistem Yang Berkesinambungan Inilah Menurut Hatta, Yang Harus Dikedepankan Untuk Mengefektifkan Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Upaya Yang Berkesinambungan Tersebut Harus Dilakukan Setidaknya Pada Unsur Unsur Sistem Hukum Yaitu Struktur, Subtansi Hukum Dan Budaya Hukum. Ujar Hatta Ali Dalam Acara Yang Dihadiri Oleh Lebih Dari 200 Peserta Dari Akademisi, Penegak Hukum Dan Pengiat Anti Korupsi Dari Seluruh Indonesia.

    indonesia Sambung Hatta Ali, Sudah Melewati Hampir Satu Generasi Untuk Mewujudkan Budaya Hukum Anti Korupsi. Generasi Yang Lahir Pasca Reformasi Seharusnya Menjadi Generasi Yang Berbudaya Anti Korupsi. Tentunya Hal Ini Adalah Tugas Berat Yang Tidak Hanya Menjadi Beban Pemerintah Dan Penegak Hukum, Tetapi Semua Stakeholders Yang Bahkan Harus Dimulai Dari Keluarga Sebagai Lembaga Sosial Terkecil Tempat Ditanamkan Nilai Nilai Sedini Mungkin. Kata Hatta Ali.

    dr. Yenti Gunarsih, Sh., Mh., Ketua Mahupiki Sebagai Penyelenggara Acara Mengatakan Dalam Sambutannya Bahwa Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tidak Hanya Cukup Dilakukan Dengan Pendekatan Hukum Pidana Semata Karena Korupsi Adalah Sebuah Kejahatan, Maka Pendekatan Kriminologi Pun Menjadi Penting Dalam Memberantas Kejahatan.

    Kapolri, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (jampidsus), Wakil Ketua Kpk , Wakil Rektor Ui, Guru Besar Fakultas Hukum Ui, Dekan Ui Dan Yang Lainnya Turut Hadir Sebagai Pembicara Pada Rangkaian Acara Yang Berlangsung Hingga Selasa 19 Februari 2019. (humas / Rs / Photo Pepy)

    by zenorss

  • Sekretaris Mahkamah Agung Melantik 2 Pejabat Struktural Eselon Ii Dan 30 Pejabat Struktural Eselon Iii

    jakarta " Humas : Sekretaris Mahkamah Agung, A.s Pudjoharsoyo Sh., M.hum., Melantik Dan Mengambil Sumpah 2 (dua) Pejabat Eselon Ii, Dan 30 (tiga Puluh) Pejabat Eselon Iii, Pada Kamis 14 Febuari 2019 Di Lantai 2 Gedung Tower Mahkamah Agung.

    para Eselon Ii Yang Dilantik Yaitu :

    Drs. Arief Hidayat, Sh., Mm Sebagai Sekretaris Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Drs. H. Andi Kurniawan, M.m Sebagai Sekretaris Pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung Ri.

    dan Eselon Iii Yang Dilantik Yaitu :

