Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Tinggi Bengkulu

Jl. Pembangunan No. 21, Padang Harapan, Bengkulu 38225 Indonesia

E-Learning Mahkamah Agung Republik Indonesia

Komunikasi Data Nasional

Sistem Informasi Kepegawaian

Sistem Informasi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sistem Informasi Penelusuran Perkara / Case Tracking Sistem untuk Pengadilan Tinggi

Sistem Informasi Pengawasan

Peluncuran Integrasi Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Dalam Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung

Peluncuran Integrasi Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Dalam Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung

Jakarta-Humas: Badan Peradilan Indonesia yang agung, yang merupakan visi Mahkamah Agung RI tahun 2010-2035, salah satunya dicirikan dengan badan peradilan yang mengelola sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional. Untuk mencapai kondisi tersebut, Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 mengamanatkan agar pengelolaan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung dilakukan berbasis kompetensi, agar dapat dicapai desain organisasi berbasis kinerja dan pada akhirnya dapat memberikan pelayanan prima kepada pengguna Peradilan.

Saat ini, jumlah pegawai Mahkamah Agung adalah sebanyak 30.960 (tiga puluh ribu sembilan ratus enam puluh) orang, dan ditempatkan pada 911 (sembilan ratus sebelas) satuan kerja yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, baik yang bertugas di Kantor Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding maupun Pengadilan Tingkat Pertama di seluruh Kabupaten/Kota, pada 4 (empat) lingkungan Peradilan, termasuk yang berada di pulau-pulau terpencil dan terluar. Untuk dapat mengelola sumber daya manusia sebanyak itu, dibutuhkan sistem informasi pengelolaan pegawai yang mudah, cepat, efisien, dan efektif.

Sejak tahun 2010, Mahkamah Agung telah mengembangkan sistem informasi kepegawaian yang disingkat SIKEP versi 1. Pada saat itu, aplikasi ini hanya dipergunakan untuk merekam data dan dokumen elektronik Pegawai. Dengan aplikasi SIKEP, semua data pegawai tersimpan dalam dokumen elektronik, sehingga dapat diakses dengan mudah dibanding penyimpanan berbasis kertas (paper based).

Belakangan muncul kebutuhan untuk mengembangkan aplikasi tersebut dengan memanfaatkannya sebagai sarana pelayanan kepegawaian. Karena itu dilakukan pengembangan dengan memasukkan fitur-fitur layanan kepegawaian seperti layanan Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) bagi pegawai di seluruh satuan kerja seluruh Indonesia, layanan ujian dinas bagi pegawai yang diselenggarakan secara online (e-Exam) dari satuan kerja di seluruh Indonesia, layanan proses promosi dan mutasi melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) terhadap pegawai di satuan kerja di seluruh Indonesia, layanan data pengisian LHKPN bagi Pejabat Negara dan pegawai yang memiliki kewajiban laporan harta kekayaan, layanan dalam Penetapan Pensiun Otomatis bagi pegawai yang memasuki purna tugas, layanan pengolahan data lainnya untuk kepentingan lembaga.

Pengembangan fungsi aplikasi ini kemudian ditandai dengan pembedaan nomenklatur versi. Jika yang pertama disebut sebagai versi 1.0, maka yang kedua ini disebut sebagai versi 2.0. Pembedaan ini dilakukan pada tahun 2015 seiring pengembangan aplikasi tersebut.

Seiring lahirnya aplikasi-aplikasi lain di lingkungan Mahkamah Agung serta kebutuhan untuk memaksimalkan fungsi aplikasi SIKEP lahir pemikiran untuk mengintegrasikannya dengan aplikasi-aplikasi tersebut. Dengan integrasi ini, fungsi SIKEP tidak hanya sebagai sarana penyimpanan data dan pelayanan kepegawaian, melainkan juga sarana pengambilan keputusan terkait dengan sumber daya manusia, seperti promosi dan mutasi, rotasi, pemberian penghargaan, dan penegakan disiplin pegawai. Karena itu aplikasi ini dalam versi terbaru yang disebut versi 3.0 telah diintegrasikan dengan sistem informasi kediklatan (Sisdiklat) dan sistem informasi pengawasan (Siwas). Selain itu, versi 3.0 ini sudah dilengkapi dengan dashboard yang berisikan statistik keadaan Pegawai dari berbagai informasi yang dibutuhkan oleh pimpinan. Pada tataran yang lebih ideal, integrasi ini bertujuan meningkatkan efektivitas, transparansi dan akuntabilitas sumber daya manusia di Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya.

