Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Tinggi Bengkulu

Jl. Pembangunan No. 21, Padang Harapan, Bengkulu 38225 Indonesia

E-Learning Mahkamah Agung Republik Indonesia

Komunikasi Data Nasional

Sistem Informasi Kepegawaian

Sistem Informasi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sistem Informasi Penelusuran Perkara / Case Tracking Sistem untuk Pengadilan Tinggi

Sistem Informasi Pengawasan

Berita Mahkamah Agung

Berita Mahkamah Agung

Berikut ini adalah berita terbaru Mahkamah Agung Republik Indonesia

  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

    • Mahkamah Agung Ri " Supreme Judicial Council Kuwait Tandatangani Letter Of Intend Kerja Sama Bidang Peradilan

      kuwait-humas: Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (ma Ri), Prof. Dr. H. Muhamad Hatta Ali, S.h., M.h. Mengadakan Kunjungan Kerja Ke Kuwait Pada 9-11 Desember 2017. Kunjungan Yang Diinisiasi Oleh Ma Ri Dan Supreme Judicial Council Of The State Of Kuwait (sjc Kuwait) Ini Dimaksudkan Untuk Membangun Kerangka Kerja Sama Di Bidang Hukum Dan Peradilan Khususnya Dalam Hal Capacity Building Dan Pembinaan Profesionalisme Aparat Peradilan Kedua Belah Pihak. Program Utama Ketua Ma Ri Selama Tiga Hari Di Kuwait Mencakup Pertemuan Dengan Chief Justice Sjc Kuwait, Y.m. Yousef Jasem Al-mutawa, Minister Of Justice, Y.m. Dr. Faleh Abdullah Al-azab Dan Director Of Kuwait Institute For Judicial And Legal Studies, (kijls) Mr. Owaid Al-thuwaimar.

      turut Hadir Dalam Kunjungan Ketua Ma Ri Tersebut Sejumlah Pejabat Di Lingkungan Ma Ri, Antara Lain Ketua Kamar Peradilan Agama Mahkamah Agung Ri, Dr. H. Amran Suadi, S.h., M.h., Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Ditjen Badilag Ma Ri, Dr. H. Fauzan Jahuri Muri, Sh., Mh., Mm., Hakim Pengadilan Agama Cibinong Kelas I A, Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., Ll.m, Hakim Yustisial/asisten Ketua Mahkamah Agung Ri, Faisal Akbaruddin Taqwa, Sh., Llm Dan Kabag Keuangan Ditjen Badilag Ma Ri, Arief Gunawan Syah, Sh., Mh.

      pada Sesi Join Meeting Tingkat Ketua Mahkamah Agung Kedua Negara, Ketua Ma Ri Dan Chief Justice Sjc Kuwait Telah Menyepakati Dan Menandatangani Rumusan Letter Of Intend (loi) Atau Pernyataan Kehendak Kerjasama Di Bidang Peradilan Dua Negara. Penandatangan Loi Ini Merupakan Anak Tangga Pertama Menuju Kesepakatan Yang Lebih Tekhnis Berupa Memorandum 0f Understanding (mou) Atau Nota Kesepahaman. Diharapkan Setelah Penandatanganan Ini Dapat Ditindaklanjuti Dengan Pembahasan Tim Tekhnis Peradilan Dari Dua Negara Dalam Rangka Menyamakan Persepsi Lebih Lanjut Menuju Terwujudnya Memorandum Of Understanding (mou) Atau Nota Kesepahaman Di Bidang Peradilan, Ungkap Ketua Ma Ri Disela-sela Pertemuan Dengan Diaspora Indonesia Di Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Kuwait.