    H. Hanapi, Sh., Mh Sebagai Kepala Sub Direktorat Kasasi Pidana Khusus Pada Direktorat Pranata Dan Tata Laksana Perkara Pidana Badilum Lies Khadijah, Sh.,mh Sebagai Kepala Sub Direktorat Bimbingan Dan Monitoring Pada Direktorat Pembinaan Administrasi Badilum Yayat Sudrajat, Sh.,mh Sebagai Kepala Sub Direktorat Statisik Dan Dokumentasi Pada Direktorat Pembinaan Administrasi Badilum Setiawati, Sh., Mh Sebagai Kepala Sub Direktorat Kasasi Pidana Umum Pada Direktorat Pranata Dan Tata Laksana Perkara Pidana Badilum Chandra, Sh Sebagai Kepala Sub Direktorat Tata Kelola Pada Direktorat Pembinaan Administrasi Badilum Romy Permana, Sh., Mh Sebagai Kepala Sub Direktorat Mutasi Hakim Pada Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Badilum Subeno Trio Leksono, Sh Sebagai Kepala Sub Direktorat Data Dan Evaluasi Pada Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Badilag Sutarno, S.ip.,mm Sebagai Kepala Sub Direktorat Bimbingan Dan Monitoring Pada Direktorat Pembinaan Administrasi Badilag H. Arjuna, Sh., Mm., Mh Sebagai Kepala Sub Direktorat Kasasi Perdata Agama Pada Direktorat Pembinaan Pratana Dan Tata Laksana Perkara Perdata Agama Badilag. H. Sugeng, Sh., Mh Sebagai Kepala Sub Direktorat Syariah Pada Direktorat Pembinaan Pranata Dan Tata Laksana Perkara Perdata Agama Badilag Drs. Mukhlisin Sebagai Kepala Bagian Kepegawaian Pada Sekretariat Badilag Drs. Rafiudin, Mh Sebagai Kepala Sub Direktorat Statistik Dan Dokumentasi Pada Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Badilag. Slamet Riyanto, Sh., Mm Sebagai Kepala Bagian Umum Pada Sekretariat Direktorat Badilag H. A. Paridudin, Sh., Mh Sebagai Kepala Sub Direktorat Tata Kelola Pada Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Badilag. Hj. Nitasari, Sh., Mm Sebagai Kepala Sub Direktorat Mutasi Panitera Dan Jurusita Pada Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama Badilag. Daud Al Wadud, Se., Mm Sebagai Kepala Sub Direktorat Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Pada Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama Badilag. Jamaludin, Sh Sebagai Kepala Bagian Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Biro Keuangan Bua Irwansyah, Sh., Mm Sebagai Kepala Bagian Inventarisasi Kekayaan Negara Pada Biro Perlengkapan Bua Supriyadi Gunawan. S.sos., Mm Sebagai Kepala Bagian Urusan Dalam Pada Biro Umum, Bua Ahmad Jauhar, S.t., Mh Sebagai Kepala Bagian Pengembangan Sistem Informasi Pada Biro Hukum Dan Humas Bua Ridho Taufiq, Sh Sebagai Kepala Bagian Pemeliharaan Sarana Informatika Pada Biro Hukum Dan Humas Bua Anita Sibuea, Sh., Mh Sebagai Kepala Bagian Perpustakaan Dan Layanan Informasi Pada Biro Hukum Dan Humas Bua Hadi Sunarso, Se Sebagai Kepala Bagian Mutasi I Pada Biro Kepegawaian, Bua Budiwantoro, Sh., Mh Sebagai Kepala Bagian Bimbingan Dan Monitoring Pada Biro Perlengkapan, Bua El Damara, Sh., Se., Mm Sebagai Kepala Bagian Penyusunan Rencana Anggaran Pada Biro Perencanaan, Bua Heru Suratna, Sh Sebagai Kepala Bagian Kesekretariatan Pimpinan D Pada Biro Kesekretariatan Pimpinan, Bua Zainal Kalman, Sh., Mh Sebagai Kepala Bagian Kesekretariatan Pimpinan C Pada Biro Kesekretariatan Pimpinan, Bua Rum Zainah, Sh Sebagai Kepala Bagian Mutasi Ii Pada Biro Kepegawaian, Bua Sadiman, Sh., Mm Sebagai Kepala Bagian Perencanaan Dan Keuangan Pada Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Tun R. Yustiar Nugroho, Sh., Mh., Mm Sebagai Kepala Bagian Bidang Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Pada Pusat Pendidikan Pelatihan Manajemen Dan Kepemimpinan Balitbang Diklat Kumdil.

    dalam Acara Pelantikan Yang Dihadiri Oleh Pejabat Eselon I, Ii Iii Dan Iv Pada Lingkunagan Mahkamah Agung. Para Pejabat Yang Dilantik Bersumpah Akan Memenuhi Kewajiban Dengan Sebaik Baiknya Dan Seadil " Adilnya, Memegang Teguh Undang " Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Dan Menjalankan Segala Peraturan Perundang"undangan Dengan Selurus " Lurusnya Menurut Undang " Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Serta Berbakti Kepada Nusa Dan Bangsa. (humas / Rs / Photo:pepy)

