Berikut adalah Jadwal Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Mahkamah Agung RI TA 2021 yang akan dilaksanakan di UPT BKN Bengkulu:
Serta berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), bersama ini disampaikan beberapa penyesuaian terhadap tata tertib pelaksanaan SKD CPNS Mahkamah Agung Tahun 2021, yaitu sebagai berikut:
| NILAI IKM | NILAI IPK |
|---|---|
|
|
| Isi Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Isi Survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) |
Indeks Berita Mahkamah Agung Republik Indonesia
Ketua Mahkamah Agung Menerima Kunjungan Ketua Komisi Yudisial
1751 Peserta Mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (skb) Mahkamah Agung Ri Wilayah Jakarta
Pengadilan Perlu Ikut Menyukseskan Program Kemudahan Berusaha
Sekretaris Mahkamah Agung Mengambil Sumpah Dan Melantik 72 Orang Pejabat Fungsional
Kepala Biro Hukum Dan Humas Lakukan Kunker Ke Pengadilan Mataram
Indeks Pengumuman Badan Peradilan Umum
Ujian Penerimaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (ppnpn) Tahap I Di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
Petunjuk Teknis Penggunaan Anggaran Pnbp Di Lingkungan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2021 Beserta Lampiran
Pemanggilan Peserta Pengganti Seleksi Uji Kepatutan Dan Kelayakan Bagi Calon Asisten Hakim Agung Tahun 2021
Peninjauan Lokasi Pembangunan Pengadilan Terpadu Di Kalimantan Utara
Bimbingan Teknis Asesor Akreditasi Penjaminan Mutu Di Pengadilan Tinggi Bandung
Indeks Informasi Badan Peradilan Umum
Ujian Penerimaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (ppnpn) Tahap I Di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
Peninjauan Lokasi Pembangunan Pengadilan Terpadu Di Kalimantan Utara
Bimbingan Teknis Asesor Akreditasi Penjaminan Mutu Di Pengadilan Tinggi Bandung
Surveilans Akreditasi Penjaminan Mutu Pada Pengadilan Tinggi Bandung
Penilaian Zona Integritas Di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Oleh Kemen Panrb