      dari Sisi Substansi Loi, Kedua Belah Pihak Menyepakati Perlunya Membangun Kerangka Kerjasama Strategis Peradilan Meliputi Beberapa Bidang Antara Lain Pendidikan Dan Pelatihan Hukum & Peradilan, Pembinaan Profesionalisme Hakim, Studi Banding, Penelitian Atau Riset Di Bidang Hukum Dan Peradilan, Pertukaran Kunjungan Pada Event-event Keilmuan Dan Lokakarya, Pertukaran Informasi Terutama Dalam Penerapan Dan Pengembangan Hukum Berbasis Syariah Di Kedua Negara, Bidang-bidang Lain Sesuai Dengan Kepentingan Bersama Yang Disepakati Oleh Para Pihak.

      kami Sangat Senang Dan Bangga Atas Kunjungan Ketua Ma Ri, Y.m. Prof. Dr. H. Muhamad Hatta Ali, S.h., M.h. Ke Kota Kuwait, Insyaallah Ini Akan Menjadi Langkah Awal Yang Sangat Baik Bagi Terjalinnya Hubungan Kerjasama Dua Lembaga Peradilan Indonesia Dan Kuwait, Mengingat Banyaknya Kesamaan Pada Sistem Peradilan Di Ke Dua Negara, Ungkap Chief Justice Sjc Kuwait Yang Juga Merangkap Sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Kuwait Di Sela-sela Pertemuan Dengan Delegasi Ma Ri.

      indonesia Dan Kuwait Memiliki Hubungan Bilateral Yang Baik Sejak Lama Khususnya Sejak Adanya Hubungan Diplomatik Secara Resmi Pada Tahun 1968 Dan Berdirinya Kedutaan Besar Ri Di Kuwait Pada Tahun 1976. Kedua Negara Memiliki Modalitas Yang Kuat Untuk Meningkatkan Kerja Sama Di Berbagai Bidang, Termasuk Hukum Dan Peradilan. Terlebih Lagi, Konstitusi Kedua Negara Sama-sama Menegaskan Bahwa Kekuasaan Kehakiman Adalah Kekuasaan Yang Independen Dan Tidak Ada Intervensi Dari Pihak Manapun Dalam Rangka Menjamin Hak-hak Konstitusional Para Pencari Keadilan Tegas Ketua Ma Ri Menyambut Pernyataan Ketua Sjc Kuwait Tersebut. Selain Untuk Mengisi Persahabatan Kedua Negara, Ketua Ma Juga Mengangkat Pentingnya Kerja Sama Internasional Bagi Pembinaan Profesi Dan Pembangunan Kapasitas Hakim.

      atas Nama Pemerintah Kuwait, Minister Of Justice Menyampaikan Apresiasi Atas Hubungan Baik Kuwait-indonesia Selama Ini. Rencana Kerja Sama Yang Akan Dijalin Di Antara Kedua Lembaga Peradilan Akan Memperkuat Profil Hubungan Bilateral. Selain Itu, Menteri Al-azab Menegaskan Upaya Peningkatan Profesionalitas Hakim Adalah Suatu Keniscayaan Mengingat Masyarakat Sangat Bergantung Kepada Pengadilan Sebagai Benteng Terakhir Penegakan Hukum. Kami Mendorong Kerjasama Peradilan Indonesia-kuwait Dapat Segera Diwujudkan Dengan Harapan Semoga Dapat Berdampak Positif Bagi Kedua Negara Ungkap Menteri Al-azab Di Ruang Kerjanya.

      secara Khusus Ketua Ma Ri Dan Delegasi Diterima Oleh Emir Negara Kuwait (raja Kuwait-red), Emir Sabah Ahmed Al Jaber As Sabah Di Istana Negara. Emir Kuwait Memastikan Mendukung Upaya Kerjasama Antara Dua Lembaga Peradilan Di Kedua Negara Dan Menyatakan Tidak Ada Satu Hal Apapun Yang Menghalangi Terwujudnya Kerjasama Dimaksud. Kami Atas Nama Pemerintahan Dan Rakyat Kuwait Sangat Siap Untuk Mewujudkan Kerjasama Peradilan Yang Sedang Dirintis Dan Tidak Ada Hal Apapun Yang Menjadi Penghalang Demi Terwujudnya Kerja Sama Tersebut Ungkap Emir Kuwait Dalam Pertemuan Yang Juga Dihadiri Oleh Ketua Scj Kuwait Dan Sejumlah Elit Pemerintahan Kuwait.

