Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korups (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya, khususnya pada area Penguatan Pengawasan, maka dengan ini Sekretaris Mahkamah Agung menghimbau kepada Ketua/Kepala Pengadilan agar menginstruksikan jajarannya untuk membuat dalam bentuk audio sebuah peringatan tentang anti gratifikasi (objek pendengar utama yaitu seluruh masyarakat) yang diperdengarkan setiap akan dimulainya persidangan, serta sebuah himbauan tentang penolakan gratifikasi (objek pendengar seluruh aparatur pengadilan) yang diperdengarkan beberapa kali dalam sehari.

Berikut ini disampaikan Contoh Aplikasi Audio Peringatan Perilaku Anti-Gratifikasi yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Klaten. Aplikasi ini bebas untuk disebarluaskan dan dimodifikasi (disesuaikan dengan Satuan Kerja masing-masing) selama tidak melanggar Hak Cipta. Hak Cipta atas Aplikasi ini milik Pengadilan Negeri Klaten.

Link Demo Aplikasi : http://pn-klaten.go.id/audiogratifikasi/

Petunjuk/Panduan penggunaan Aplikasi : Petunjuk Aplikasi Audio Gratifikasi

Source Code Aplikasi : Master Audio Gratifikasi

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Edaran Nomor 17 tahun 2019.

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Indeks Berita Mahkamah Agung Republik Indonesia

  • Mahkamah Agung Berikan Kemudahan Akses Keadilan Bagi Masyarakat

  • Mahkamah Agung Berperan Dalam Pertumbuhan Ekonomi Negara

  • Presiden Jokowi: Terima Kasih Mahkamah Agung Yang Telah Melakukan Reformasi Besar-besaran Terhadap Dunia Peradilan Indonesia

  • Ketua Mahkamah Agung Sampaikan Laporan Tahunan Mahkamah Agung Di Hadapan Presiden Joko Widodo

  • Pameran Kampung Hukum Tahun 2020 Resmi Dibuka

• Indeks Pengumuman Badan Peradilan Umum

  • Booth Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Pada Pameran Kampung Hukum Mahkamah Agung 2020

  • Peraturan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Republik Indonesia Tentang Jenis Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan

  • Pemanggilan Peserta Diklat Sertifikasi Hakim Mediator Bagi Hakim Peradilan Umum

  • Pengumuman Hasil Fit And Proper Test Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Klas Ia Khusus Dan Ia T.a. 2020

  • Permintaan Dokumen Terkait Penatausahaan Panjar Biaya Perkara

• Indeks Informasi Badan Peradilan Umum

  • Booth Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Pada Pameran Kampung Hukum Mahkamah Agung 2020

  • Peluncuran (launching) Ruang Persidangan Modern Berbasis Teknologi Informasi Pengadilan Negeri Bogor

  • Pembinaan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Di Wilayah Pengadilan Tinggi Denpasar

  • Rapat Persiapan Pameran Kampung Hukum Ma Ri

  • Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung Pengadilan Ramah Anak Di Pn Rengat