Nomor : 2 Tahun 2015
Tanggal : 7 Agustus 2015
Tentang : Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
File Download : PERMA 02 Tahun 2015

Perkara dengan acara cepat atau acara singkat hanya dikenal dalam ranah hukum pidana. Namun mulai 7 Agustus 2015, perkara perdata yang nilai gugatannya tidak lebih dari 200 juta dan bukan mengenai sengketa tanah akan diperiksa dengan acara yang sederhana oleh hakim tunggal. Hal ini karena pada tanggal 7 Agustus 2015 telah diundangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Dalam memeriksa perkara yang dikategorikan sebagai “gugatan sederhana”, pengadilan harus menyelesaikan paling lama 25 hari sejak sidang pertama.

Selain melihat nilai gugatan dan objek gugatan, Perma 2 Tahun 2015 mengkategorikan perkara sebagai small claim court, harus pula memenuhi ketentuan berikut ini, yaitu: sengetanya mengenai wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, bukan perkara yang menjadi kewenangan pengadilan khusus, masing-masing pihak (penggugat dan tergugat) tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama, pihak Tergugat harus diketahui alamatnya dan Penggugat dan Tergugat harus berdomisili di wilayah hukum yang sama.

Acara sederhana dalam pemeriksaan perkara small claim court, nampak dari ketentuan sebagai berikut: perkara diperiksa oleh hakim tunggal, mendaftarkan gugatan dapat dilakukan dengan hanya mengisi blanko yang disediakan oleh pengadilan, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan. Ketentuannya lainnya adalah Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri persidangan secara langsung meskipun mereka menggunakan kuasa, bukti surat dilegalisir dan harus dilampirkan saat mendaftarkan gugatan. Selain itu upaya perdamaian dalam pemeriksaan gugatan sederhana mengecualikan dari ketentuan mediasi.

Sifat sederhana juga berlaku dalam pengajuan keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Keberatan diajukan oleh pihak yang dikalahkan kepada Ketua Pengadilan yang memutus perkara tersebut. Perkara yang diajukan keberatan tersebut selanjutnya akan diperiksa diperiksa oleh majelis di pengadilan yang sama (bukan pengadilan tinggi).

• Indeks Berita Mahkamah Agung Republik Indonesia

  • Ketua Mahkamah Agung Ri Membuka Acara Diskusi Virtual Dengan Aipj 2

  • Iduladha 1441 H, Mahkamah Agung Ri Potong 51 Hewan Kurban

  • Ketua Mahkamah Agung Resmikan Ruang Ptsp, Ptsp Online, Bank Data, Call Center Dan Aplikasi Vision Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

  • Ketua Mahkamah Agung Menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Keuangan Mahkamah Agung Dari Bpk

  • Ketua Mahkamah Agung Pimpin Wisuda Purnabakti Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara Secara Virtual

• Indeks Pengumuman Badan Peradilan Umum

  • Revisi Pemanggilan Fit And Proper Test Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Klas Ii T.a. 2020 Gelombang I Secara Daring (online)

  • Evaluasi Implementasi Sipp (eis) Tertinggi Dan Yang Belum Mencapai Standar Nilai Eis Periode Juli 2020

  • Permintaan Akun Zoom Meeting Peserta Lomba Ptsp Tahap 2 Tahun 2020

  • Hasil Penilaian Lomba Ptsp Tahap I Tahun 2020

  • Himpunan Putusan Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri

• Indeks Informasi Badan Peradilan Umum

  • Role Model Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

  • Agen Perubahan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

  • Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Eselon Iv Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

  • Pembinaan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Di Pt Jakarta, Pn Jakarta Pusat Dan Pn Jakarta Selatan

  • Keluarga Besar Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mengucapkan Selamat Idul Fitri 1441 H