      sebagai Informasi, Ri Dan Kuwait Membina Hubungan Bilateral Yang Baik Sejak Pembukaan Hubungan Diplomatik Pada 28 Februari 1968. Selain Itu, Kedua Negara Juga Memiliki Potensi Kerja Sama Yang Luas Karena Memiliki Kesamaan Prioritas Agenda Nasional. Beberapa Di Antaranya Adalah Pembangunan Infrastruktur, Reformasi Perekonomian Dan Peningkatan Peran Di Kawasan Dan Dunia, Khususnya Melalui Diplomasi Bantuan Kemanusiaan.

      sesuai Konstitusi, Kuwait Menjadikan Syariah Sebagai Sumber Hukum Yang Mengatur Hubungan Antar-masyarakat, Termasuk Kegiatan Ekonomi. Sementara Perekonomian Kuwait Sendiri Digerakkan Oleh Investasi Ke Luar Negeri Dan Jasa Keuangan, Selain Tentunya Sektor Minyak. Berdasarkan Data International Monetary Fund (imf) Yang Dirilis Bulan Oktober 2017 Kuwait Menduduki Posisi Sepuluh Besar Negara Terkaya Di Dunia Dengan Pdb Per Kapita: Us$ 69.670 Atau Setara Rp 942,4 Juta.

      hal Ini Menjadi Pertimbangan Indonesia Untuk Menjalin Kerja Sama Pengembangan Sdm Hakim Yang Mumpuni Dalam Menangani Sengketa Ekonomi Syariah Yang Mengedepankan Transparansi, Keadilan Dan Good Governance. (kuwait-ns)

    • Bisa Diperbaiki Atau Diamputasi

      jakarta " Humas, 11 Desember 2017

      tanggal 9 Desember Diperingati Sebagai Hari Anti-korupsi Dunia. Moment Yang Dijadikan Tonggak Untuk Memerangi Dan Mengenang Hancurnya Peradapan Akibat Korupsi. Berdasarkan Survey Transparancy International Indonesia, Corruption Perception Index Tahun 2016 Memperoleh Skor 37 Dari Rentang 0-100. Berdasarkan Skor 37 Poin Tersebut, Indonesia Menempati Urutan 90 Dari 176 Negara. Meskipun Demikian Indonesia Masih Belum Mampu Berkompetisi Dengan Malaysia (49 Point), Brunei (58 Poin) Dan Singapura (85 Poin).

      secara Umum Setiap Orang Sudah Sangat Memahami, Bahwa Korupsi Merupakan Kejahatan Luar Biasa. Korupsi Merupakan Kejahatan Yang Tidak Saja Dilarang Oleh Hukum Negara, Tetapi Sejak Awal Merupakan Perbuatan Yang Dilarang Oleh Ajaran Agama. Indonesia Merupakan Negara Yang Masih Sarat Dengan Korupsi. Berbagai Upaya Sudah Dilakukan Namun Hasilnya Masih Belum Memenuhi Harapan. Reformasi Birokrasi Sudah Diterapkan , Bahkan Dilakukan Penilaian Secara Mandiri. Audit Keuangan Juga Telah Diberlakukan, Sehingga Setiap Kementerian Atau Lembaga Berusaha Untuk Memperoleh Predikat Wajar Tanpa Pengecualian. Setiap Area Kantor Instansi Pemerintahan Atau Kantor Pelayanan Publik Selalu Memasang Informasi Sebagai Zone Integritas. Jika Hal Ini Terjadi Dapat Ditarik Hipotesa Bahwa Kegiatan Proses Lebih Diutamakan Dari Pada Tujuan Itu Sendiri.

