Nomor : 2 Tahun 2015
Tanggal : 7 Agustus 2015
Tentang : Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
File Download : PERMA 02 Tahun 2015

Perkara dengan acara cepat atau acara singkat hanya dikenal dalam ranah hukum pidana. Namun mulai 7 Agustus 2015, perkara perdata yang nilai gugatannya tidak lebih dari 200 juta dan bukan mengenai sengketa tanah akan diperiksa dengan acara yang sederhana oleh hakim tunggal. Hal ini karena pada tanggal 7 Agustus 2015 telah diundangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Dalam memeriksa perkara yang dikategorikan sebagai “gugatan sederhana”, pengadilan harus menyelesaikan paling lama 25 hari sejak sidang pertama.

Selain melihat nilai gugatan dan objek gugatan, Perma 2 Tahun 2015 mengkategorikan perkara sebagai small claim court, harus pula memenuhi ketentuan berikut ini, yaitu: sengetanya mengenai wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, bukan perkara yang menjadi kewenangan pengadilan khusus, masing-masing pihak (penggugat dan tergugat) tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama, pihak Tergugat harus diketahui alamatnya dan Penggugat dan Tergugat harus berdomisili di wilayah hukum yang sama.

Acara sederhana dalam pemeriksaan perkara small claim court, nampak dari ketentuan sebagai berikut: perkara diperiksa oleh hakim tunggal, mendaftarkan gugatan dapat dilakukan dengan hanya mengisi blanko yang disediakan oleh pengadilan, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan. Ketentuannya lainnya adalah Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri persidangan secara langsung meskipun mereka menggunakan kuasa, bukti surat dilegalisir dan harus dilampirkan saat mendaftarkan gugatan. Selain itu upaya perdamaian dalam pemeriksaan gugatan sederhana mengecualikan dari ketentuan mediasi.

Sifat sederhana juga berlaku dalam pengajuan keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Keberatan diajukan oleh pihak yang dikalahkan kepada Ketua Pengadilan yang memutus perkara tersebut. Perkara yang diajukan keberatan tersebut selanjutnya akan diperiksa diperiksa oleh majelis di pengadilan yang sama (bukan pengadilan tinggi).

NILAI IKM	NILAI IPK

 

• Indeks Berita Mahkamah Agung Republik Indonesia

  • Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Oleh Ketua Mahkamah Agung

  • Sebanyak 137 Cakim Ad Hoc Tipikor Tahap Xiv Tahun 2020, Mengikuti Tes Assessment Dan Wawancara Yang Di Selenggarakan Oleh Ma

  • Di Forum Cina, Ketua Mahkamah Agung Ri Tekankan Pentingnya Membangun Perdagangan Yang Adil

  • Kelompok Kerja Perempuan Dan Anak Melaksanakan Focus Group Discussion (fgd) Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Mahkamah Agung Tentang Tata Cara Permohonan Pemberian Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana

  • Ketua Ma: Mahkamah Agung Ri Telah Fasilitasi Penyelesaian Masalah Transnasional

• Indeks Pengumuman Badan Peradilan Umum

  • Revisi Pemanggilan Peserta Bimbingan Teknis Implementasi E-litigasi Dan Kebijakan Kemudahan Berusaha Tahun 2020

  • Uji Kelayakan Dan Kepatutan Panitera Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri Ia Khusus, Ia Dan Ib

  • Pemanggilan Peserta Tambahan Seleksi Uji Kepatuhan Dan Kelayakan Bagi Calon Asisten Hakim Agung Tahun 2020

  • Hasil Uji Kelayakan Dan Kepatutan Panitera Tanggal 19 November 2020

  • Pemanggilan Peserta Bimbingan Teknis Implementasi E-litigasi Dan Kebijakan Kemudahan Berusaha Tahun 2020

• Indeks Informasi Badan Peradilan Umum

  • Uji Kelayakan Dan Kepatutan Panitera Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri Ia Khusus, Ia Dan Ib

  • Pembinaan Hakim Tinggi Pengawas Oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

  • Surveilance Akreditasi Penjaminan Mutu Tahun 2020 Oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Secara Online

  • Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Eselon Iv Pada Ditjen Badilum

  • Pelaksanaan Tes Swab Untuk Pencegahan Penyebaran Covid-19