Pada Hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 jam 7.00 Wib bertempat di halaman depan Kantor Pengadilan Tinggi Bengkulu dilaksanakan upacara bendera memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke 79 tahun. Upacara dilakukan dengan Pembina Upacara YM Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Dr Joni SH.MH, dengan Perwira Upacara Sekretaris Pengadilan Tinggi Bengkulu, dan Komandan Upacara Saudara Agief Muftahid, S.Kom.

NILAI IKM	NILAI IPAK

 

• Indeks Berita Mahkamah Agung Republik Indonesia

  • Ketua Mahkamah Agung Melepas Ketua Mahkamah Syariyah Aceh Rafi Uddin

  • Pelaksanaan Sembako Murah Dharmayukti Karini Mahkamah Agung Ri Dan Ikahi

  • Sekretaris Mahkamah Agung Lantik Hakim Tinggi Pengawas

  • Bahas Kondisi Hakim, Sekretaris Ma Dan Dirjen Badilum Hadiri Rdp Dengan Komisi Iii

  • Wakil Ketua Ma Bidang Non Yudisial Resmikan Deklarasi Pembangunan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (smap)

• Indeks Pengumuman Badan Peradilan Umum

  • Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Hadiri Rapat Pembentukan Pengadilan Baru Dengan Sekretariat Negara, Dja Kemenkeu Dan Kemenpan Rb

  • Undangan Rapat Koordinasi

  • Dorong Upaya Pemulihan Dalam Mengadili, Ditjen Badilum Selenggarakan Bimtek Keadilan Restoratif Secara Daring

  • Ramadhan Sebagai Sarana Tingkatkan Kinerja Dan Integritas, Uah Beri Tausyiah Bagi Keluarga Besar Ditjen Badilum

  • Sekretaris Mahkamah Agung Ri Dan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Hadiri Rapat Dengar Pendapat Dengan Komisi Iii Dpr Ri

• Indeks Informasi Badan Peradilan Umum

  • Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Hadiri Rapat Pembentukan Pengadilan Baru Dengan Sekretariat Negara, Dja Kemenkeu Dan Kemenpan Rb

  • Dorong Upaya Pemulihan Dalam Mengadili, Ditjen Badilum Selenggarakan Bimtek Keadilan Restoratif Secara Daring

  • Ramadhan Sebagai Sarana Tingkatkan Kinerja Dan Integritas, Uah Beri Tausyiah Bagi Keluarga Besar Ditjen Badilum

  • Sekretaris Mahkamah Agung Ri Dan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Hadiri Rapat Dengar Pendapat Dengan Komisi Iii Dpr Ri

  • Dorong Adaptasi Sistem Peradilan Umum, Ditjen Badilum Bahas Implikasi Kuhp Baru