      slogan Dan Formalitas Masih Ramai Memadati Semua Binner Publikasi. Upaya Melakukan Identifikasi Masalah Untuk Mencari Solusi Bukan Menghabiskan Anggaran Untuk Diskusi. Penelitian Ilmiah Sudah Dilakukan, Survey Layanan Kepuasan Publik Juga Sudah Dilaporkan, Namun Hasilnya Tidak Ada Yang Peduli. Adakah Yang Salah Dalam Melakukan Diagnose, Ataukah Memberikan Solusi Yang Bukan Menjadi Masalah. Adakah Upaya Melakukan Peninjauan Kembali Terhadap Kebijakan Yang Telah Dilakukan. Kemungkinan Ada Yang Salah Menjadikan Proses Sebagai Tujuan Dan Sehingga Semua Biaya Habis Di Tahap Proses Dan Tidak Sampai Pada Tujuan. Seharusnya Semua Biaya Untuk Menyelesaian Masalah Secara Konkret Dan Bukan Habis Untuk Rapat Diskusi Dan Koordinasi.

      pada Hari Peringatan Hari Anti-korupsi Sedunia, Kembali Mappi Melakukan Publikasi Hasil Penelitiannya. Penelitian Dilakukan Di Pengadilan Negeri Medan, Banten, Bandung, Yogyakarta Dan Malang. Berdasarkan Hasil Wawancara Ditemukan Masih Adanya Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Panitera Pengganti Dan / Atau Panitera Muda Hukum. Hasil Penelitian Ini Patut Diberikan Apresiasi Dan Sebagai Landasan Untuk Mengambil Langkah Strategis Bagi Para Pimpinan Pengadilan Untuk Melakukan Pembinaan Dan Pengawasan Secara Intensif. Meskipun Jumlahnya 50.000 Sangat Kecil Dibandingkan Dengan Dugaan Korupsi Proyek E-ktp Yang Saat Ini Sedang Diproses, Namun Sekecil Apapun Perbuatan Pungutan Liar, Suap Dan Korupsi Adalah Dilarang Dan Tercela Sehingga Mendapat Perhatian Sangat Besar Dari Masyarakat.

      berdasarkan Paket Kebijakan Mahkamah Agung, Yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Hakim Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung Badan Peradilan Dibawahnya. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan ( Whistle Blowing System ) Di Mahkamah Agung Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya, Sebagaimana Ditegaskan Lagi Dengan Maklumat Ketua Mahkamah Agung Nomor : 01/maklumat/kma/ix/2017 Tentang Pengawasan Dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya, Maka Yang Bertanggungjawab Terhadap Aparatur Pengadilan Adalah Ketua Pengadilan. Dalam Hal Yang Melakukan Adalah Panitera Muda Hukum Dan / Atau Panitera Pengganti, Maka Yang Bertanggung Jawab Adalah Panitera.

      pimpinan Mahkamah Agung Sangat Serius Memberantas Korupsi , Suap Dan Pungutan Liar. Mahkamah Agung Juga Telah Menindaklanjuti Dengan Membentuk Satgas Pungli Dan Mistery Shopper. Dalam Berbagai Pembinaan Ketua Mahkamah Agung Telah Memerintahkan Kepada Seluruh Pimpinan Mahkamah Agung, Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding Dan Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama Untuk Melakukan Sosialisasi Dan Melakukan Pembinaan Dan Pengawasan Secara Berkala, Berjenjang Dan Berkelanjutan.

