Nomor : 2 Tahun 2015
Tanggal : 7 Agustus 2015
Tentang : Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
File Download : PERMA 02 Tahun 2015

Perkara dengan acara cepat atau acara singkat hanya dikenal dalam ranah hukum pidana. Namun mulai 7 Agustus 2015, perkara perdata yang nilai gugatannya tidak lebih dari 200 juta dan bukan mengenai sengketa tanah akan diperiksa dengan acara yang sederhana oleh hakim tunggal. Hal ini karena pada tanggal 7 Agustus 2015 telah diundangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Dalam memeriksa perkara yang dikategorikan sebagai “gugatan sederhana”, pengadilan harus menyelesaikan paling lama 25 hari sejak sidang pertama.

Selain melihat nilai gugatan dan objek gugatan, Perma 2 Tahun 2015 mengkategorikan perkara sebagai small claim court, harus pula memenuhi ketentuan berikut ini, yaitu: sengetanya mengenai wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, bukan perkara yang menjadi kewenangan pengadilan khusus, masing-masing pihak (penggugat dan tergugat) tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama, pihak Tergugat harus diketahui alamatnya dan Penggugat dan Tergugat harus berdomisili di wilayah hukum yang sama.

Acara sederhana dalam pemeriksaan perkara small claim court, nampak dari ketentuan sebagai berikut: perkara diperiksa oleh hakim tunggal, mendaftarkan gugatan dapat dilakukan dengan hanya mengisi blanko yang disediakan oleh pengadilan, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan. Ketentuannya lainnya adalah Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri persidangan secara langsung meskipun mereka menggunakan kuasa, bukti surat dilegalisir dan harus dilampirkan saat mendaftarkan gugatan. Selain itu upaya perdamaian dalam pemeriksaan gugatan sederhana mengecualikan dari ketentuan mediasi.

Sifat sederhana juga berlaku dalam pengajuan keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Keberatan diajukan oleh pihak yang dikalahkan kepada Ketua Pengadilan yang memutus perkara tersebut. Perkara yang diajukan keberatan tersebut selanjutnya akan diperiksa diperiksa oleh majelis di pengadilan yang sama (bukan pengadilan tinggi).

• Indeks Berita Mahkamah Agung Republik Indonesia

  • Hakim Agung Perancis Berkunjung Ke Mahkamah Agung Ri

    jakarta " Humas: Hakim Agung Perancis, Nicolas Maziau Ph.d, Berkunjung Ke Mahkamah Agung Republik Indonesia Selasa (16/4). Kunjungan Nicolas Diterima Langsung Oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. M. Hatta Ali, Sh., Mh, Di Ruang Kerjanya Lt. 13 Gedung Ma. Pada Kesempatan Tersebut Ketua Ma Didampingi Oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Dr. M. Syarifuddin, Sh., Mh., ... selengkapnya

  • Persiapan Rencana Rekrutmen Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan Tahun 2019

    jakarta " Humas : Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Dr. Syariffudin, Sh., Mh Didampingi Ketua Kamar Pidana Dr. Suhadi, Sh.,mh, Hakim Agung, Panitera Mahkamah Agung Serta Panitera Muda Pidana Umum Dan Khusus Melakukan Persiapan Rencana Rekrutmen Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan Tahun 2019 Dengan Kementerian Kelautan Perikanan Yang Diketuai Oleh Plt. Direktur Jenderal Badan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan ... selengkapnya

  • Pokja Bahas Revisi Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik

    humas-jakarta: Kelompok Kerja (pokja) Kemudahan Berusaha Mahkamah Agung Menggelar Rapat Revisi Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Pada Tanggal 8-9 April 2019 Di Hotel Mercure Cikini Jakarta Pusat. Rapat Pembahasan Dipimpin Oleh Ym. Hakim Agung Syamsul Maarif, Sh, Ll.m, Ph.d Dan Dihadiri Oleh Para Hakim Agung Kamar Perdata, Sekretaris Ma, Para Direktur Jenderal Badan ... selengkapnya

  • Mahkamah Agung Siap Hadapi Pesta Demokrasi

    jakarta " Humas: Kurang Lebih Dua Minggu Lagi Rakyat Indonesia Akan Melaksanakan Pesta Demokrasi Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dpr-ri, Anggota Dprd Provinsi, Anggota Dprd Kabupaten/kota, Dan Anggota Dpd Secara Bersamaan. Hal Ini Membawa Konsekuensi Dan Dampak Tersendiri Bagi Mahkamah Agung Karena Jika Ada Sengketa Terkait Pemilihan Ini Pasti Akan Sampai Ke Mahkamah Agung (ma). menanggapi Hal Tersebut Biro ... selengkapnya