Khusus untuk pelayanan kepegawaian, dalam versi 3.0 ini juga ditambahkan fitur-fitur baru, seperti layanan proses Promosi dan mutasi hingga cetak SK yang terintegrasi dalam satu sistem, layanan perhitungan biaya pindah bagi pegawai dalam proses mutasi secara otomatis, layanan absensi online, layanan bagi satuan kerja dalam hal pelaporan yang sudah diintegrasikan dalam template dan layanan mandiri bagi seluruh pegawai dalam hal administrasi kepegawaian.

Pengembangan aplikasi SIKEP Versi 2.0 pada tahun 2017 dimulai dengan pengembangan Arsitektur Grand Desain dan Quality Assurance SIKEP. Arsitektur Grand Desain SIKEP ini dikerjakan oleh Konsultan dari Universitas Indonesia atas biaya dari UNDP-SUSTAIN. Sedangkan pengerjaan Aplikasi SIKEP versi 3.0 sepenuhnya dilakukan oleh Satgas SIKEP yang seluruhnya merupakan staf Mahkamah Agung. Sampai dengan selesainya aplikasi SIKEP Mahkamah Agung telah mengeluarkan biaya sebesar Rp. 529.640.000 (Lima ratus dua puluh sembilan juta, enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Mahkamah Agung meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) versi 3.0 yang terintegrasi dengan Manajemen SDM Berbasis Kompetensi ini di Balairung Mahkamah Agung RI, Jakarta Pusat, Kamis (20/12/2018). Peluncuran dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Yang Mulia Prof. Dr. M. Hatta Ali., SH., MH., serta dihadiri oleh Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Vincent Gurend dan Kepala Unit Tata Kelola Pemerintahan Demokratik and Pengentasan Kemiskinan UNDP Indonesia Siprianus Bate Soro.

Dalam peluncuran ini juga diadakan diskusi bertajuk Meningkatkan Transparansi, Akuntabilitas, dan Efektivitas Proses Sumber Daya Manusia melalui Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian. Panel diskusi menghadirkan empat panelis yaitu; Sekretaris Mahkamah Agung RI H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum., Mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara H. Ir. Azwar Abubakar, M.M., Bupati Kabupaten Banyuwangi H. Abdullah Azwar Anas, S.Pd., S.S., M.Si., dan Dr. Ir. Dwi Heriyanto, B, M.T, VP Human Capital Development, PT Telkom.

Diskusi yang dihadiri oleh internal Mahkamah Agung, akademisi, dan kementerian ini akan berfokus pada pertukaran ide dan gagasan mengenai tantangan, peluang, dan pendekatan inovatif yang dilakukan oleh lembaga tersebut dalam memaksimalkan penggunaan sistem informasi sumber daya manusia. (Dr. Abdullah)







  • Indeks Berita Mahkamah Agung Republik Indonesia

    • Ketua Ma Melantik 29 Ketua Pengadilan Tingkat Banding

      jakarta-humas: Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. M. Hatta Ali, Sh., Mh., Melantik 29 (dua Puluh Sembilan) Ketua Pengadilan Tingkat Banding Dari Empat Lingkungan Peradilan Di Seluruh Indonesia Di Gedung Kusumah Atmadja Lantai 14 Gedung Mahkamah Agung (24/1). Kedua Puluh Sembilan Ketua Pengadilan Tingkat Banding Itu Terdiri Atas 12 (dua Belas) Ketua Pengadilan Tinggi, 14 (empat Belas) Ketua Pengadilan ... selengkapnya
    • Mahkamah Agung Berkomitmen Galakkan Zona Integritas

      jakarta - Humas: Keberhasilan Tujuh Satker Mahkamah Agung Meraih Predikat Wilayah Bebas Korupsi (wbk) Serta Penganugerahan Gelar Pemimpin Perubahan Kepada Ketua Mahkamah Agung Mendorong Lembaga Penegak Hukum Ini Untuk Terus Menggalakkan Pembangunan Zona Integritas. Bahkan, Untuk Tahun 2019, Ditargetkan Setengah Dari Jumlah Satker Dibawah Mahkamah Agung Bisa Meraih Predikat Tersebut. demikian Disampaikan Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo, S.h., M. ... selengkapnya
    • Ma - Bri Jalin Kerjasama Layanan Transaksi Elektronik

      jakarta - Humas: Menindaklanjuti Penandatanganan Nota Kesepahaman Antara Mahkamah Agung Dengan 7 (tujuh) Bank Milik Pemerintah Pada Tanggal 28 Agustus 2018 Yang Lalu, Mahkamah Agung Melakukan Penandatanganan Kerjasama Layanan Pengelolaan Transaksi Keuangan Secara Elektronik Dengan Pt. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk. Di Gedung Mahkamah Agung, Kemaren (15/01/2019). Dalam Penandatanganan Tersebut Mahkamah Agung Diwakili Oleh Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo, ... selengkapnya
    • Delegasi Mahkamah Agung Berkunjung Ke Muzium Kehakiman Malaysia