    by zenorss

  • Ketua Mahkamah Agung Membuka Acara Seminar Sehari Dalam Rangka Hari Ulang Tahun Ke 28 Pengadilan Tata Usaha Negara

    jakarta " Humas :pengadilan Tata Usaha Negara Pada Tanggal 29 Desember 1986 Merupakan Lembaga Yudikatif Yang Dibentuk Dengan Tujuan Untuk Membentuk Tata Kehidupan Negara Dan Bangsa Yang Sejahtera, Aman, Tentram, Serta Tertib Yang Dapat Menjamin Kedudukan Warga Masyarakat Dalam Hukum Dan Menjamin Terpeliharanya Hubungan Yang Selasi, Seimbang Serta Selaras Antara Aparatur Dibidang Tata Usaha Negara Dengan Para Warga Masyarakat, Tutur Prof. Dr. M. Hatta Ali, Sh., Mh Pada Acara Seminar Sehari Mengambil Tema Upaya Administratif Dalam Perspektif Undang Undang Administrasi Pemerintah Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi. Dalam Rangka Hari Ulang Tahun Ke 28 Pengadilan Tata Usaha Negara.

    upaya Administrasi Dalam Sengketa Tun Berdasarkan Undang " Undang No 30 Tahun 2014 Merupakan Perluasan Dari Ketentuan Pasal 48 Ayat (1) Uu Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Yang Hanya Membatasi Upaya Administratifnya Saja, Dimana Sesuai Ketentuan Pasal 75 Sampai 78 Uu Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah, Warga Masyarakat Diberi Pilihan Untuk Menerima Keputusan Dan / Atau Tindakan Pemerintah Atau Tidak Sepakat Dengan Mengajukan Upaya Administratif. Sehingga Upaya Administratif Ini Merupakan Mekanisme Yang Harus Terlebih Dahulu Ditempuh Oleh Warga Masyarakat Sebelum Mengajukan Gugatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara, Ungkap Mantan Ketua Kamar Pengawasan.

    acara Yang Berlangsung Di Hotel Mercure Ancol, Kamis, 7/2/2019 Dihadiri Oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial,para Ketua Kamar, Pejabat Eselon I, Ketua Pengadilan Tingkat Banding, Serta Seluruh Hakim Tata Usaha Negara.

    diakhir Sambutan, Ketua Mahkamah Agung Berpesan Kepada Seluruh Jajaran Pengadilan Tata Usaha Negara Agar Terus Menjaga Integritas Dan Profesionalitasnya Dalam Menegakkan Hukum Dan Keadilan.(humas / Rs / Photo Pepy)

    by zenorss

  • Ma Akan Integrasikan Program Reformasi Birokrasi, Zona Integritas Dan Akreditasi

    jakarta - Humas: Untuk Mendorong Pelaksanaan Agenda-agenda Reformasi Peradilan Secara Mutatis Mutandis, Mahkamah Agung Berencana Untuk Mengintegrasikan Program Reformasi Birokrasi Dan Pembangunan Zona Integritas, Termasuk Di Dalamnya Program Akreditasi Penjaminan Mutu (apm) Bagi Pengadilan.

    menurut Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo, Terdapat Banyak Alasan Yang Melatarbelakangi Inisiasi Pengintegrasian Beberapa Program Tersebut.

    selain Karena Secara Substansi Program-program Tersebut Memiliki Kesamaan Maksud, Tujuan, Data Dan Sumber Data, Pengintegrasian Ini Perlu Dilakukan Untuk Mengefisienkan Pengelolaan Dan Memudahkan Satuan Kerja Di Daerah. Satuan Kerja Di Daerah Tidak Perlu Berkali-kali Menyediakan Data Yang Pada Hakekatnya Sama Tetapi Dipergunakan Untuk Tujuan Yang Berbeda-beda, Ujar Pudjoharsoyo Yang Juga Menjadi Penanggung Jawab Program Reformasi Birokrasi Di Mahkamah Agung.

    selain Itu, Integrasi Ini Diyakini Dapat Mempertegas Keterkaitan Erat Antara Program Reformasi Birokrasi Yang Dikembangkan Oleh Pemerintah Dengan Program Reformasi Peradilan Yang Diusung Oleh Mahkamah Agung Melalui Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010"2035.

