berakhlak
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Tinggi Bengkulu

Jl. Pembangunan No. 21, Padang Harapan, Bengkulu 38225 Indonesia

Electronic Court System of Mahkamah Agung RI

E-Learning Mahkamah Agung Republik Indonesia

Elektronik Surat Keterangan

Komunikasi Data Nasional

Sistem Informasi Kepegawaian

Sistem Informasi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sistem Informasi Penelusuran Perkara / Case Tracking Sistem untuk Pengadilan Tinggi

Sistem Informasi Pengawasan

Survey Persepsi Anti Korupsi , Survey Kepuasan Masyarakat dan Survey Harian

Berita Badilum

Berita Badilum

Berikut ini adalah berita terbaru Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia.

berisikan tentang Informasi Berita dan Informasi Pengumuman dari Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung.

  • Berita Pengumuman Badan Peradilan Umum (Badilum)

    • Dirjen Badilum: Penyusunan Anggaran Di Pengadilan Harus Bertanggung Jawab Dan Berkualitas

      dalam Rangkaian Kunjungan Kerja Di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat Pada Hari Kamis, 25 Mei 2023, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, Sh, Mh, Berkesempatan Bertemu Dan Memberikan Pengarahan Pada Para Sekretaris Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia Pada Kegiatan Di Hotel Grand Mercure Setiabudi Bandung.

      kepada Para Sekretaris Pengadilan Tinggi, Dirjen Badilum Mengingatkan Bahwa Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan Tidak Akan Dapat Berjalan Tanpa 3m Yaitu Man (sumber Daya Manusia), Money (dana) Dan Material Yang Cukup. Karena Itu, Sekretaris Pengadilan Memiliki Tugas Dan Tanggung Jawab Besar Dalam Kesuksesan Pengadilan Dengan  Menyediakan Kebutuhan Ini Melalui Anggaran Satuan Kerja.

      tanggung Jawab Ini Dimulai Dari Penyusunan Anggaran, Misalnya Dengan Tidak Hanya Menyalin Anggaran Tahun Sebelumnya, Namun Menyesuaikan Dengan Kebutuhan Satuan Kerja Pengadilan Terbaru Dan Tidak Mengandalkan Revisi Anggaran Jika Kebutuhan Tidak Sesuai Dengan Perencanaan. Banyaknya Revisi Anggaran Ini Menurut  Dirjen Badilum Menunjukkan Perencanaan Yang Tidak Bagus Di Satuan Kerja.

      dirjen Badilum Juga Mengkritik Masih Ada Satuan Kerja Yang Penyusunan Rencana Anggarannya Tidak Berubah, Meski Jumlah Pegawai, Perkara Yang Ditangani Dan Kondisi Gedung Sudah Berubah. Hal Ini Menunjukkan Satuan Kerja Tersebut Tidak Menjalankan Fungsi Perencanaan Dengan Baik.

      mengenai Pelaksanaan Anggaran, Dirjen Badilum Mengingatkan Agar Satuan Kerja Dapat Bekerja Maksimal, Dan Meningkatkan Penyerapan Anggaran Agar Tidak Ada Lagi Satuan Kerja Yang Memiki Serapan Rendah. Pada Tahun 2022 Lalu, Badan Peradilan Umum Masih Harus Memberikan Teguran Bagi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Yang Penyerapan Anggarannya Kurang Dari 95%.  Dirjen Badilum Menyebut Bahwa Memang Tidak Mudah Menyusun Dan Melaksanakan Anggaran, Namun Hal Ini Merupakan Tanggung Jawab Para Sekretaris Dan Bentuk Pengabdian Pada Instansi Serta Pada Para Pencari Keadilan.

      di Akhir Sesi Pembinaan, Dirjen Badilum Berkesempatan Untuk Berdiskusi Dengan Para Sekretaris Pengadilan Tinggi, Yang Berbagi dan Menyampaikan Pengalaman Di Satuan Kerja Masing-masing.

