Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Rabu (15/5/2024) membacakan Putusan Perkara Banding Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PTBGL. Dengan amar sebagai berikut.

M E N G A D I L I:

• Menerima permintaan banding dari Terdakwa PANCA SAUDARA SILALAHI BIN JONER SILALAHI tersebut dan Penuntut Umum tersebut;
• Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl tanggal 14 Maret 2024, yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan dan kedudukan barang bukti sehingga, amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Panca Saudara Silalahi Bin Joner Silalahi tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 ( satu) tahun;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan uang yang disetorkan (dititipkan) oleh Terdakwa pada tahap persidangan ke Bank Mandiri atas nama Kejaksaan Negeri Bengkulu dengan Nomor Rekening 1790000537139, sejumlah Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran uang pengganti.
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 24 dan nomor urut 30 sampai dengan nomor urut 37, yang rincian lengkapnya sebagaimana tersebut dan terurai dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas I A Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl tanggal 14 Maret 2024;

semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara; sedangkan

barang bukti nomor urut 25 sampai dengan nomor urut 29 dan nomor urut 38, yang rincian lengkapnya sebagaimana tersebut dan terurai dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas I A Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl tanggal 14 Maret 2024;

semuanya dirampas untuk Negara dan disetor ke Kas Negara yang diperhitungkan sebagai uang Pengganti;

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan, yang didalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

NILAI IKM	NILAI IPAK

 

• Indeks Berita Mahkamah Agung Republik Indonesia

  • Ketua Mahkamah Agung Melepas Ketua Mahkamah Syariyah Aceh Rafi Uddin

  • Pelaksanaan Sembako Murah Dharmayukti Karini Mahkamah Agung Ri Dan Ikahi

  • Sekretaris Mahkamah Agung Lantik Hakim Tinggi Pengawas

  • Bahas Kondisi Hakim, Sekretaris Ma Dan Dirjen Badilum Hadiri Rdp Dengan Komisi Iii

  • Wakil Ketua Ma Bidang Non Yudisial Resmikan Deklarasi Pembangunan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (smap)

• Indeks Pengumuman Badan Peradilan Umum

  • Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Hadiri Rapat Pembentukan Pengadilan Baru Dengan Sekretariat Negara, Dja Kemenkeu Dan Kemenpan Rb

  • Undangan Rapat Koordinasi

  • Dorong Upaya Pemulihan Dalam Mengadili, Ditjen Badilum Selenggarakan Bimtek Keadilan Restoratif Secara Daring

  • Ramadhan Sebagai Sarana Tingkatkan Kinerja Dan Integritas, Uah Beri Tausyiah Bagi Keluarga Besar Ditjen Badilum

  • Sekretaris Mahkamah Agung Ri Dan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Hadiri Rapat Dengar Pendapat Dengan Komisi Iii Dpr Ri

• Indeks Informasi Badan Peradilan Umum

  • Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Hadiri Rapat Pembentukan Pengadilan Baru Dengan Sekretariat Negara, Dja Kemenkeu Dan Kemenpan Rb

  • Dorong Upaya Pemulihan Dalam Mengadili, Ditjen Badilum Selenggarakan Bimtek Keadilan Restoratif Secara Daring

  • Ramadhan Sebagai Sarana Tingkatkan Kinerja Dan Integritas, Uah Beri Tausyiah Bagi Keluarga Besar Ditjen Badilum

  • Sekretaris Mahkamah Agung Ri Dan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Hadiri Rapat Dengar Pendapat Dengan Komisi Iii Dpr Ri

  • Dorong Adaptasi Sistem Peradilan Umum, Ditjen Badilum Bahas Implikasi Kuhp Baru