Nomor : 2 Tahun 2015
Tanggal : 7 Agustus 2015
Tentang : Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
File Download : PERMA 02 Tahun 2015

Perkara dengan acara cepat atau acara singkat hanya dikenal dalam ranah hukum pidana. Namun mulai 7 Agustus 2015, perkara perdata yang nilai gugatannya tidak lebih dari 200 juta dan bukan mengenai sengketa tanah akan diperiksa dengan acara yang sederhana oleh hakim tunggal. Hal ini karena pada tanggal 7 Agustus 2015 telah diundangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Dalam memeriksa perkara yang dikategorikan sebagai “gugatan sederhana”, pengadilan harus menyelesaikan paling lama 25 hari sejak sidang pertama.

Selain melihat nilai gugatan dan objek gugatan, Perma 2 Tahun 2015 mengkategorikan perkara sebagai small claim court, harus pula memenuhi ketentuan berikut ini, yaitu: sengetanya mengenai wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, bukan perkara yang menjadi kewenangan pengadilan khusus, masing-masing pihak (penggugat dan tergugat) tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama, pihak Tergugat harus diketahui alamatnya dan Penggugat dan Tergugat harus berdomisili di wilayah hukum yang sama.

Acara sederhana dalam pemeriksaan perkara small claim court, nampak dari ketentuan sebagai berikut: perkara diperiksa oleh hakim tunggal, mendaftarkan gugatan dapat dilakukan dengan hanya mengisi blanko yang disediakan oleh pengadilan, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan. Ketentuannya lainnya adalah Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri persidangan secara langsung meskipun mereka menggunakan kuasa, bukti surat dilegalisir dan harus dilampirkan saat mendaftarkan gugatan. Selain itu upaya perdamaian dalam pemeriksaan gugatan sederhana mengecualikan dari ketentuan mediasi.

Sifat sederhana juga berlaku dalam pengajuan keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Keberatan diajukan oleh pihak yang dikalahkan kepada Ketua Pengadilan yang memutus perkara tersebut. Perkara yang diajukan keberatan tersebut selanjutnya akan diperiksa diperiksa oleh majelis di pengadilan yang sama (bukan pengadilan tinggi).

• Indeks Berita Mahkamah Agung Republik Indonesia

  • Mahkamah Agung Berikan Kemudahan Akses Keadilan Bagi Masyarakat

  • Mahkamah Agung Berperan Dalam Pertumbuhan Ekonomi Negara

  • Presiden Jokowi: Terima Kasih Mahkamah Agung Yang Telah Melakukan Reformasi Besar-besaran Terhadap Dunia Peradilan Indonesia

  • Ketua Mahkamah Agung Sampaikan Laporan Tahunan Mahkamah Agung Di Hadapan Presiden Joko Widodo

  • Pameran Kampung Hukum Tahun 2020 Resmi Dibuka

• Indeks Pengumuman Badan Peradilan Umum

  • Booth Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Pada Pameran Kampung Hukum Mahkamah Agung 2020

  • Peraturan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Republik Indonesia Tentang Jenis Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan

  • Pemanggilan Peserta Diklat Sertifikasi Hakim Mediator Bagi Hakim Peradilan Umum

  • Pengumuman Hasil Fit And Proper Test Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Klas Ia Khusus Dan Ia T.a. 2020

  • Permintaan Dokumen Terkait Penatausahaan Panjar Biaya Perkara

• Indeks Informasi Badan Peradilan Umum

  • Booth Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Pada Pameran Kampung Hukum Mahkamah Agung 2020

  • Peluncuran (launching) Ruang Persidangan Modern Berbasis Teknologi Informasi Pengadilan Negeri Bogor

  • Pembinaan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Di Wilayah Pengadilan Tinggi Denpasar

  • Rapat Persiapan Pameran Kampung Hukum Ma Ri

  • Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung Pengadilan Ramah Anak Di Pn Rengat