Nomor : 2 Tahun 2015
Tanggal : 7 Agustus 2015
Tentang : Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
File Download : PERMA 02 Tahun 2015

Perkara dengan acara cepat atau acara singkat hanya dikenal dalam ranah hukum pidana. Namun mulai 7 Agustus 2015, perkara perdata yang nilai gugatannya tidak lebih dari 200 juta dan bukan mengenai sengketa tanah akan diperiksa dengan acara yang sederhana oleh hakim tunggal. Hal ini karena pada tanggal 7 Agustus 2015 telah diundangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Dalam memeriksa perkara yang dikategorikan sebagai “gugatan sederhana”, pengadilan harus menyelesaikan paling lama 25 hari sejak sidang pertama.

Selain melihat nilai gugatan dan objek gugatan, Perma 2 Tahun 2015 mengkategorikan perkara sebagai small claim court, harus pula memenuhi ketentuan berikut ini, yaitu: sengetanya mengenai wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, bukan perkara yang menjadi kewenangan pengadilan khusus, masing-masing pihak (penggugat dan tergugat) tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama, pihak Tergugat harus diketahui alamatnya dan Penggugat dan Tergugat harus berdomisili di wilayah hukum yang sama.

Acara sederhana dalam pemeriksaan perkara small claim court, nampak dari ketentuan sebagai berikut: perkara diperiksa oleh hakim tunggal, mendaftarkan gugatan dapat dilakukan dengan hanya mengisi blanko yang disediakan oleh pengadilan, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan. Ketentuannya lainnya adalah Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri persidangan secara langsung meskipun mereka menggunakan kuasa, bukti surat dilegalisir dan harus dilampirkan saat mendaftarkan gugatan. Selain itu upaya perdamaian dalam pemeriksaan gugatan sederhana mengecualikan dari ketentuan mediasi.

Sifat sederhana juga berlaku dalam pengajuan keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Keberatan diajukan oleh pihak yang dikalahkan kepada Ketua Pengadilan yang memutus perkara tersebut. Perkara yang diajukan keberatan tersebut selanjutnya akan diperiksa diperiksa oleh majelis di pengadilan yang sama (bukan pengadilan tinggi).

• Indeks Berita Mahkamah Agung Republik Indonesia

  • Kunjungan Kerja Komisi Iii Dpr Ri Dengan Empat Lingkungan Peradilan Di Wilayah Provinsi Jawa Timur

    surabaya - Humas. Bertempat Di Ruang Mahameru Kepolisian Daerah Jawa Timur, Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan Iii Dipimpin Oleh Wakil Ketua Komisi Iii Dpr Ri Desmond J. Mahesa Sh., Mh. Seluruh Jajaran Ketua Pengadilan Pada Empat Lingkungan Peradilan Di Wilayah Jawa Timur Hadir Pada Rapat Kali Ini Beserta Jajaran Tingkat Pertama Diwilayah Jawa Timur. dalam Pertemuan Rapat Kerja Ini Melibatkan ... selengkapnya �

  • Ketua Ma: Pemberantasan Korupsi Bisa Dimulai Dari Keluarga

    jakarta " Humas : Tindak Pidana Korupsi Adalah Kejahatan Luar Biasa Yang Sering Dilakukan Secara Terencana Dan Sistematis Dan Merupakan Pelanggaran Terhadap Hak Sosial Dan Ekonomi Masyarakat Secara Luas Dan Endemik. Korupsi Juga Merusak Sendi-sendi Ekonomi Nasional, Serta Merendahkan Martabat Bangsa Di Forum Internasional. Fenomena Ini Memerlukan Pemberantasan Yang Harus Dilakukan Secara Luar Biasa Dan Penindakan Terhadap Pelaku Tindak Pidana ... selengkapnya �

  • Sekretaris Mahkamah Agung Melantik 2 Pejabat Struktural Eselon Ii Dan 30 Pejabat Struktural Eselon Iii

    jakarta " Humas : Sekretaris Mahkamah Agung, A.s Pudjoharsoyo Sh., M.hum., Melantik Dan Mengambil Sumpah 2 (dua) Pejabat Eselon Ii, Dan 30 (tiga Puluh) Pejabat Eselon Iii, Pada Kamis 14 Febuari 2019 Di Lantai 2 Gedung Tower Mahkamah Agung. para Eselon Ii Yang Dilantik Yaitu : Drs. Arief Hidayat, Sh., Mm Sebagai Sekretaris Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. ... selengkapnya �

  • Ketua Mahkamah Agung Membuka Acara Seminar Sehari Dalam Rangka Hari Ulang Tahun Ke 28 Pengadilan Tata Usaha Negara

    jakarta " Humas :pengadilan Tata Usaha Negara Pada Tanggal 29 Desember 1986 Merupakan Lembaga Yudikatif Yang Dibentuk Dengan Tujuan Untuk Membentuk Tata Kehidupan Negara Dan Bangsa Yang Sejahtera, Aman, Tentram, Serta Tertib Yang Dapat Menjamin Kedudukan Warga Masyarakat Dalam Hukum Dan Menjamin Terpeliharanya Hubungan Yang Selasi, Seimbang Serta Selaras Antara Aparatur Dibidang Tata Usaha Negara Dengan Para Warga Masyarakat, Tutur ... selengkapnya �

  • Ma Akan Integrasikan Program Reformasi Birokrasi, Zona Integritas Dan Akreditasi

    jakarta - Humas: Untuk Mendorong Pelaksanaan Agenda-agenda Reformasi Peradilan Secara Mutatis Mutandis, Mahkamah Agung Berencana Untuk Mengintegrasikan Program Reformasi Birokrasi Dan Pembangunan Zona Integritas, Termasuk Di Dalamnya Program Akreditasi Penjaminan Mutu (apm) Bagi Pengadilan. menurut Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo, Terdapat Banyak Alasan Yang Melatarbelakangi Inisiasi Pengintegrasian Beberapa Program Tersebut. selain Karena Secara Substansi Program-program Tersebut Memiliki Kesamaan Maksud, ... selengkapnya �

• Indeks Pengumuman Badan Peradilan Umum

  • Pemanggilan Peserta Kegiatan Rapat Koordinasi Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (satgas Sipp) Tahun 2019

    berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 30/dju/sk/hm02.3/1/2019  tanggal 24 Januari 2019 Tentang Penunjukan Peserta Kegiatan Rapat Koordinasi Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (satgas Sipp) Di Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2019, Kami Mengundang Saudara Untuk Mengikuti Kegiatan Rapat Koordinasi Dimaksud Dengan Ketentuan Sebagai Berikut : lampiran filedescriptionfile Sizedownloads jadwal Acara Satgas Sipp 2019.pdf 59 Kb359 sk + Lampiran Peserta Satgas 2019.pdf 911 Kb894 surat ... selengkapnya �

  • Pemanggilan Peserta Seleksi Uji Kepatutan Dan Kelayakan Bagi Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Klas I B T.a. 2019

    pemanggilan Peserta Seleksi Uji Kepatutan Dan Kelayakan Bagi Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Klas I B T.a. 2019 lampiran filedescriptionfile Sizedownloads surat Pemanggilan Peserta Fit Pn Klas I B 2019.pdf 1055 Kb876 by zenorss ... selengkapnya �

  • Pengambilan Sumpah Dan Pelantikan Pejabat Eselon Iii Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

    sekretaris Mahkamah Agung, A.s Pudjoharsoyo Sh., M.hum., Melantik Dan Mengambil Sumpah 2 (dua) Pejabat Eselon Ii, Dan 30 (tiga Puluh) Pejabat Eselon Iii, Pada Kamis 14 Febuari 2019 Di Lantai 2 Gedung Tower Mahkamah Agung. dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Pejabat Eselon Iii Yang Dilantik Yaitu : H. Hanapi, Sh., Mh Sebagai Kepala Sub Direktorat Kasasi Pidana Khusus ... selengkapnya �

  • Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Tentang Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri

    lampiran 3. Sk Pedoman.pdf by zenorss ... selengkapnya �

  • Pembinaan Pegawai Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Dan Penandatanganan Pakta Integritas Serta Perjanjian Kinerja

    jumat, 8 - 9 Februari 2019, Bertempat Di Hotel Aston Cirebon, Jawa Barat, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Melaksanakan Pembinaan Pegawai. Hadir Dalam Kesempatan Itu Para Pejabat Eselon Ii, Iii, Iv Serta Para Staf. Pada Sesi Pertama Dilakukan Penandatanganan Pakta Integritas Oleh Pegawai Dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.                          ... selengkapnya �

• Indeks Informasi Badan Peradilan Umum

  • Pengambilan Sumpah Dan Pelantikan Pejabat Eselon Iii Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

    sekretaris Mahkamah Agung, A.s Pudjoharsoyo Sh., M.hum., Melantik Dan Mengambil Sumpah 2 (dua) Pejabat Eselon Ii, Dan 30 (tiga Puluh) Pejabat Eselon Iii, Pada Kamis 14 Febuari 2019 Di Lantai 2 Gedung Tower Mahkamah Agung. dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Pejabat Eselon Iii Yang Dilantik Yaitu : H. Hanapi, Sh., Mh Sebagai Kepala Sub Direktorat Kasasi Pidana Khusus ... selengkapnya �

  • Pembinaan Pegawai Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Dan Penandatanganan Pakta Integritas Serta Perjanjian Kinerja

    jumat, 8 - 9 Februari 2019, Bertempat Di Hotel Aston Cirebon, Jawa Barat, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Melaksanakan Pembinaan Pegawai. Hadir Dalam Kesempatan Itu Para Pejabat Eselon Ii, Iii, Iv Serta Para Staf. Pada Sesi Pertama Dilakukan Penandatanganan Pakta Integritas Oleh Pegawai Dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.                          ... selengkapnya �

  • Rapat Koordinasi Dan Pembinaan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Dengan Ketua Pengadilan Negeri Se-indonesia Pada Jumat 25 Januari 2019

     direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Telah Mengadakan Rapat Koordinasi Dan Pembinaan Dengan Ketua Pengadilan Negeri Se-indonesia Pada Jumat 25 Januari 2019. Rapat Dan Pembinaan Ini Dipimpin Langsung Oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Dr. Herri Swantoro, S.h., M.h, Dan Dihadiri Oleh Para Pejabat Eselon Ii Di Lingkungan Ditjen Badilum, Dan Para ketua Pengadilan Negeri Se-indonesia.  rapat Ini Membahas Evaluasi Kegiatan Di ... selengkapnya �

  • Diskusi Penyusunan Pedoman Eksekusi Di Pengadilan Negeri Pada Hari Senin, 28 Januari 2019

    direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mengadakan Diskusi Penyusunan Pedoman Eksekusi Di Pengadilan Negeri Pada Hari Senin, 28 Januari 2019. Diskusi Bertempat Di Gedung Sekretariat mahkamah Agung Ri, Jl. Ahmad Yani, Kav 58, Jakarta Pusat. diskusi Ini Dihadiri Oleh Pemateri Dari Kalangan Pimpinan Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Tinggi, Yang Menguasai Tentang Teknis Pelaksaaan Eksekusi Putusan. Diskusi Dipimpin Oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Badan ... selengkapnya �

  • Pelaksanaan Konsolidasi Dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Dipa 005.03, 005.04, 005.05 Tahun Anggaran 2018

                    Mahkamah Agung Sebagai Lembaga Tinggi Negara Berkewajiban Untuk Menyampaikan Laporan Keuangan Sesuai Amanat Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Keuangan Negera.                 Secara Nyata Bahwa Mahkamah Agung Menerima Penghargaan Dan Prestasi Yang Luar Biasa Atas Keberhasilan Dalam Pengelolaan Keuangan Dan Pelaporan Keuangan Yang Transparan Dan Akuntabel Mulai Dari Satuan Kerja Tingkat ... selengkapnya �

• Indeks Panggilan Diklat