|
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Wilayaha Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun Anggaran 2012. download |
PENGUMUMAN HASIL PRAKUALIFIKASI |
 PENGUMUMAN LELANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR PENGADILAN TIPIKOR BENGKULU TAHAP I Selengkapnya |
 Perencanaa Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Tipikor Bengkulu Tahap I Selengkapnya |
| PENGUMUMAN PEMENANG LELANG UMUM REHAB PAGAR KELILING KANTOR PENGADILAN TINGGI BENGKULU Selengkapnya |
| Another Articles |
<object type=”application/x-shockwave-flash” data=”images/headerswf.swf” width=”525? height=”320?>
<param name=”movie” value=”images/headerswf.swf” />
<img src=”images/noflash.jpg” width=”525? height=”320? alt=”banner” />
</object>
- SOSIALISASI DAN SUPERVISI ATAS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PADA BADAN PERADILAN DI WILAYAH BENGKULU
- PENGUMUMAN LELANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR PENGADILAN TIPIKOR BENGKULU TAHAP I
- PEMBERITAHUAN UNTUK PN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI BENGKULU
- SK KPT Bengkulu Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Wilayaha Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun Anggaran 2012
- PENGUMUMAN HASIL PRAKUALIFIKASI
|
|
Pengadilan Tinggi Bengkulu
SOSIALISASI DAN SUPERVISI ATAS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PADA BADAN PERADILAN DI WILAYAH BENGKULU
Bertempat di Aula Pengadilan Tinggi Bengkulu pada tanggal 05 April 2012 diadakan "SOSIALISASI DAN SUPERVISI ATAS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PADA BADAN PERADILAN DI WILAYAH BENGKULU" Yang diikuti oleh Hakim Tinggi, seluruh Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara beserta panseknya sewilayah Propinsi Bengkulu. HAdir dalam acara tersebut Bapak DR. H. M. SYARIFUDDIN, SH.,MH Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung yang didampingi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu.
Dalam materinya disampaikan delapan program yang merupakan Area Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yaitu
1. Program Penataan Pola Pikir Dan Budaya Kerja (Manajemen Perubahan);
2. Program Penataan Peraturan Perundangundangan;
3. Program Penataan Dan Penguatan Organisasi ;
4. Program Penataan Tata Laksana;
5. Program Penataan Sdm Aparatur ;
6. Program Penguatan Pengawasan;
7. Program Penataan Akuntabilitas Kinerja;
8. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
Pemutakhiran Terakhir (Senin, 09 April 2012 16:27)
|