Nomor : 2 Tahun 2015
Tanggal : 7 Agustus 2015
Tentang : Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
File Download : PERMA 02 Tahun 2015

Perkara dengan acara cepat atau acara singkat hanya dikenal dalam ranah hukum pidana. Namun mulai 7 Agustus 2015, perkara perdata yang nilai gugatannya tidak lebih dari 200 juta dan bukan mengenai sengketa tanah akan diperiksa dengan acara yang sederhana oleh hakim tunggal. Hal ini karena pada tanggal 7 Agustus 2015 telah diundangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Dalam memeriksa perkara yang dikategorikan sebagai “gugatan sederhana”, pengadilan harus menyelesaikan paling lama 25 hari sejak sidang pertama.

Selain melihat nilai gugatan dan objek gugatan, Perma 2 Tahun 2015 mengkategorikan perkara sebagai small claim court, harus pula memenuhi ketentuan berikut ini, yaitu: sengetanya mengenai wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, bukan perkara yang menjadi kewenangan pengadilan khusus, masing-masing pihak (penggugat dan tergugat) tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama, pihak Tergugat harus diketahui alamatnya dan Penggugat dan Tergugat harus berdomisili di wilayah hukum yang sama.

Acara sederhana dalam pemeriksaan perkara small claim court, nampak dari ketentuan sebagai berikut: perkara diperiksa oleh hakim tunggal, mendaftarkan gugatan dapat dilakukan dengan hanya mengisi blanko yang disediakan oleh pengadilan, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan. Ketentuannya lainnya adalah Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri persidangan secara langsung meskipun mereka menggunakan kuasa, bukti surat dilegalisir dan harus dilampirkan saat mendaftarkan gugatan. Selain itu upaya perdamaian dalam pemeriksaan gugatan sederhana mengecualikan dari ketentuan mediasi.

Sifat sederhana juga berlaku dalam pengajuan keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Keberatan diajukan oleh pihak yang dikalahkan kepada Ketua Pengadilan yang memutus perkara tersebut. Perkara yang diajukan keberatan tersebut selanjutnya akan diperiksa diperiksa oleh majelis di pengadilan yang sama (bukan pengadilan tinggi).

• Indeks Berita Mahkamah Agung Republik Indonesia

  • Ketua Ma Hadiri Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Secara Virtual

  • Seluruh Warga Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan: Terima Kasih Prof. Hatta

  • Ketua Ma: Penyelenggaraan Peradilan Tidak Hanya Harus Cepat Tetapi Juga Harus Tepat

  • Pengurus Pusat Ikahi Dan Dharmayukti Karini Adakan Bakti Sosial Sambut Idul Fitri

  • Ketua Ma Harap Warga Mahkamah Agung Dan Peradilan Tidak Alergi Terhadap Pengawasan

• Indeks Pengumuman Badan Peradilan Umum

  • Perpanjangan Survei Implementasi Budaya Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung

  • Evaluasi Implementasi Sipp (eis) Tertinggi Dan Yang Belum Mencapai Standar Nilai Eis Periode Mei 2020

  • Pembinaan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Di Pt Jakarta, Pn Jakarta Pusat Dan Pn Jakarta Selatan

  • Keluarga Besar Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mengucapkan Selamat Idul Fitri 1441 H

  • Pengisian Monitoring Layanan Disabilitas Di Pengadilan

• Indeks Informasi Badan Peradilan Umum

  • Pembinaan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Di Pt Jakarta, Pn Jakarta Pusat Dan Pn Jakarta Selatan

  • Keluarga Besar Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mengucapkan Selamat Idul Fitri 1441 H

  • Selamat Atas Dilantiknya Dr. H. Haswandi ,sh.,se.,m.hum Sebagai Panitera Muda Perdata Khusus Mahkamah Agung Ri

  • Perjanjian Kerja Sama (pks) Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference Antara Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung Dan Kemenkumham Republik Indonesia

  • Peningkatan Kualitas Tenaga Teknis Bagi Panitera Pengganti Di Lingkungan Peradilan Umum, Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Kupang