Nomor : 2 Tahun 2015
Tanggal : 7 Agustus 2015
Tentang : Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
File Download : PERMA 02 Tahun 2015

Perkara dengan acara cepat atau acara singkat hanya dikenal dalam ranah hukum pidana. Namun mulai 7 Agustus 2015, perkara perdata yang nilai gugatannya tidak lebih dari 200 juta dan bukan mengenai sengketa tanah akan diperiksa dengan acara yang sederhana oleh hakim tunggal. Hal ini karena pada tanggal 7 Agustus 2015 telah diundangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Dalam memeriksa perkara yang dikategorikan sebagai “gugatan sederhana”, pengadilan harus menyelesaikan paling lama 25 hari sejak sidang pertama.

Selain melihat nilai gugatan dan objek gugatan, Perma 2 Tahun 2015 mengkategorikan perkara sebagai small claim court, harus pula memenuhi ketentuan berikut ini, yaitu: sengetanya mengenai wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, bukan perkara yang menjadi kewenangan pengadilan khusus, masing-masing pihak (penggugat dan tergugat) tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama, pihak Tergugat harus diketahui alamatnya dan Penggugat dan Tergugat harus berdomisili di wilayah hukum yang sama.

Acara sederhana dalam pemeriksaan perkara small claim court, nampak dari ketentuan sebagai berikut: perkara diperiksa oleh hakim tunggal, mendaftarkan gugatan dapat dilakukan dengan hanya mengisi blanko yang disediakan oleh pengadilan, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan. Ketentuannya lainnya adalah Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri persidangan secara langsung meskipun mereka menggunakan kuasa, bukti surat dilegalisir dan harus dilampirkan saat mendaftarkan gugatan. Selain itu upaya perdamaian dalam pemeriksaan gugatan sederhana mengecualikan dari ketentuan mediasi.

Sifat sederhana juga berlaku dalam pengajuan keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Keberatan diajukan oleh pihak yang dikalahkan kepada Ketua Pengadilan yang memutus perkara tersebut. Perkara yang diajukan keberatan tersebut selanjutnya akan diperiksa diperiksa oleh majelis di pengadilan yang sama (bukan pengadilan tinggi).

• Indeks Berita Mahkamah Agung Republik Indonesia

  • Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Delegasi Kunjungi Pengadilan Ketenagakerjaan Makkah

  • Ketua Ma Pandu Sumpah Jabatan 5 Anggota Bpk Terpilih Periode 2019-2024

  • Sekretaris Mahkamah Agung Tinjau Implementasi E-court Di Pn Palangka Raya

  • Sekretaris Mahkamah Agung Kunjungi Pengadilan Tinggi Palangka Raya

  • Sekretaris Mahkamah Agung: Wujudkan Harapan Masyarakat Melalui Pembangunan Zona Integritas

• Indeks Pengumuman Badan Peradilan Umum

  • Pengajuan Usul Pengangkatan Calon Hakim Menjadi Hakim Pengadilan Negeri

  • Pengiriman Dokumen Sumber Keuangan Perkara

  • Instruksi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3207/dju/sk/ps.01/10/2019 Tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Panjar Biaya Eksekusi, Biaya Lain Dalam Pelaksanaan Eksekusi Dan Status Panjar Biaya Eksekusi

  • Pengendalian Atas Rekening Penampungan Biaya Perkara

  • Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Biaya Panjar Eksekusi

• Indeks Informasi Badan Peradilan Umum

  • Pisah Sambut Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

  • Surat Permohonan Maaf Atas Tindakan Merekayasa Dan Menyebarluaskan Berita Palsu (hoax) Tentang Hasil Tpm Hakim 8 Agustus 2019

  • Pemanggilan Peserta Bimbingan Teknis Sistem Informasi Penelusuran Perkara (sipp) 3.2.0.-6 Untuk Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Makassar Dan Sekitarnya Tahun Anggaran 2019

  • Peningkatan Kualitas Tenaga Teknis Bagi Jurusita

  • Pembahasan Roadmap Sistem Informasi Penelusuran Perkara

• Indeks Panggilan Diklat