Nomor : 2 Tahun 2015
Tanggal : 7 Agustus 2015
Tentang : Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
File Download : PERMA 02 Tahun 2015

Perkara dengan acara cepat atau acara singkat hanya dikenal dalam ranah hukum pidana. Namun mulai 7 Agustus 2015, perkara perdata yang nilai gugatannya tidak lebih dari 200 juta dan bukan mengenai sengketa tanah akan diperiksa dengan acara yang sederhana oleh hakim tunggal. Hal ini karena pada tanggal 7 Agustus 2015 telah diundangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Dalam memeriksa perkara yang dikategorikan sebagai “gugatan sederhana”, pengadilan harus menyelesaikan paling lama 25 hari sejak sidang pertama.

Selain melihat nilai gugatan dan objek gugatan, Perma 2 Tahun 2015 mengkategorikan perkara sebagai small claim court, harus pula memenuhi ketentuan berikut ini, yaitu: sengetanya mengenai wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, bukan perkara yang menjadi kewenangan pengadilan khusus, masing-masing pihak (penggugat dan tergugat) tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama, pihak Tergugat harus diketahui alamatnya dan Penggugat dan Tergugat harus berdomisili di wilayah hukum yang sama.

Acara sederhana dalam pemeriksaan perkara small claim court, nampak dari ketentuan sebagai berikut: perkara diperiksa oleh hakim tunggal, mendaftarkan gugatan dapat dilakukan dengan hanya mengisi blanko yang disediakan oleh pengadilan, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan. Ketentuannya lainnya adalah Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri persidangan secara langsung meskipun mereka menggunakan kuasa, bukti surat dilegalisir dan harus dilampirkan saat mendaftarkan gugatan. Selain itu upaya perdamaian dalam pemeriksaan gugatan sederhana mengecualikan dari ketentuan mediasi.

Sifat sederhana juga berlaku dalam pengajuan keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Keberatan diajukan oleh pihak yang dikalahkan kepada Ketua Pengadilan yang memutus perkara tersebut. Perkara yang diajukan keberatan tersebut selanjutnya akan diperiksa diperiksa oleh majelis di pengadilan yang sama (bukan pengadilan tinggi).

• Indeks Berita Mahkamah Agung Republik Indonesia

  • Keluarga Besar Ma Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya M. Irfan Ali

  • Sekretaris Ma Membuka Secara Resmi Seleksi Terbuka Japati Ma Tahun 2019

  • Wkma Bidang Yudisial Sampaikan Sambutan Dalam Pembukaan Seminar Pembaruan Sektor Hukum Dan Peradilan Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

  • Diskusi Terbatas Tentang Pengalaman Australia Dalam Restrukturisasi Dan Organisasi Peradilan

  • Kunjungan Kerja Spesifik Komisi Iii Dpr Ri Dalam Rangka Menerima Masukan Tentang Ruu Pemasyarakatan

• Indeks Pengumuman Badan Peradilan Umum

  • Hasil Uji Kelayakan Dan Kepatutan Panitera Juni 2019

  • Pengambilan Sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil

  • Pengumuman Persyaratan Kelengkapan Biaya Mutasi Hasil Tpm 28 Maret 2019

  • Halal Bihalal Pejabat/pegawai Mari Di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Ri 1440 H

  • Pemanggilan Peserta Tambahan Fit And Proper Test Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Klas Ii Gelombang Ii T.a. 2019

• Indeks Informasi Badan Peradilan Umum

  • Halal Bihalal Pejabat/pegawai Mari Di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Ri 1440 H

  • Peningkatan Kualitas Tenaga Teknis Bagi Panitera Pengganti

  • Shortcourse Pedoman Penyelesaian Perkara Hak Kekayaan Intelektual (hki)

  • Pengadilan Negeri Cikarang Dari Sebuah Garasi Mencoba Mengukir Prestasi

  • Kunjungan Studi Banding Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Ke Spanyol

• Indeks Panggilan Diklat