    • Tingkatkan Layanan Pada Pencari Keadilan, Ditjen Badilum Adakan Bimbingan Teknis Pelayanan Hukum Disabilitas

      para Penyandang Disabilitas Sering Mendapat Hambatan Dalam Memperoleh Pelayanan, Termasuk Dalam Mencari Keadilan. Menyikapi Hal Ini Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mengadakan Bimbingan Teknis Pelayanan Hukum Disabilitas Tahun Anggaran 2023 Kepada Aparat Pengadilan. Kegiatan Bimbingan Teknis Kali Ini Diadakan Di Hotel Artotel Suites Mangkuluhur, Jakarta Selatan Tanggal 24 - 26 Mei 2023, Dengan Dihadiri Para Ketua, Wakil Ketua Dan Pejabat Struktural Pengadilan Negeri Di Wilayah Dki Jakarta Dan Sekitarnya Serta Provinsi Banten.

      untuk Meningkatkan Pemahaman Terhadap Pelayanan Keadilan Penyandang Disabilitas Ini, Diberikan Materi Oleh Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung Ri, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, Sh, Ll.m, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Dki Jakarta Dr. Heru Pramono, Sh, M.hum Dan Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, Zahlisa Vitalita, Sh, Mh.

    • Dirjen Badilum Sampaikan Kuliah Umum Di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung

      mahkamah Agung Ri Senantiasa Berupaya Meningkatkan Pelayanan Pada Pencari Keadilan, Dan Tak Lupa Pula Melakukan Sosialisasi  Kepada Masyarakat Terhadap Kegiatan-kegiatan Ini. Pada Hari Kamis, 25 Mei 2023, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, Sh, Mh Berkesempatan Menyampaikan Kuliah Umum Kepada Para Mahasiswa Dan Akademisi Di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Kota Bandung, Jawa Barat.

      dalam Kesempatan Ini, Beliau Membawakan Materi "perkembangan Praktik Hukum Acara Perdata Di Pengadilan". Kuliah Umum Ini Memaparkan Capaian Dan  Terobosan Mahkamah Agung, Salah Satu Yang Diuraikan Adalah Gugatan Sederhana Untuk Perkara Bernominal Kecil, Dan Pelaksanaan E-court, Yang Memungkinkan Penyelesaian Perkara Perdata Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi.

      dirjen Badilum Menyampaikan Bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi Di Pengadilan Akan Memberikan Kemudahan Dalam Setiap Proses Kerja, Serta Mendorong Transparansi, Sehingga Terjadi Penguatan Akuntabilitas Dan Profesionalisme Yang Pada Akhirnya Akan Menghasilkan Penanganan Perkara Berkualitas.

    • Bersama Badan Pengawasan Mari, Ditjen Badilum Lakukan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sakip)

      sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sakip) Mempunyai Peran Yang Sangat Strategis Dalam Upaya Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Termasuk Pada Pengadilan, Yaitu Sebagai Alat Untuk Memperbaiki Kebijakan  Dan Mengukur Pelaksanaan Layanan. Karena Hal Tersebut, Maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Bekerja Sama Dengan Badan Pengawasan Mahkamah Agung Ri Melaksanakan Evaluasi Sakip Dengan Mengundang Para Sekretaris Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia Pada Hari Kamis, 25 Mei 2023.

      kegiatan Ini Menghadirkan Pemateri Para Auditor Dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung Ri, Yaitu Ferri Taufik Ferdiansyah, S.e., Ak., M.ak. Dan Imam Purnomo , S.e., Ak. Dalam Pemaparannya, Pemateri Mengingatkan Pentingnya Sakip, Antara Lain Sebagai Syarat Dalam Penilaian Dalam Predikat Zona Integritas (zi) Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (wbk) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (wbbm).

       selain Itu Para Pemateri Juga Mengingatkan Dalam Menentukan Target Kinerja, Tiap Satuan Kerja Harus Tetap Menerapkan Prinsip Smart, Yaitu Specific (terperinci) , Measurable (dapat Diukur), Achievable (dapat Dicapai), Realistic (sesuai Kenyataan), And Timely (tepat Waktu). Setelah Melakukan Penyusunan Target, Maka Satuan Kerja Perlu Mengadakan Monitoring Dan Evaluasi Secara Berkala, Yang Diikuti Dengan Tindak Lanjut Atas Temuan Dan Permasalahan Yang Dihadapi.