      pimpinan Pengadilan Harus Segera Melakukan Tindakan Konkret Untuk Melakukan Pembinaan Secara Intensif Dan Lebih Mengefektifkan Hakim Pengawas Bidang Untuk Melakukan Upaya Preventif Atau Pencegahan. Apabila Semua Sudah Dilakukan Dan Para Oknum Tetap Melakukan Menerima Suap Dan Pungutan Liar, Maka Tanggung Jawab Mutlak Berada Pada Yang Bersangkutan. Adapun Solusi Alternative Yang Dapat Dilakukan Pimpinan Pengadilan, Yaitu Melakukan Tindakan Kepada Oknum Atau Pimpinannya Ditindak Oleh Atasan Langsung Secara Berjenjang Jika Ternyata Pimpinan Tidak Melakukan Pembinaan Dan Pengawasan. Dalam Hal Ada Oknum Sudah Tidak Dapat Diperbaiki, Maka Harus Dilakukan Amputasi Demi Menyelamatkan Institusi.

      kepala Biro Hukum Dan Humas Ma-ri.

    • Ketua Ma Hadiri Pelantikan Panglima Tni

      jakarta - Humas, Jum'at 12 Desember 2017. Ketua Mahkamah Agung Riprof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, Sh, Mh. Hadiri Pelantikan Panglima Tni Marsekal Hadi Tjahjanto. Di Istana Negara - Jakarta. (ds/rs)

      pelantikan Panglima Tni Marsekal Hadi Tjahjanto Oleh Presiden Ri Joko Widodo.

      ketua Ma. M. Hatta Ali Memberi Ucapan Selamat Kepada Panglima Tni Marsekal Hadi Tjahjanto

    • Ketua Mahkamah Agung Melantik 12 Ketua Pengadilan Tingkat Banding

      jakarta-humas: Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. M. Hatta Ali., Sh., Mh Melantik 12 Ketua Pengadilan Tingkat Banding.enam Orang Untuk Peradilan Umum, Dua Orang Untuk Peradilan Agama, Dan Empat Orang Untuk Peradilan Militer Pada Kamis, 7 Desember 2017 Pukul 11.00 Wib Di Ruang Prof. Dr. Kusumah Atmadja, Lt. 14 Gedung Tower Mahkamah Agung. Pelantikan Ini Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 190/kma/sk/x/2017 Tanggal 30 Oktober 2017, 187/kma/sk/x/2017 Tanggal 23 Oktober 2017, 205/kma/sk/xi/2017 Tanggal 21 November 2017.

      dalam Sambutannya Ketua Mahkamah Agung Mengutarakan Bahwa Pengadilan Tingkat Banding Sebagai Voorpost Mahkamah Agung, Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding Harus Memastikan Implementasi Fungsi Pengawasan Dan Pembinaan Sebagai Atasan Langsung Terhadap Bawahannya Sebagaimana Termuat Dalam Paket Kebijakan Tentang Pengawasan Dan Pembinaan Dalam Perma Nomor 7,8 Dan 9 Tahun 2016 Serta Maklumat Ketua Mahkamah Agung Tentang Pengawasan Dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Dibawahnya. Fungsi Pengawasan Merupakan Salah Satu Faktor Kunci Untuk Mengembalikan Kepercayaan Publik Kepada Pengadilan, Tutur Prof. Dr. M. Hatta Ali, Sh., Mh

      adapun 12 Nama Ketua Pengadilan Tingkat Banding Yang Diambil Sumpah Dan Dilantik Adalah:

      dari Lingkungan Peradilan Umum:

      1. Dr. Robinson Tarigan, Sh., Mh

      sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Manado

      2. Sunaryo, Sh., Mh

      sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Makassar

      3. Zaid Umar Bob Said Sh., Mh

      sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang

      4. Setyawan Hartono, Sh., Mh

      sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura

      5. Dr. H. Syahrial Sidik, Sh., Mh

      sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya

      6. H. Charis Mardiyanto, Sh., Mh.

      sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Kendari

      dari Lingkungan Peradilan Agama

      1. Dr. H. Bahruddin Muhammad, Sh., Mh.

      sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang

      2. Dr. Drs. H. Ahmad Fadlil Sumadi, Sh., M.hum

      sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram

      dari Lingkungan Peradilan Militer

      1. Brigjen Tni Agus Dhani Mandaladikari, Sh ,.mm.,m.hum

      sebagai Kepala Pengadilan Militer Utama

      2. Kolonel Chk. Sugeng Sutrisno Sh.,mh

      sebagai Kepala Pengadilan Militer Tinggi Iii-surabaya

      3. Kolonel Chk. Hariyadi Eko Purnomo, Sh

      sebagai Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan

      4. Kolonel Chk. Weni Okianto, Sh., Mh

      sebagai Kepala Pengadilan Militer Tinggi Iii-surabaya

      acara Ini Dihadiri Oleh Para Pimpinan Mahkamah Agung, Para Hakim Agung, Para Hakim Ad-hoc, Para Pejabat Eselon 1-2 Pada Mahkamah Agung, Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan Di Seluruh Indonesia Dan Undangan Lainnya. (azh/rs/humas)

    • Penyerahan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Oleh Ketua Mahkamah Agung

      makassar " Humas : Ketua Mahkamah Agung Prof.dr.m.hatta Ali, Sh., Mh Didampingi Oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Dan Para Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Agama Dan Militer Dan Tata Usaha Negara Menyerahkan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Kepada 261 Pengadilan Tingkat Banding Dan Tingkat Pertama, Bertempat Di Ballroom Hotel Clarion, 29/11/2017.

      penyerahaan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Kali Ini Sungguh Merupakan Momentum Yang Istimewa, Dimana Penyerahaan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Tidak Hanya Diberikan Kepada Badan Peradilan Umum, Melainkan Diberikan Juga Kepada Pengadilan Agama, Militer Dan Tata Usaha Negara.

      dalam Sambutannya Ketua Mahkamah Agung Menjelaskan Bahwa Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Ini Harus Dimiliki Oleh Setiap Pengadilan, Baik Pengadilan Umum, Agama, Militer Dan Tata Usaha Negara, Juga Akan Sebagai Penilaian Bagi Para Pimpinan Pengadilan Dalam Promosi Dan Mutasi.

      sedangkan Direktur Jenderal Peradilan Umum Mengingatkan Kepada Seluruh Pimpinan Pengadilan Baik Tingkat Banding Dan Pertama, Bahwa Akreditasi Mendorong Optimalisasi Sarana, Prasarana Dan Sistem Manajemen Untuk Mewujudkan Performa, Kinerja Dan Pelayanan Publik Yang Prima, Bukan Bermewah Mewahan Apalagi Memaksanakan Diri Untuk Mewujudkan Tampilan Yang Hebat Dengan Mengunakan Anggaran Di Luar Dipa.

      pengadilan Sebagai Benteng Terakhir Penegak Hukum Harus Terus Menerus Memperbaiki Sistem Pengadilan Guna Meningkatkan Kepercayaan Publik, Salah Satu Wujud Dari Badan Peradilan Yang Agung Adalah Pengadilan Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik Yang Prima, Tutur Ketua Mahkamah Agung.

      hadir Dalam Acara Tersebut Wakil Ketua Mahkamah Agung, Pejabat Eselon I, Ii, Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding, Tingkat Pertama. Adapun Rincian 4 Lingkungan Peradilan Yang Menerima Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Sebagai Berikut :

      5 Pengadilan Tinggi Dengan Akreditasi A 3 Pengadilan Tinggi Dengan Akreditasi B 107 Pengadilan Negeri Dengan Akreditasi A 38 Pengadilan Negeri Dengan Akreditasi B 82 Mahkamah Syariah / Pengadilan Agama Dengan Akreditasi A 16 Mahkamah Syariah / Pengadilan Agama Dengan Akreditasi B 1 Pengadilan Militer Dengan Akreditasi A 4 Pengadilan Militer Dengan Akreditasi B 2 Pengadilan Tata Usaha Negara Dengan Akreditasi A 3 Pengadilan Tata Usaha Negara Dengan Akreditasi B (humas)