Berdasarkan surat no. 08/Pansel/Ad Hoc TPK/VI/2016. Sehubungan akan dilaksanakannya Seleksi Penerimaan Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tahap VIII Tahun 2016 yang pendaftarannya akan dilaksanakan di masing-masing Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia.
Berikut ini adalah surat dan lampirannya :
« Next: Perayaan Hari Ulang Tahun IKAHI ke 63 di PT Bengkulu »« Previous: Live Streaming Peresmian SIPP 3.1.2
| NILAI IKM | NILAI IPAK |
|---|---|
|
|
Indeks Berita Mahkamah Agung Republik Indonesia
Wakil Ketua Ma Bidang Non Yudisial Pimpin Wisuda Purnabakti Ketua Pengadilan Tinggi Medan
Ketua Mahkamah Agung Melepas Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten
Ketua Ma Sampaikan Pidato Kunci Pada Dies Natalies Ke-60 Fakultas Hukum Universitas Jember
Pertemuan Council Of Asean Chief Justice Ke 11 Di Cebu, Filipina: Ketua Mahkamah Agung Filipina Alexander Gesmundo Terpilih Sebagai Ketua Cacj 2024-2025
Mahkamah Agung Ri Berpartisipasi Dalam Diskusi Global Tentang Perubahan Iklim
Indeks Pengumuman Badan Peradilan Umum
Permintaan Data Inventarisasi Hakim Dan Aparatur Peradilan Penulis Buku Atau Yang Telah Menerbitkan Buku
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Menghadiri Wisuda Purnabakti Ketua Pengadilan Tinggi Medan
Pengiriman Paket Pengolah Data Untuk Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri Tahun Anggaran 2024
Permintaan Data Penanganan Perkara Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013
Pemanggilan Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Haki/phi Di Lingkungan Peradilan Umum
Indeks Informasi Badan Peradilan Umum
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Menghadiri Wisuda Purnabakti Ketua Pengadilan Tinggi Medan
Sarasehan Interaktif Ditjen Badilum Hadirkan Dahlan Iskan Dan Ignasius Jonan Sebagai Pemateri
Ditjen Badilum Laksanakan Kegiatan Pembinaan Ketua Dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Di Wilayah Provinsi Jawa Timur
Ditjen Badilum Gelar Rapat Koordinasi Persiapan Pemberian Penghargaan Atas Penilaian Ampuh Dan Peningkatan Kinerja
Ditjen Badilum Kenalkan Keadilan Restoratif Untuk Para Penegak Hukum Di Provinsi Jawa Barat