    • Pengadilan Tinggi Riau, Pengadilan Tinggi Bengkulu Dan Pengadilan Tinggi Denpasar Terima Penghargaan Capaian Indikator Pelaksanaan Anggaran Dari Dirjen Badilum

      sebagai Bentuk Apresiasi Atas Kinerja Satuan Kerja Dalam Menyusun Dan Melaksanakan Anggaran Pada Tahun Anggaran 2022 Yang Lalu, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, Sh, Mh, Memberikan Penghargaan Kepada 3 (tiga) Pengadilan Tinggi Terbaik Kategori Capaian Indikator Pelaksanaan Anggaran. Ketiga Pengadilan Tinggi Tersebut Adalah:

      Kategori Capaian Indikator Pelaksanaan Anggaran Terbaik I Adalah Pengadilan Tinggi Riau Dengan Nilai Total 99,932. Kategori Capaian Indikator Pelaksanaan Anggaran Terbaik Ii Adalah Pengadilan Tinggi Bengkulu Dengan Nilai Total 96,533. Kategori Capaian Indikator Pelaksanan Anggaran Terbaik Iii Adalah Pengadilan Tinggi Denpasar Dengan Nilai 95.00

      penghargaan Ini Diberikan Kepada Para Sekretaris Pengadilan Tinggi Dalam Rangkaian Kegiatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Di Bandung, Pada Hari Kamis, 25 Mei 2023.

    • Hadirkan Para Sekretaris Pengadilan Tinggi, Ditjen Badilum Lakukan Sosialisasi Penganggaran Dan Penyusunan Rka-kl Tahun Anggaran 2024

      dalam Rangka Mewujudkan Penyusunan  Anggaran Di Pengadilan Yang Lebih Baik Dan Tepat Sasaran, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Melaksanakan Penyusunan Rencana Kerja & Anggaran Kementerian Negara/lembaga (rka-kl) Untuk Tahun Anggaran 2024 Yang Akan Datang, Secara Terpadu Dengan Melibatkan Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia. Kegiatan Ini Diselenggarakan Pada Rabu " Jumat / 24 Mei " 26 Mei 2023 Bertempat Di Hotel Grand Mercure Bandung Setiabudi, Kota Bandung, Jawa Barat. Kegiatan Dibuka Plt. Sekretaris Ditjen Badilum Drs. Wahyudin, M. Si. Dan Menghadirkan Para Sekretaris, Pejabat Struktural Kesekretariatan, Penyusun Anggaran, Dan Pratana Keuangan Yang Hadir Mewakili Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia.

      diharapkan, Dengan Koordinasi Penyusunan Anggaran Ini, Kebutuhan Anggaran Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri Dalam Pelayanan Pencari Keadilan Dapat Terpenuhi. Dalam Kesempatan Ini, Para Peserta Berdiskusi Tentang Penyusunan Anggaran Dengan Narasumber Dari Biro Perencanaan Dan Organisasi Mahkamah Agung Ri Serta Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.

    • Penunjukan Dan Pemanggilan Peserta Focus Group Discussion Kepaniteraan Di Lingkungan Peradilan Umum

    • Dukung Kesetaraan Perempuan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Kembali Selenggarakan Bimbingan Teknis Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

      perempuan Merupakan Salah Satu Kaum Rentan Yang Sering Dikesampingkan Haknya. Menyadari Hal Tersebut, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Terus Berupaya Untuk Memberikan Dukungan Bagi Perempuan, Khususnya Bagi Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum. Oleh Karena Itu, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Kembali Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Di Lingkungan Peradilan Umum Pada Tanggal 22 S.d. 24 Mei 2023. Bertempat Di Hotel Mercure, Padang, Sumatera Barat, Kegiatan Ini Diikuti Oleh 80 Orang Peserta Yang Terdiri Dari Para Hakim Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang, Para Hakim Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Serta Jaksa Dan Anggota Kepolisian. Kegiatan Ini Menghadirkan Tiga Narasumber, Yaitu Dr. Hj. Diah Sulastri Dewi, S.h., M.h. (wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang), Erni Mustika Sari, S.h, M.h. (jaksa Utama Pratama Pada Jaksa Agung Muda Pidana Umum), Dan Siti Mazumah (koordinator Nasional Forum Layanan Perempuan Korban Lbh Apik). Kegiatan Ini Bertujuan Untuk Memberikan Bimbingan Teknis Bagi Para Aparatur Pengadilan Dan Aparat Penegak Hukum Lainnya Dalam Menangani Perkara Khususnya Yang Berhubungan Dengan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