      putrajaya " Humas : Memenuhi Undangan Dari Mahkamah Agung Malaysia Untuk Menghadiri Acara Pembukaan Tahun Perundangan/laporan Tahunan Mahkamah Agung Malaysia, Delegasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Menyempatkan Diri Untuk Berkunjung Ke Muzium Kehakiman Yang Berlokasi Di Istana Kehakiman, Putrajaya, Kamis (10/01/2019). kunjungan Ke Muzium Kehakiman Tersebut Dipimpin Oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Ym. Dr. H. Sunarto, S.h., M.h. ... selengkapnya
    • Ketua Mahkamah Agung Melantik 2 Panitera Muda Dan 9 Panitera Penganti Pada Mahkamah Agung

      jakarta " Humas : Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, Sh., Mh., Melantik Dan Mengambil Sumpah Panitera Muda Pidana Umum Dan Khusus, Serta Panitera Penganti Pada Mahkamah Agung, Pada Kamis, 10/1/2019, Di Gedung Mahkamah Agung Lantai 2. panitera Muda Pidana Umum Dan Khusus Yang Dilantik Yaitu : 1. Suharto, Sh., M.hum Sebagai Panitera Muda Pidana Khusus 2. ... selengkapnya
  • Indeks Informasi Badan Peradilan Umum

    • Rapat Koordinasi Pengurus Majalah Dandapala Tahun 2018

      jumat, 28 Desember 2018 Bertempat Di Ruang Rapat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Lt. 3, Pukul 08.30 Wib, Diselenggarakan Rapat Akhir Tahun/evaluasi Majalah Dandapala. Hadir Dalalam Kesempatan Itu Segenap Redaktur Dan Anggota Sekretariat Majalah Dandapala. by zenorss ... selengkapnya
    • Pertemuan Dewan Pengarah Sustain 2018

      selasa, 11 Desember 2018, Pukul 09.30, Bertempat Dilantai 12 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Ri, Diselenggarakan Pertemuan Dewan Pengarah Sustain 2018. Acara Dibuka Dengan Sambutan Oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Ri Bidang Non-yudisial, Kemudian Dilanjutkan Dengan Sambutan Dari Kepala Bagian Kerjasama Uni Eropa Dan Direktur Undp Indonesia. agenda Acara Adalah: - Pemaparan Pencapaian Proyek Tahun 2018 Serta Pemaparan Dan Persetujuan Atas ... selengkapnya
    • Pengambilan Sumpah Jabatan Dan Pelantikan Pejabat Struktural Eselon Ii Pada Mahkamah Agung Ri

      pada Hari Jumat, Tanggal 30 November 2018 Pukul 09.30 Wib Bertempat Di Tower Mahkamah Agung Ri Lantai 2 Di Selenggarakan Pengambilan Sumpah Jabatan Dan Pelantikan Pejabat Struktural Eselon Ii Pada Mahkamah Agung Ri pejabat Eselon Ii Yang Diambil Sumpahnya Dan Dilantik : 1.   Zahlisa Vitalisa, S.h.       Sebagai Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum ... selengkapnya
    • Pendalaman Teknis Untuk Hakim Niaga 2018

      direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum M.a.r.i Pada Tanggal 29 November S.d. 1 Desember 2018 Telah Menyelenggarakan Kegiatan Pendalaman Materi Teknis Untuk Hakim Niaga Di Lingkungan Peradilan Umum, Bertempat Di Badan Diklat Kumdil Mega Mendung Bogor Yang Diikuti Oleh 58 (lima Puluh Delapan) Orang. kegiatan Ini Dilaksanakan Dalam Bentuk Focus Group Discussion (fgd) Yang Membahas Masalah-masalah Di Pengadilan Niaga Antara Lain ... selengkapnya
    • Sosialisasi Dan Penyerahan Penyerahan Penghargaan Kepada Pengadilan Tingkat Banding

      mahkamah Agung Di Ballroom Novotel Lampung (22/11/2018) Menyerahkan Penghargaan Nasional Kepada Para Pimpinan Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia Di Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung. anugerah Penghargaan Nasional Tersebut Di Hadiri Oleh 30 Pimpinan Pengadilan Tinggi Se-indonesia Mewakili 352 Pengadilan Negeri Seluruh Indonesia. apresiasi Dan Penghargaan Ma Atas Penerapan E-court Kepada Pengadilan-pengadilan Tinggi Sewilayah Provinsi Seluruh Indonesia Tersebut Adalah ... selengkapnya
  • Indeks Panggilan Diklat

Translate »