    sebagai Langkah Awal Proses Integrasi Ini, Ungkap Pudjoharsoyo, Mahkamah Agung Tengah Mempersiapkan Payung Hukum Sebagai Dasar Hukum Pelaksanaannya. Bermodalkan Payung Hukum Tersebut, Mahkamah Agung Akan Menindaklanjuti Proses Integrasi Tersebut, Seperti Menentukan Bentuk Integrasi Dan Model Pelaksanaannya.

    reformasi Birokrasi, Pembangunan Zona Integritas Dan Akreditasi

    saat Memberikan Sambutan Dalam Acara Entry Meeting Dan Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Mahkamah Agung 2018 Di Jakarta, Senin (21/01/2019) Yang Lalu, Pudjoharsoyo Menjelaskan Titik Singgung Antara Reformasi Birokrasi Dan Pembangunan Zona Integritas. Menurutnya, Reformasi Birokrasi Merupakan Salah Satu Langkah Awal Untuk Melakukan Penataan Terhadap sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik, Efektif Dan Efisien, Sehingga Dapat Melayani Masyarakat Secara Cepat, Tepat, Dan Professional Dengan Menargetkan Tercapainya Tiga Sasaran Hasil Utama Yaitu Peningkatan Kapasitas Dan Akuntabilitas Organisasi, Pemerintah Yang Bersih Dan Bebas Kkn, Serta Peningkatan Pelayanan Publik.

    sementara Pembangunan Zona Integritas, Lanjut Pudjoharsoyo Adalah Sarana Akselerasi Perwujudan Reformasi Birokrasi Agar Dapat Menjadi Contoh Bagi Satuan-satuan Kerja Lainnya. Untuk Mengakselerasi Pencapaian Sasaran Reformasi Birokrasi, Maka Instansi Pemerintah (pusat Dan Daerah) Perlu Untuk Membangun Pilot Project Yang Dapat Menjadi Percontohan Penerapan Pada Unit-unit Kerja Lainnya. Untuk Itu, Perlu Secara Konkret Dilaksanakan Program Reformasi Birokrasi Pada Unit Kerja Melalui Upaya pembangunan Zona Integritas, Jelas Pria Yang Pernah Menjabat Sebagai Ketua Pn Jakarta Barat Tersebut.

    adapun Keterkaitan Antara Program Reformasi Birokrasi Dan Akreditasi, Ketua Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung, Jeanny H. V. Hutauruk Menjelaskan Bahwa Reformasi Birokrasi Itu Bersifat Eksternal Dan Menyeluruh Sedangkan Akreditasi Itu Bersifat Khusus Dan Hanya Berlaku Di Mahkamah Agung Dan Badan-badan Peradilan Yang Ada Di Bawahnya. Keberlakuan Program Reformasi Birokrasi Bersifat Nasional Sedangkan Akreditasi Bersifat Khusus Untuk Pengadilan, Ujar Jeanny Yang Juga Menjabat Sebagai Sekretaris Ditjen Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Tersebut.

    diamini Pihak Kemenpan Rb

    menanggapi Gagasan Untuk Pengintegrasian Tersebut, Asisten Deputi Pengelolaan Pengaduan Aparatur Dan Masyarakat Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Drs. Agus Uji Hantara, M. E Menyambut Baik Rencana Tersebut. Kementerian Mendukung Gagasan Tersebut, Tinggal Dipilah-pilah Saja Program Akreditasi Ke Dalam 8 (delapan) Area Reformasi Birokrasi, Ujar Agus Uji Dalam Tanggapannya.

    menurut Agus Uji, Akomodasi Reformasi Birokrasi Terhadap Program Akreditasi Mahkamah Agung Sangat Dimungkinkan Mengingat Masing-masing Kementerian Dan Lembaga Memiliki Karakteristik Yang Berbeda-beda. Dalam Program Reformasi Birokrasi, Keunikan-keunikan Tersebut Dapat Diintegrasikan, Ujar Agus Uji. (humas/mohammad Noor/rs)

    by zenorss