    • Pemanggilan Peserta Sbk 2024

      lampiran
      filedescriptionfile Sizedownloads
      pemanggilan_peserta_sbk_2024 400 Kb20
    • Surat Pemanggilan Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Pelayanan Hukum Disabilitas Tahun Anggaran 2023

      terlampir

      lampiran
      filedescriptionfile Sizedownloads
      surat Pemanggilan Peserta_ok_sign.pdf 994 Kb24
    • Dirjen Badilum Hadiri Pengumpulan Data Evaluasi Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035

      cetak Biru Pembaruan Peradilan Merupakan Dokumen Utama Yang Menjadi Pedoman Reformasi Peradilan Di Indonesia. Disusun Pertama Kali Pada Tahun 2005, Cetak Biru Pembaruan Peradilan Kemudian Diperbarui Pada Tahun 2010. Pada Saat Penyusunan Cetak Biru 2010-2035, Dilakukan Serangkaian Proses Evaluasi Untuk Melihat Bagaimana Cetak Biru 2005 Diimplementasikan.

      pasca Diluncurkannya Cetak Biru 2010-2035, Tim Asistensi Pembaruan Ma Telah Beberapa Kali Melakukan Evaluasi Pelaksanaannya. Dalam Pembaruan Cetak Biru Ini, Penting Bagi Ma Untuk Menjaring Aspirasi Dan Harapan Dari Internal Ma Maupun Dari Masyarakat, Agar Reformasi Peradilan Sesuai Dengan Harapan Dan Dapat Berdampak Pada Peningkatan Kepercayaan Masyarakat.

      pada Hari Senin, 15 Mei 2023 , Tim Asistensi Pembaruan Ma Mengadakan Kegiatan Pengumpulan Data Evaluasi Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 Dengan Melakukan Audiensi Kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, Sh, Mh.

      dalam Kegiatan Ini Dilakukan Diskusi Capaian Pada Pilar Visi, Misi, Organisasi Serta Capaian Pada Pilar Fungsi Teknis Dan Manajemen Sdm. Dirjen Badilum Menghadiri Diskusi Ini Dengan Didampingi Oleh Plt. Sekretaris Ditjen Badilum Drs. Wahyudin, Msi Dan Para Pejabat Eselon Iii.

    • Surat Edaran Tentang Pengusulan Hakim Tindak Pidana Pemilihan Dan Pemilihan Umum

      lampiran
      filedescriptionfile Sizedownloads
      surat Edaran Tentang Pengusulan Hakim Tindak Pidana Pemilihan Dan Pemilihan Umum.pdf 375 Kb12
    • Pengumuman Pengiriman Surat Keputusan Promosi Dan Mutasi Tenaga Teknis Kepaniteraan Tanggal 3 April 2023

      bagi Nama - Nama Yang Surat Keputusannya Belum Terlampir Pada Pengumuman Ini Harap Segera Mengunggah E-lhkpn / E-lhkasn Ke Dalam Aplikasi Sikep Paling Lambat 7 (tujuh) Hari Sejak Pengumuman Ini Ditayangkan Dan Dapat Mengkonfirmasi Melalui Narahubung Berikut :

      1. Fuad Fachriza, S.h., M.h. (082113999023) 2. Danang Agus Setiawan, S.kom. M.h. (085783770777) 3. Fhatmi Haddia Putri, S.kom. (08111260690)
      lampiran
      filedescriptionfile Sizedownloads
      surat Pengiriman Sk 3 April 2023_sign.pdf 156 Kb10
    • Permintaan Tanggapan Atas Temuan Bpk Terkait Pengelolaan Keuangan Perkara Dan Uang Titipan Pihak Ketiga Lainnya

      lampiran
      filedescriptionfile Sizedownloads
      permintaan Tanggapan 1732 Kb76
    • Pemanggilan Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung Ri Tahun Anggaran 2023

    • Perpanjangan Kedua Survey Meningkatkan Peran Kepemimpinan Hakim Perempuan Di Pengadilan

      lampiran
      filedescriptionfile Sizedownloads
      surat Perpanjangan Survey_fcfcoa Badilum_26 April 2023_signed.pdf 179 Kb3





NILAI IKMNILAI IPAK
ikm-triwulan-1-2022 ipak-triwulan-1-2023