  • Wkma Non Yud: Kompetensi Dan Integritas Harus Inheren

    jakarta " Humas: Wakil Ketua Mahkamah Agung (wkma) Bidang Non Yudisial, Dr. Sunarto, Sh., Mh. Membuka Secara Resmi Pertemuan Lintas Pemangku Kepentingan Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia (sdm) Di Hotel Borobudur Jakarta (4/4). Pertemuan Dengan Tema Kolaborasi Untuk Peningkatan Sdm Di Indonesia Melalui Kelompok Kerja Sdm Multistakeholder Ini Diselenggarakan Oleh Proyek Eu-undp Sustain (support To The Justice Reform In Indonesia). ... selengkapnya

• Indeks Pengumuman Badan Peradilan Umum

  • Perubahan Sk Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Tentang Pedoman Pemilihan Agen Perubahan Sebagai Role Model Pada Pengadilan Tingkat Pertama Dan Pengadilan Tingkat Banding

    lampiran filedescriptionfile Sizedownloads sk Dirjen Perubahan Role Model.pdf 2218 Kb374 by zenorss ... selengkapnya

  • Penyampaian Hasil Assesmen

    lampiran filedescriptionfile Sizedownloads penyampaian Hasil Assesmen 324 Kb383 by zenorss ... selengkapnya

  • Pemanggilan Peserta Short Course Pedoman Penyelesaian Perkara Hak Kekayaan Intelektual (haki)

    lampiran filedescriptionfile Sizedownloads surat Pemanggilan Peserta Haki.pdf 1335 Kb1402 by zenorss ... selengkapnya

  • Penyelarasan Instrumen Zona Integritas

    lampiran filedescriptionfile Sizedownloads dokumenpenyelarasaninstrumenzi 580 Kb563 by zenorss ... selengkapnya

  • Pembentukan Satgas Sipp

    lampiran filedescriptionfile Sizedownloads pembentukan Satgas Sipp 295 Kb628 by zenorss ... selengkapnya

• Indeks Informasi Badan Peradilan Umum

  • Kegiatan Pembinaan Ketua Dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanggal 18-20 Maret 2019

    direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum M.a.r.i Telah Menyelenggarakan Pembinaan Ketua Dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pada Tanggal 18 S.d. 20 Maret 2019, Bertempat Di Hotel Jw Marriott Surabaya Yang Diikuti Oleh 45 (empat Puluh Lima) Orang Peserta Yang Terdiri Dari Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Negeri. Kegiatan Pembinaan Tersebut Dibuka Oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Bapak Dr. Herri Swantoro, ... selengkapnya

  • Pameran Kampung Hukum 2019

    rabu, 27 Februari 2019, Dalam Rangka Memeriahkan Kegiatan Laporan Tahunan Mahkamah Agung Ri 2018, Bertempat Di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Mahkamah Agung Ri Menyelenggarakan Pameran Kampung Hukum 2019, Yang Dikuti Oleh Seluruh Unit Eselon I Dilingkungan Mari Dan Para Partisipan Dari Lembaga Negara, Serta Beberapa Bank Nasional Yang Mendukung Pelaksanaan e-court. ... selengkapnya

  • Laporan Tahunan Mahkamah Agung Ri Tahun 2018

    rabu, 27 Februari 2019, Bertempat Di Jakarta Convention Center, Jakarta, Mahkamah Agung Ri Melaksanakan Rapat Pleno Dengan Agenda Tunggal Penyampaian Laporan Tahunan Mahkamah Agung Ri Tahun 2018 Yang Dibacakan Oleh Ketua Mahkamah Agung Ri, Prof. Dr. M. Hatta Ali, Sh., Mh.  tema Laporan Tahunan Mahkamah Agung Ri Tahun 2018 Adalah Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi. Pada Kesempatan ... selengkapnya

  • Pengambilan Sumpah Jabatan Dan Pelantikan Pejabat Struktural Eselon Iv Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 19 Februari 2019

    jakarta, Selasa Tanggal 19 Februari 2019, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Melaksanakan Pengambilan Sumpah Jabatan Dan Pelantikan Pejabat Struktural Eselon Iv. pejabat Yang Dilantik Adalah : Yiyik Saptanti, S.h., M.h. Sebagai Kepala Seksi Administrasi Berkas Perkara Kasasi Dan Tahanan Pada Sub Dit. Kasasi Pidana Khusus Direktorat Pranata Dan Tatalaksana Perkara Pidana Sugriwo Sahari, S.h. Sebagai Kepala Seksi Bimbingan ... selengkapnya

  • Pembinaan Pegawai Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Dan Penandatanganan Pakta Integritas Serta Perjanjian Kinerja

    jumat, 8 - 9 Februari 2019, Bertempat Di Hotel Aston Cirebon, Jawa Barat, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Melaksanakan Pembinaan Pegawai. Hadir Dalam Kesempatan Itu Para Pejabat Eselon Ii, Iii, Iv Serta Para Staf. Pada Sesi Pertama Dilakukan Penandatanganan Pakta Integritas Oleh Pegawai Dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.                          ... selengkapnya

• Indeks Panggilan Diklat